212 Reuni Antara Pandemi Covid-19, Perizinan, dan Aplikasi Online

Jika menyebut kata reuni, sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Banyak dari kita yang akrab dengan reuni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, reuni berarti reuni (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dll), setelah lama berpisah.

Jadi, sejak minggu lalu ada rencana untuk diadakan Reuni 212, tidak apa-apa. Karena reuni tidak harus untuk mereka yang pernah sekolah atau kuliah. Apalagi jika mengacu pada makna KBBI.

Maka jika nanti Panitia Pengarah Reuni 212 Slamet Maarif menegaskan, pihaknya tetap akan menggelar reuni di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan Masjid Az Zikra, Sentul, Jawa Barat pada Kamis 2 Desember, itu pun sah.

Wajar juga jika Polda Metro Jaya tidak mengizinkan reuni. Slamet mengatakan, acara Reuni 212 tidak memerlukan izin, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Depan Umum. Secara regulasi, hanya pemberitahuan, bukan izin. Dan koordinator lapangan sudah mengirimkan pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Slamet ada benarnya, karena untuk menyampaikan pendapat di depan umum tidak perlu izin. Sangat berbeda di masa lalu di mana semuanya harus memiliki izin.

Undang-undang tidak secara khusus mengatur perizinan. Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian.

Pasal 2 menyatakan bahwa pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pimpinan, atau penanggung jawab kelompok. Ayat 3 menyatakan bahwa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Kepolisian setempat.

Ayat 4 menyatakan bahwa pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.

Secara hukum, peraturan perundang-undangan telah membenarkan Reuni 212 dapat memenuhi syarat dan tidak menyalahi aturan.

Tapi, jangan lupa, ada aturan lain yang secara khusus mengatur masalah model ini. Yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Kerumunan Masyarakat, Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Pasal 5 berbunyi, setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum harus memiliki izin. Kemudian Pasal 6 ayat 1 menegaskan, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat Polri yang berwenang di lingkungan kepolisian, tempat dilakukan kegiatan keramaian umum dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, selambat-lambatnya dari 14 hari kerja sebelum acara. pelaksanaan kegiatan,

Kemudian ayat 2 menyebutkan, dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berskala nasional, setiap penyelenggara wajib mengajukan izin tertulis kepada Kapolri selambat-lambatnya 21 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Nah, jika melihat konteks peraturan perundang-undangan, titik manakah yang sesuai dengan pernyataan Slamet Maarif? Kalau hanya sebatas pertemanan, ya tidak usah pakai izin. Namun, sudah lama dikabarkan mereka akan menggelar Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Nah, publik masih belum kehilangan ingatan tentang bagaimana aksi 212 terjadi di masa lalu. Belum lagi tindak lanjut setelahnya. Dalam hal ini, sikap aparat keamanan dapat dipahami bahwa tidak ada yang bisa menjamin aksi yang melibatkan massa banyak, tidak akan berakhir ricuh, meski dicap sebagai aksi super damai yang mengusung tuntutan membela ulama. atau menghancurkan koruptor. Mungkin pesertanya bisa damai, tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada provokator yang akhirnya bisa menimbulkan masalah serius?

Jika pada akhirnya Masjid Az Zikra tidak memberikan izin, mereka mungkin berduka karena Muhammad Ameer Azzikra, putra mendiang Arifin Ilham, baru saja meninggal pada Senin, 29 November dini hari. Meski aksi tersebut juga dibalut dengan doa untuk Amir, namun hal itu tidak menggoyahkan manajemen masjid. Jika Anda benar-benar ingin berdoa, Anda bisa melakukannya dari rumah.

Dalam penjelasan Kabag Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, pihak Polda Metro Jaya tidak mengizinkan karena panitia tidak mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 yang menjadi salah satu syarat digelarnya tindakan. Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sependapat dengan Polda Metro Jaya.

Zulpan mengatakan, untuk melakukan aksi di kawasan Patung Kuda dan Monas, izinnya langsung berada di bawah arahan Pemprov DKI Jakarta. Namun harus ada rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19.

Pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa mengadakan reuni dengan mengundang massa saat ini? Apakah reuni ini begitu mendesak? Bukankah harus ditunda sampai Covid-19 bisa didamaikan? Jika peserta dan panitia tidak percaya atau takut dengan Covid-19, jangan sampai masyarakat luas menjadi takut karena melihat kerumunan yang banyak.

Masyarakat berhak bersuara bahkan kritis terhadap pemerintah. Itulah inti dari demokrasi. Semua harus mendukung jika pemerintah harus dikritik. Pemerintah tidak boleh dibiarkan berjalan seenaknya karena dapat menimbulkan kezaliman. Namun, masyarakat umum, seperti kerumunan Reuni 212, tentu memiliki hak yang sama di DKI Jakarta. Mereka berhak hidup damai tanpa rasa takut.

Ditambah lagi pandemi masih belum usai dan kini hadir varian baru bernama omicron yang tak kalah ganasnya. Mengapa tidak mencoba menarik simpati dengan tindakan simpatik. Setahu saya, reuni adalah waktu untuk berbagi kegembiraan, berbagi cerita, tertawa, bercanda, menceritakan kisah lucu tentang masa lalu untuk dikenang bersama. Orasi yang disampaikan saat reuni juga tentang kelucuan seperti komedi berdiri. Siapapun bisa memberikan pidato.

Apalagi sekarang sudah ada fasilitas aplikasi online atau online. Banyak aplikasi yang bisa dan biasa digunakan. Gratis juga. Jadi, semua orang bisa chatting menggunakan fasilitas itu, asik juga tanpa perlu repot dan yang pasti tidak perlu berurusan dengan perizinan apapun selama masih ada kuota paket data. Atau mungkin pemahaman kita tentang reuni berbeda?

Related Post