Apakah Jaksa Bisa Disidangkan di Mahkamah Konstitusi?

REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengemuka di Komisi III DPR RI. RUU inisiatif DPR merancang sejumlah reformasi di Kejaksaan, termasuk usulan penguatan prinsip dominus litis Jaksa di rumpun sistem peradilan pidana terpadu, Usulan Jaksa Agung berasal dari jaksa (jaksa karir) dan masa jabatannya sesuai masa kabinet, usulan pelepasan status Jaksa dari aparatur sipil negara (ASN), hingga usulan kewenangan kejaksaan untuk dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usulan tersebut sebagian masuk dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut. Namun, secara khusus usul jaksa untuk melanjutkan ke MK (sebagai termohon) dalam hal uji materiil (PUU) perlu ditinjau ulang karena praktik ini tidak lazim. Penambahan kewenangan itu diajukan Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDPU) Komisi III DPR, Rabu (17/11). Setidaknya ada dua alasan mengapa usulan ini tidak masuk dalam RUU Kejaksaan; pertama, jaksa bukan pembuat undang-undang sehingga tidak tepat mewakili presiden dalam sidang PUU di MK. Jaksa, meski posisinya sebagai jaksa negara, bukanlah pihak yang berkepentingan. Sidang PUU merupakan permohonan pengujian UU yang dilakukan oleh Presiden dan DPR. Keduanya merupakan tergugat atas produk perundang-undangan yang dibuatnya.

Tempat konvensi konstitusi proses peradilan sejalan dengan proses legislatif. Konsep ini menempatkan ‘hanya’ pembuat undang-undang yang memiliki hak untuk mempertahankan argumennya di pengadilan. Begitu juga dengan sidang PUU, yang sebenarnya bukan perkara sengketa, melainkan permohonan peninjauan kembali UU. Di dalamnya tidak ada tuntutan, tidak ada tuntutan hukum, dan tidak ada perselisihan yang melibatkan pemerintah sebagai subjek hukum perdata. Dengan demikian, jaksa tidak memiliki legal standing untuk menjadi termohon. Penempatan jaksa sebagai termohon bertentangan dengan praktik hukum tata negara.

Kedua, putusan MK mengikat semua pihak (erga omnes) dan tidak memenangkan satu pihak (antar pihak). Prinsip erga omnes dalam putusan MK tersebut juga berimplikasi pada sifatnya yaitu final and binding, pengadilan pertama dan terakhir, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Pemahaman ini bertentangan dengan kedudukan jaksa yang mewakili korban dalam keluarga sistem keadilan kriminal.

Fungsi kejaksaan adalah meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, sehingga putusannya mengikat satu pihak. Bahkan dalam sengketa internasional, jaksa yang mewakili negara juga berada dalam posisi berhadapan dengan subyek hukum yang berlawanan. Keputusan tersebut juga mengikat para pihak yang bersengketa.

Definisi jaksa bukan pembuat hukum sudah jelas. Jaksa tidak memiliki legitimasi dari rakyat. Berbeda dengan Presiden dan DPR yang legitimasinya menjalankan fungsi legislasi. Satu-satunya norma yang memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk berbicara dalam sidang PUU di MK adalah Pasal 51 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dapat memberikan kewenangan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri. (termasuk Jaksa Agung). Namun secara kelembagaan kejaksaan tidak memiliki fungsi legislasi. Kejaksaan merupakan lembaga peradilan meskipun berada dalam keluarga eksekutif. Sehingga tidak jarang Jaksa hadir untuk memberikan informasi mengenai masalah legislasi.

Jika praktik ini dipaksakan, ada kekhawatiran praktik negara kita akan mengarah pada otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Seorang warga negara sebagai pemohon akan berhadapan dengan jaksa yang dapat bertindak atas nama hukum (di luar permohonannya). Potensi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi sangat terbuka bagi setiap pemohon. Kedudukan pemohon akan dianggap mengganggu kepentingan penguasa karena hukum yang dihasilkan sulit diuji.

Di luar masalah judicial review (tinjauan konstitusional), jaksa dapat berbicara di Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam hal terjadi pembubaran partai politik, Jaksa Agung (atau Menteri Dalam Negeri) menjadi satu-satunya pemohon yang mewakili pemerintah. Dalam hal terjadi perselisihan antar lembaga negara, Kejaksaan dapat menjadi pemohon atau termohon.

Penambahan Kewenangan Kejaksaan

Banyak ahli berpendapat bahwa fungsi utama Kejaksaan di bidang penuntutan perlu diperkuat. Prinsip dominus litis atau disebut juga dengan case control akan lebih efektif daripada menambah kewenangan beracara di MK. Penguatan asas ini akan menutup friksi akibat dualisme penyidikan antara Polri dan Kejaksaan. Kejaksaan akan dilibatkan (dibantu) sejak awal penyidikan di ranah Polri. Penyiapan berkas perkara akan lebih singkat dan terukur, sehingga penyidikan berjalan sempurna.

Penguatan dasar dominus litis juga perlu diikuti dengan perluasan kewenangan deponeering (mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum) agar dapat dilimpahkan kepada penuntut umum. Namun, ada usulan untuk memperluas deponeering juga masuk dalam Rancangan KUHAP sehingga menjadi objek praperadilan. Tujuannya untuk mencegah jaksa ‘menjual’ kasus.

Dalam UU No. 16/2004, kewenangan deponeering hanya ‘dimiliki’ oleh Jaksa Agung. Tentu ini tidak efektif. Kasus-kasus yang memotong keadilan sosial akan sulit dihentikan. Misalnya Nenek Minah di Banyumas yang dijebloskan ke penjara selama sebulan karena mencuri kakao seharga Rp. 2.000. Di Situbondo, Nenek Asyani juga mendekam di tahanan selama 3 bulan karena mencuri 7 batang kayu milik Perhutani. Baru-baru ini, Valencia, seorang istri di Karawang, divonis 1 tahun penjara karena memarahi suaminya yang pulang dalam keadaan mabuk.

Perluasan otoritas depoonering dengan prinsip dominus litis akan membenahi potret buram penegakan hukum. Kejaksaan idealnya fokus pada fungsi penegakan hukum yang manusiawi. Penegakan hukum yang mengikat hubungan moral-etika untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Related Post