ASN sebagai abdi negara, bukan alat kekuasaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang sekarang lebih populer disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), menduduki posisi penting dalam upaya negara/pemerintah pusat untuk menciptakan dan sekaligus menjamin kenyamanan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Mereka bukan kaki tangan, juga bukan otak negara dalam pengertian negara sebagai manusia tiruan atau manusia tiruan dalam istilah politik abad pertengahan (Thomas Hobbes), tetapi adalah abdi negara.

Pertanyaannya, mengapa orang begitu ingin menjadi abdi negara? Bukankah hamba identik dengan hamba? Apakah menjadi abdi negara begitu berharga, setidaknya pada tingkat moral sosial sehingga orang-orang begitu tertarik atau ada hal lain di baliknya?

Aparatur Sipil

Aparatur sipil adalah serangkaian kata pinjaman Latin. Aparatus yang artinya alat dan sipil (sipil) adalah warga negara atau rakyat yang kedudukannya langsung di bawah pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugasnya (pengabdian), mereka akan menjadi kota atau orang-orang yang termasuk negara dengan karakter sipilitatis karena santun dalam bertutur kata, memiliki akhlak yang baik, dan ramah dari hati.

Jika hal-hal seperti itu menjadi motif dasar orang-orang yang ingin menjadi ASN saat ini, patut diacungi jempol. Bahkan tingginya animo masyarakat untuk menjadi ASN harus menjadi kebanggaan bangsa. Ketika dekadensi moral sedang terjadi, mereka justru muncul dan ingin menjadi milik negara yang berwatak civilitatis.

Ketika nilai-nilai moral universal dan kearifan lokal mulai memudar karena kepentingan perjuangan individu dan kelompok, mereka ingin tampil sebagai penjaga pilar-pilar negara yang kokoh. Pertanyaannya, benarkah demikian?

Berbagai kajian terkini tentang kinerja ASN menunjukkan setidaknya ada tiga hal yang bertolak belakang dengan minat masyarakat untuk menjadi ASN. Pertama, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas belum sepenuhnya prima. Banyak anggota masyarakat yang merasa belum terlayani dengan baik.

Kedua, gagal mendefinisikan sifat tugas dan tanggung jawab. PNS yang sebenarnya identik dengan abdi pemerintah pusat yang diwujudkan dengan mengabdi kepada masyarakat karena pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat disalahartikan sebagai perwujudan kewenangan pemerintah.

Ketiga, mengidentifikasi tugas pelayanan dengan kekuasaan. Yang terakhir ini cukup tepat dalam menunjukkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dengan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan.

Korupsi, pungutan liar, ketidakdisiplinan seperti terlambat mudik Lebaran dengan alasan subjektif adalah beberapa contoh disfungsi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, maupun abdi masyarakat.

Panca prasetya sebagai kode etik

Gejala disfungsi kinerja abdi negara pada contoh di atas menunjukkan bahwa kelima prasetya yang menjadi pedoman perilaku abdi dalem mulai kehilangan daya tuntunnya, nilai preskriptifnya sebagai kode etik profesi mulai luntur. Lebih dari itu, ciri ASN sebagai orang terpilih dengan kriteria ketat – jujur, profesional, bebas KKN alias orang yang memiliki kepribadian utuh dan keseimbangan antara pikiran dan hati – mulai dipertanyakan. Mengapa?

Pada hakekatnya, lima prasetya pelaksana tugas pengabdian kepada negara melalui pengabdian kepada masyarakat terdiri dari dua bagian. Pertama, gambaran tentang siapa sebenarnya anggota Korpri. Kedua, berisi lima poin janji untuk melayani.

Keduanya tersusun rapi dalam rumusan sebagai berikut, yaitu, ‘Kami anggota Korps Pegawai Negeri Sipil Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji (i) akan setia dan taat kepada NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan (ii) menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi rahasia jabatan dan rahasia negara; (iii) mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan; (iv) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta solidaritas Korpri; dan (v) menjunjung tinggi kejujuran, dan disiplin serta memajukan kesejahteraan dan profesionalisme’.

Pada tataran etis, esensi dan isi dari kelima prasetya tersebut mengandung nilai-nilai kepribadian moral-religius yang kuat. ASN adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Artinya, bukan karena melaksanakan isi janjinya disebut orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tetapi karena beriman dan bertakwa kepada Tuhan sehingga dimampukan untuk mewujudkan kelima janji tersebut dalam pelaksanaannya.

Dari sini menjadi jelas bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan syarat mutlak untuk menjadi abdi negara atau ASN. Pertanyaannya, mengapa terjadi disfungsi dalam pelaksanaan tugas pelayanan? Mengapa korupsi, pungutan liar, dan indisipliner masih terjadi di ASN?

Pelayan negara, bukan penguasa

Pertanyaan-pertanyaan di atas justru menyentuh sifat seorang penguasa, bukan seorang hamba. Padahal, seorang hamba hanya menjalankan tugas yang diberikan, terlepas dari dicintai atau dibenci oleh pemberi tugas.

Dalam konteks ini, isu yang saat ini viral di media sosial bahwa ASN dimanjakan oleh Presiden Republik Indonesia tentu salah tempat. Disfungsi dalam menjalankan tugas terjadi karena hamba telah mengingkari janjinya sebagai abdi negara sekaligus menghilangkan hakekatnya sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pengkhianatan terhadap janji dan esensi mereka menunjukkan bahwa mereka bertindak sebagai alat penguasa, meskipun mereka adalah abdi negara, bukan instrumen kekuasaan negara! Untuk itu, kesadaran diri, esensi dan janji yang tidak lain adalah mengikat diri dengan tanggung jawab masa depan perlu tetap hidup. Dengan cara ini pemerintah akan kuat karena rakyatnya nyaman dan tentram.

Related Post