30 Tahun Perbankan Syariah di Indonesia, Mau Kemana?

Kehadiran lembaga keuangan Islam modern di awal tahun 1970-an memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Kekhasan dan keunikan bukan hanya soal advokasi pentingnya sistem keuangan yang bebas dari riba, garar, dan maisir. Namun, bagaimana menghadirkan sistem keuangan modern yang jauh lebih adil, merata, dan sejahtera.

Inilah sebenarnya misi utama munculnya sistem keuangan syariah yang dibayangkan oleh para perumus awal ide-ide ekonomi dan keuangan Islam modern, seperti Muhammad Abdul Manan, Monzer Kahfi, Umer Chapra, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Tentu saja imajinasi besar ini bersumber dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin serta pro bagi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Lima puluh tahun keberadaan keuangan dan perbankan syariah di peringkat global dan 30 tahun keberadaannya di Indonesia merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi diri dan koreksi diri atas kehadirannya, apakah sejalan dengan visi dan misi utamanya di Indonesia. menyediakan jasa keuangan yang inklusif dan pro-kecil, marginal, dan marginal atau sebaliknya.

Hal ini penting agar kita tidak terjebak dengan hal-hal yang bersifat artifisial dan atributif serta melupakan esensi dari berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan dan tentunya berbeda dengan yang ditawarkan secara konvensional. Bisa jadi, dengan akad dan ketentuan hukum syariah lainnya, status halal-haram terpenuhi. Namun, aspek kepedulian dan keselarasan dengan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi belum tersentuh sama sekali.

Evaluasi kinerja perbankan syariah, misalnya, tidak cukup dengan melihat laporan keuangan yang dapat diukur dengan kemampuan perusahaan mengembalikan tingkat keuntungan yang diharapkan (profitability ratio), kemampuan memenuhi kewajiban, atau membayar jangka pendek. hutang (liabilitas) (rasio likuiditas). , atau kemampuan membayar utang di masa yang akan datang (rasio solvabilitas), dan rasio keuangan lainnya.

Penting juga untuk mengevaluasi apakah tujuan utama syariah telah tercapai atau belum.maqashid syariah) di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang tergambar dalam bentuk keselarasan yang nyata dengan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penguatan jiwa wirausaha, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, pengangguran, pengurangan ketimpangan sosial, serta seperti memuliakan lingkungan dan sebagainya. Pemenuhan tujuan utama syariah ini seringkali dilupakan oleh para pelaku industri syariah di Indonesia. Itu karena tebal kerangka berpikir pendekatan konvensional yang dibawanya, di samping kecenderungan kuat untuk memilih pendekatan pragmatis dalam tata kelola dan manajemen bisnis.

Menurut hemat penulis, pendekatan penilaian kinerja lembaga keuangan dan perbankan syariah seperti itu jauh lebih proporsional, adil, dan tidak memihak. Hal itu karena keuangan dan perbankan syariah memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Menilai kinerjanya juga harus menggunakan kerangka berpikir dan metode pengukuran yang berbeda. Itu karena badan usaha dan filosofi bisnis yang dijalankan juga berbeda. Singkatnya, filosofi yang berbeda, cara menilai yang berbeda.

Mengembalikan karakter sosial keuangan Islam

Lembaga keuangan dan perbankan Islam pada hakekatnya diwujudkan sebagai sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai etika, aksioma, dan prinsip-prinsip agung kemanusiaan (humanisme) dalam kehidupan nyata muamalah (transaksi bisnis dan keuangan), sebagaimana idealisme yang dibangun dan dikembangkan dalam sistem ekonomi Islam. Tepatnya memajukan kebaikan, kemakmuran, keadilan, dan kesetaraan bagi semua golongan, tanpa membedakan agama, ras, suku, budaya, kepercayaan melalui penguatan inklusi keuangan dan sosial secara bersamaan.

Fungsi sosial ekonomi merupakan misi utama yang diemban oleh lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip dan nilai syariah, yang kebetulan sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang digagas oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya.

Dalam konteks ini, perbankan dan lembaga keuangan syariah harus mewujudkan keluhuran syariah dengan menitikberatkan pada terciptanya keadilan ekonomi, pemerataan akses ekonomi, kemakmuran ekonomi, dan inklusivitas layanan keuangan. Salah satunya dengan memperkuat konektivitas antara sektor riil dan sektor keuangan.

Kebijakan yang mengarah pada penguatan kedua sektor ini harus diperkuat oleh regulator melalui aturan main yang ketat, mengikat dan setara. Itulah sebabnya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang selama ini bermain ‘aman’ di sektor keuangan mulai dipaksa untuk mengubah paradigma berpikirnya ke sektor riil yang lebih ‘kotor’. Namun berdampak luas pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat yang lemah, terpinggirkan, bahkan terpinggirkan.

Fenomena finansialisasi keuangan yang melekat kuat pada industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir mungkin akan segera dihentikan. Hanya menguntungkan segelintir orang/pelaku ekonomi tertentu dan sekaligus cenderung mengingkari nilai manfaat dan kepentingan banyak orang. Gagasan ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan Islam dilarang memperoleh keuntungan materi sebanyak mungkin. Namun, ada orientasi sosial yang tidak boleh dibiarkan begitu saja dan dihilangkan begitu saja dan ini merupakan hal yang substansial dalam kerangka ekonomi dan keuangan Islam. Orientasi profit harus berjalan seiring dengan orientasi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, penulis membayangkan rasio pembiayaan syariah untuk sektor UMKM yang saat ini sebesar 20% dari total pembiayaan yang disalurkan perlu ditingkatkan secara bertahap dan jika memungkinkan menjadi 30% sesuai permintaan Presiden Jokowi.

Selama ini, sektor korporasi mendominasi rasio pembiayaan syariah jika dibandingkan dengan sektor UMKM. Rasionya cukup fantastis, yaitu di angka 80%. Akibatnya, keberpihakan perbankan syariah di sektor ekonomi masyarakat kecil jauh dari kata hangus. Kurangnya keberpihakan ini merupakan ancaman serius bagi eksistensi perbankan syariah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu karena ia muncul dari kehadirannya yang ingin menampilkan dirinya sebagai lembaga keuangan yang berwatak sosial, inklusif, dan menjadi alternatif solusi sistem keuangan konvensional.

Inklusi keuangan dalam konteks yang lebih jauh sebenarnya adalah bagaimana memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat kecil (baca: UMKM) yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh lembaga keuangan yang dijalankan baik secara syariah maupun konvensional. Seolah-olah terdapat jurang yang sangat lebar antara lembaga keuangan dengan masyarakat pengguna karena berbagai alasan teknis dan nonteknis lainnya, yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada tidak adanya keberpihakan berupa kemudahan akses keuangan dan lain-lain. fasilitas ekonomi. Model rezim kelembagaan bisnis semacam ini harus diakhiri dan diganti dengan model yang lebih responsif, akomodatif, dan inklusif.

Dalam perspektif moral ekonomi Islam, gagasan inklusi keuangan dan pemerataan akses ekonomi bukanlah hal baru. Instrumen bagi hasil dan kerugian (mudarabah-musharakah), larangan menjalankan bisnis berdasarkan spekulasi tinggi (garar), kecurangan (zalim), menegakkan keadilan (adl), dan kesejahteraan (al-falah) merupakan nilai dasar yang menjadi landasan praktik kelembagaan yang dilakukan dengan label syariah. Implikasinya tidak hanya mempercepat tercapainya keadilan sosial ekonomi, tetapi juga mampu memobilisasi sumber daya ekonomi yang tersedia bagi masyarakat miskin secara adil, kreatif dan memberdayakan.

Amanat inklusi keuangan yang diwujudkan melalui kemudahan pembayaran, pembiayaan, dan investasi dipandang sebagai instrumen yang paling efektif dalam mengurangi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran meskipun di lapangan kita menemukan kendala yang cukup serius, seperti fisik yang buruk. infrastruktur dan distribusi yang tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. daerah lain, rendahnya aksesibilitas teknologi informasi, dan kapasitas perluasan kelembagaan berupa kantor perwakilan untuk daerah terluar (World Bank 2010).

Memberikan layanan keuangan kepada masyarakat terpencil, terluar, dan tertinggal merupakan tantangan terbesar bagi keberhasilan program inklusi keuangan di semua negara, termasuk Indonesia. Namun, kajian ilmiah menegaskan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara keberhasilan program inklusi keuangan dengan penguatan dan pengembangan usaha UMKM dengan kemudahan akses pendanaan (Muhamed Zulkhibri, 2016). Singkatnya, inklusi keuangan membawa dua berkah sekaligus: mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Modal untuk menghadirkan wajah perbankan syariah yang inklusif dan bersifat sosial sebenarnya terbuka lebar dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) Bagi Komersial Konvensional Bank, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2021 dan secara bertahap akan mewajibkan bank untuk memenuhi kewajiban RPIM sampai dengan 30% pada tahun 2024.

Dengan porsi pembiayaan kepada UMKM yang masih di bawah 20%, segera menjadi peluang besar bagi lembaga perbankan syariah untuk membuktikan keselarasannya dengan sektor mikro, kecil dan menengah. Ke depan, perbankan syariah harus tampil menjadi pelopor, inisiator, dan pelaksana utama gerakan penguatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui percepatan inklusi keuangan.

Related Post