Apakah perlu untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan?

Alternatif pilihan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan konsep keadilan restoratif (RJ) kembali dibicarakan. Kejaksaan dan Polri tampak aktif menggemakan pendekatan RJ dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ringan.

Bahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan bahwa RJ adalah brand kejaksaan. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram kejaksaan yang gencar mempublikasikan pelaksanaan RJ di berbagai daerah. Bahkan, beberapa unggahan tersebut menjadi viral karena motif kejadiannya menyentuh kepekaan sosial publik.

Seperti kasus Muhammad Arham (MA), seorang pekerja harian di Takalar, Sulawesi Selatan yang nekad mencuri sepeda motor karena terdesak biaya melahirkan istrinya. Sebelumnya ia telah mencoba mencari pinjaman, tetapi tidak berhasil. Kejaksaan Takalar memberhentikan penuntutan atas tindak pidana di Mahkamah Agung berdasarkan: keadilan restoratif. Korban telah memaafkan MA dan perdamaian telah dibuat. (medcom.id, 18/2). Sedangkan di Polri, penyelesaian perkara melalui RJ pada tahun 2021 mencapai 11.811 atau meningkat 28,3% dari tahun sebelumnya atau setara dengan 9.199 kasus.Pers Indonesia, 13/1).


Hal ini tentunya patut kita apresiasi sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan masyarakat, mengikuti dinamika perkembangan hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil survei R&D Kompas (14/2), bahwa 83% responden setuju bahwa penyelesaian perkara pidana ringan mengutamakan RJ atau kesepakatan damai.


Dalam Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif edisi II (PBB: 2020) mengatakan “Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menawarkan kepada pelaku, korban, dan masyarakat jalan alternatif menuju keadilan”. RJ dapat dipahami sebagai upaya alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ketika korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait lainnya, duduk bersama dalam mediasi untuk menciptakan kesepakatan (perdamaian) yang adil dan penyelesaian kasus yang seimbang, baik di pihak korban maupun di pihak korban. pelaku.

Dalam pelaksanaannya, RJ mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Konsep pendekatan RJ sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat kita. Penyelesaian kasus dengan masyarakat adat di Indonesia umumnya diselesaikan dengan pendekatan musyawarah mufakat.

Semua pihak terkait dilibatkan untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang, sehingga situasi dapat kembali normal dan hidup dalam masyarakat yang damai antara individu, keluarga, dan kelompok masyarakat. Adanya keyakinan dan efek jera dari pelaku, serta pemenuhan tanggung jawab atas kerugian yang diderita korban.

Pergeseran paradigma

Pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif (balas dendam) menjadi restoratif (pemulihan) di Indonesia sudah terasa sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/2012). Undang-undang ini memerlukan pendekatan restoratif terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur melalui diversi. Pada tahun yang sama (2012), telah ditandatangani nota kesepahaman antara Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Kejaksaan Agung, dan Kapolri, salah satunya tentang penerapan restorative justice.


Bagaimana implementasinya sekarang? Secara teknis, sinergi antar lembaga diatur dalam Keputusan Dirjen BPU Nomor 1691/DJU/DK/PS.00/12/2020, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15/2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 2021. Kriteria utama meliputi kategori kejahatan ringan dan pertama kali dilakukan, bukan pengulangan. Dalam Peraturan Kejaksaan disebutkan ancaman pidana di bawah 5 tahun dan kerugian materil paling banyak Rp. 2.5 juta.


Selain itu, telah terjadi rekonsiliasi sukarela antara semua pihak terkait yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Penekanan penting di sini adalah sukarela dan ada pemulihan korban. Jadi perdamaian dapat disertai dengan syarat atau tanpa syarat terpenuhinya ganti rugi atau kewajiban lain menurut kesepakatan.


Pertimbangan lainnya, tindak pidana tersebut tidak ditolak masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak terkait dengan radikalisme atau terorisme, dan mengganggu keamanan negara. Pendekatan RJ harus kita dukung mengingat besarnya kemaslahatan, keadilan, kerukunan, dan kemaslahatan dapat terpenuhi dengan baik.

Tujuan pemulihan dan reintegrasi kembali ke masyarakat lebih cepat tercapai. Selain itu, kepentingan korban dapat terpenuhi dengan baik, efek stigmatisasi, balas dendam atau konflik berkepanjangan dapat dihindari. Waktu penyelesaiannya juga lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan dalam penanganan kasus dapat diminimalkan.


Tidak kalah pentingnya, penerapan RJ adalah solusi terbaik untuk masalah kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan saat ini. Rata-rata jumlah warga binaan di atas 100% dari kapasitas ideal. Berkurangnya jumlah narapidana tentunya secara tidak langsung akan mengurangi beban negara untuk biaya hidup dan pembinaannya. Dengan lebih sedikit narapidana, pembinaan juga akan dilakukan lebih efektif.

Related Post