Agenda NU, Demokrasi dan Peradaban

POSTCAMUKTAMAR ke-34 di Lampung, Nahdlatul Ulama memasuki era baru. Kongres ini, meskipun diadakan dengan persiapan yang singkat, menunjukkan pertunjukan dan harapan untuk perubahan, memainkan lebih banyak peran tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara regional dan internasional.

Sebuah harapan untuk pembentukan peradaban baru. Pertama, ini adalah kongres terakhir di abad NU, dan kongres berikutnya sudah di abad kedua. Kedua, kongres menunjukkan demokrasi yang benar-benar transparan. Persaingan panas antara calon dan pendukung berakhir dengan sikap saling menghormati dalam etika dan tradisi pesantren.

Awalnya banyak pihak yang khawatir persaingan ketat namun transparan, termasuk pemilihan Rois ‘Am PBNU – melalui AHWA yang juga transparan – dalam organisasi keagamaan yang melibatkan kyai sepuh, akan menggerogoti wibawa mereka. Namun, hasilnya justru menunjukkan kedewasaan yang luar biasa. Bahkan, mungkin lebih dari apa yang terjadi dalam kompetisi kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah selama ini.

Ketiga, persaingan antar calon benar-benar dalam konsep bukan konflik. Mereka bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari muktamirin secara terbuka dan, dengan demikian, bebas dari campur tangan pihak luar. Kemandirian ini, termasuk pilihan topik dalam komisi bahsul massal dan rekomendasi berdasarkan penilaian independen. Semua materi tersebut disiapkan secara internal untuk merespon fenomena dan perubahan di masyarakat, baik untuk mengkritisi maupun mendukung program pemerintah yang sejalan dengan visi NU.

Keempat, jika melihat materi kampanye pemenangan yaitu KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, baik dalam sambutannya maupun dalam bukunya Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama (2020), dan Menghidupkan kembali Gus Dur (2021) menunjukkan peta jalan perubahan yang dapat diprediksi. Sedangkan arah pembangunan NU ke depan lebih menekankan pada penguatan masyarakat madani, atau masyarakat sipil ketimbang kekuasaan. Kelima, terobosan regenerasi yang mencolok dan masuknya perempuan dalam jajaran kepengurusan dengan jumlah dan peran yang besar.

Mendorong arus bawah

Berbagai analisis terkini tentang situasi Indonesia memperkenalkan istilah regresi demokrasi. Digambarkan bahwa dalam 10 tahun terakhir Indonesia tidak semakin demokratis, tetapi sebaliknya. Rumah kebebasan yang merupakan ukuran hampir universal dari situasi kebebasan dan demokrasi, mencatat bahwa pada tahun 2021 Indonesia akan keluar dari kategori bebas (Gratis), yang merupakan indikator demokrasi tertinggi, seperti beberapa tahun setelah reformasi 1998, tetapi turun menjadi semi-bebas (sebagian gratis), peringkat 59 dari 100 negara.

Beberapa alasan krusial terjadinya regresi demokrasi adalah pertama, terbentuknya sistem politik yang oligarki. Keputusan demokrasi dan distribusi ekonomi politik tidak menarik dan menetes ke rakyat biasa. Sebaliknya, itu hanya berkisar pada mereka yang berkuasa secara politik dan ekonomi. Partai politik dan organisasi masyarakat yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi rakyat justru telah didukung oleh oligarki ini. Dari sistem seperti itu implikasi ketimpangan dan kemiskinan, atau ketidakadilan dan korupsi subur.

Alasan kedua adalah masuknya unsur-unsur agama, khususnya Islam, yang semakin memasuki sistem politik, dan peraturan negara dan pemerintah. Fenomena ini dianggap berkontribusi terhadap ketidakadilan bahkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Kedua alasan tersebut dianggap saling terkait. Sebab, regulasi berbasis agama memperkuat sistem oligarki dan diskriminatif. Dua alasan itu sepertinya bersentuhan dengan NU. Di satu sisi, masyarakat NU di bawah ini adalah korban ketidakadilan akibat oligarki. Namun, di saat yang sama karena berada di kawasan religi, juga memperkuat sistem oligarki.

Namun, sistem oligarki sebenarnya tidak hanya terbentuk di era reformasi, tetapi sistem warisan dari era kolonial yang tidak berubah hingga sekarang. Sistem pendidikan terbaik yang hanya bisa diakses oleh bangsawan, bangsawan dan inlanders, dan sebaliknya pendidikan berbasis agama yang dapat mengakomodasi pendidikan rakyat dihilangkan, menciptakan akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Pola ini masih bertahan sampai sekarang.

Merekalah yang menduduki birokrasi, kelas menengah dan perwakilan masyarakat sipil saat ini. Dana negara melalui APBN dan APBD, jauh lebih banyak mengalir ke mereka daripada langsung ke rakyat. Partai politik dan ormas menjadi semacam perantara dana rakyat.

Program yang diusulkan oleh ketua PBNU, dengan menjadikan pengurus NU di semua tingkatan sebagai fasilitator program baik dari pemerintah maupun swasta, dapat dipahami sebagai terobosan leher botol dana publik bersarang di elite parpol dan ormas. Dengan demikian, PBNU akan lebih mengembangkan dimensi jemaah, atau masyarakat sebagai penerima dana dari pembelanjaan dana, bukan oleh organisasi.

Pengurus NU juga bisa menjadi fasilitator bagi komunitas marginal lainnya di luar NU. Yang dibutuhkan di sini adalah penguatan komunitas dan organisasi masyarakat sipil sekaligus penguatan manajemen organisasi dan manajemen keuangan.

Menghidupkan kembali fungsi organisasi politik dan ormas, serta mengurangi oligarki dan korupsi, tidak dapat dilakukan dengan memberikan dana kepada mereka sebagai organisasi – seperti yang dipikirkan banyak orang sekarang – dalam sistem oligarki, melainkan dengan menyalurkan dana langsung kepada rakyat sehingga bahwa mereka mampu memobilisasi aspirasi dan mengkritik sistem. yang ada. Keberadaan UU Desa dan UU Pesantren, serta program akses masyarakat ke perguruan tinggi negeri melalui beasiswa, tidak cukup, tetapi harus didukung oleh gerakan lain, serta undang-undang lain yang menjadikan masyarakat sipil sebagai penerima langsung. dari dana negara.

Perubahan yang ditawarkan oleh ketua PBNU itu bisa disebut peradaban karena akan membalikkan dan mengubah sistem yang telah bertahan berabad-abad. Sistem kepemimpinan, dan sumber daya manusia politik dan pemerintahan akan tumbuh dari bawah. Bahkan, mungkin dari komunitas minoritas yang terpinggirkan, dan bukan dari aktor oligarki. Dengan kata lain, ini adalah pembangunan asimetris untuk tujuan keadilan dan kesetaraan yang hakiki.

Dermaga. MI

Merevitalisasi elemen Islam

Pertanyaan kedua, benarkah masuknya unsur-unsur dan peraturan-peraturan Islam ke dalam negara dan pemerintahan menjadi penghambat demokratisasi. Fenomena masuknya unsur-unsur dan peraturan-peraturan Islam ke dalam negara, dan pemerintahan kecuali dasar negara di Indonesia, sebenarnya bukanlah Islamisasi melainkan revitalisasi. Karena Islam sebagai bagian dari sistem negara dan pemerintahan telah menjadi tradisi, baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan sebelum Pemerintah Hindia Belanda (PHB). PHB melakukan sekularisasi paksa, setidaknya sejak awal abad ke-19 dengan menghilangkan keterlibatan agama dan ulama di sektor publik dan pemerintahan.

Namun, Undang-Undang Dasar Indonesia saat itu yang berdasarkan kesetaraan memberikan peluang bagi masuknya unsur-unsur agama. Secara khusus, Islam masuk ke dalam sistem negara dan pemerintahan. Masalah sebenarnya adalah, unsur dan peraturan Islam seperti apa yang termasuk dalam sistem negara dan pemerintahan.

Gus Dur memperkenalkan istilah transformasi dalam internal agama, ketika agama ingin mengubah masyarakat. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah transformasi internal agama, dan tidak hanya berkisar pada pandangan ideologis sekuler yang curiga terhadap unsur dan aturan agama.

Maka sudah selayaknya Gus Dur dihidupkan kembali: pencantuman unsur dan peraturan agama justru dapat mentransformasi keadilan dan memperkuat anti diskriminasi dan kekerasan, seperti yang dialami Gus Dur sendiri. Sebab, diskriminasi dan kekerasan bisa datang dari sumber lain, termasuk sekularisasi itu sendiri.

Di sini wawasan keperdataan terkait dengan dinamika unsur-unsur Islam, syariah atau hukum Islam fiqh Islam, penting untuk melek kepada masyarakat luas. Syariat Islam, atau Fiqih dalam sejarah pada dasarnya bukanlah domain negara melainkan masyarakat sipil dan para ulama atau cendekiawan. Negara memiliki ranah hukumnya sendiri yang dapat diambil dari masukan-masukan pengembangan fiqh, dan kritik dari masyarakat.

Dalam komunitas dan organisasi NU, syariah atau fiqh berkembang di bahtsul masail-bahtsul masail di pesantren, dan di masyarakat mulai dari RT hingga tingkat nasional. Hal ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang kehidupan sehari-hari, dan bukan dinamika peraturan pemerintah dan di pengadilan. Hasil pembahasan tidak dianggap sebagai bagian dan diterapkan oleh negara secara langsung, tetapi merupakan titik tolak bertahap sesuai dengan perkembangan, dan kepentingan regulasi pemerintah.

Bahkan sebuah regulasi yang berdasarkan Islam harus terlebih dahulu diuji dengan logika publik, dan secara substantif harus diterima oleh publik dan tidak berimplikasi pada diskriminasi. Setelah menjadi peraturan pemerintah di bawah konstitusi, menjadi domain publik dan karena itu dapat dikritik oleh semua orang, bahkan dapat dibatalkan. Pembatalan aturan Islam di ruang publik tidak serta merta membatalkan Islam itu sendiri. Sebab, umat Islam harus mengamalkan doktrin tersebut tanpa negara.

Inilah masalah peradaban yang sebenarnya. Bagaimana memahami, termasuk umat Islam sendiri, dan para ulamanya, bahwa pengaturan dan pengamalan agama adalah domain sipil, bukan domain negara. Pandangan Gus Yahya tentang Islam Kemanusiaan dapat dikembangkan dari pemahaman Islam dalam tradisi Nusantara ini. Bahwa wajah Islam adalah toleran (tasamuh), tengah (tawazun) dan adil (pasang surut) tidak hanya lahir dalam perjuangan modern, tetapi juga memiliki landasan sejarah yang kuat di Nusantara. Pemahaman ini dapat diperluas, misalnya, ke Kepulauan Asia Tenggara (kepulauan), yang mayoritas beragama Islam dan memiliki tradisi dan sejarah yang sama, namun bernasib berbeda karena faktor kolonial.

Islam Indonesia adalah Islam dengan karakter sipil yang kuat. Sementara Malaysia dan Brunei Darussalam lebih mirip negara-negara di Timur Tengah, wajah Islam adalah bagian dari negara tersebut. Sementara itu, Pattani dan Mindanao karena faktor sejarah mengalami kesulitan berintegrasi ke dalam sistem nasional dan negara, Thailand mayoritas Buddha dan Filipina mayoritas Katolik.

Dari literasi dan gerakan bersama Civil Islam di Asia Tenggara, setidaknya di Nusantara, kekuatan Civil Islam dapat menjadi faktor baru dalam geopolitik internasional, dalam rangka menjaga ketertiban dunia dan turut serta menciptakan perdamaian bagi umat manusia.

Related Post