​​​​​​​MK Gelar Sidang Pengujian Perppu 1/2020 Pekan Depan

​​​​​​​MK Gelar Sidang Pengujian Perppu 1/2020 Pekan Depan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan menggelar sidang aplikasi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam buram menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan persidangan hendak digelar pada Selasa (28/4) 2020, pukul 10. 00 WIB pada Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Disampaikannya bahwa konvensi pendahuluan pengujian Perppu tersebut, bakal mengacu pada ketentuan masa penyekatan sosial berskala besar (PSBB) yang mencakup penjarakan fisik (physical distancing) dengan mengikuti protokol kesehatan dengan melibatkan Satgas Covid-19 MK.

“Para Pemohon dibatasi kehadirannya paling banyak tiga orang pada ruang sidang, yang dapat meliputi Pemohon prinsipal dan kuasa dasar, ” ujar Fajar seperti dikutip dari siaran resmi MK di Rabu (22/4).

Pra memasuki ruang sidang, imbuhnya, Molek Hakim Konstitusi maupun pemohon akan diperiksa suhu tubuh mereka, lalu mengenakan masker dan sarung tangan, disiapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), dan lainnya.

Pemohon atau kuasa hukum lainnya yang hendak mengikuti persidangan, ujar Fajar, akan menyaksikan persidangan dalam ruangan di Gedung MK II atau gedung bekas Kementerian Perekonomian yang dilengkapi fasilitas layar monitor untuk dapat berinteraksi langsung dengan Majelis Hakim di dalam ruang sidang.

“Tentu saja, semuanya disesuaikan dengan kaidah hukum acara MK, ” imbuhnya.

Baca selalu: Perppu Covid-19 Digugat ke MK, Mahfud: Kita Siap Hadapi

Seperti yang telah diberitakan, MK telah menerima dua permohonan uji konstitusionalitas Perppu 1/2020. Pertama, permohonan yang diajukan oleh sejumlah Pemohon perseorangan, di antaranya Din Syamsuddin, Amien Rais, Sri Edi Swasono, dan lain-lain yang teregistrasi dengan Nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Permohonan kedua dengan Bagian 24/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh sejumlah sistem masyarakat, yakni Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA). Pada Senin (20/4/2020), MK menerima permohonan baru terkait pemeriksaan Perppu 1/2020 yang dimohonkan sebab Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Di sisi lain, dalam menghadapi pandemi Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19), pemerintah menetapkan Perppu di 31 Maret 2020. Perppu tersebut diterbitkan dengan dasar adanya implikasi pandemi Covid-19 yang berdampak membatalkan terhadap sistem keuangan negara. Situasi itu dilihat berdasarkan penurunan bervariasi aktivitas domestik sehingga Pemerintah serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan tindakan antisipasi dalam buram menjaga stabilitas sektor keuangan dengan menerbitkan Perppu 1/2020.

Akan tetapi, tindakan Pemerintah tersebut dipertanyakan secara konstitusionalitas oleh sebanyak masyarakat. Oleh karena itu, kurang pihak mengajukan peninjauan kembali (judicial review) atas Perppu 1/2020 ke MK. Para pemohon menilai Kausa 27 Perppu 1/2020 berpotensi mendaulat pejabat atau penguasa seperti KKSK kebal hukum. Pasal itu menyuarakan KSSK ataupun pejabat pelaksana Perppu tersebut tidak dapat dituntut tertib secara pidana dan perdata.

Selain kewenangan yang dinilai kebal hukum, Pasal 27 Perppu 1/2020 juga dianggap berpotensi mendirikan korupsi dengan adanya Pasal 27 ayat (1) terutama frasa “bukan merupakan kerugian negara”. Tak cuma itu, pasal tersebut juga dinilai tidak memiliki urgensi dan tanda hukum yang kuat apalagi UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur keuangan negara dalam kondisi tidak lazim atau darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), bagian (4) dan ayat (5).

Mengutip berkas pekara pengujian Perppu tersebut, para pemohon pula mendalilkan bahwa Perppu 1/2020 tidak memenuhi tiga syarat “kegentingan memaksa” sebagai parameter perlunya Presiden menimbulkan sebuah Perppu berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Tiga syarat itu, yakni adanya keadaan mendesak buat menyelesaikan masalah hukum secara segera berdasarkan undang-undang; undang-undang yang dibutukan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Menurut Pemohon, Perppu 1/2020 membahas mengenai masalah keuangan dan anggaran negara tatkala anggaran negara sudah ditetapkan dalam APBN. Kemudian alasan pandemi Covid-19 yang menjadi alasan kekosongan asas juga tidak terpenuhi. (A-2)

Related Post