Aturan Toa, Gonggongan Anjing, Menteri Agama Yaqut, dan Roy Suryo

Polemik salat masjid kembali mencuat ketika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Edaran nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Yang menuai kontroversi terkait pembatasan tingkat kebisingan pengeras suara dari rumah ibadah maksimal 100 desibel.

Pro dan kontra muncul. Mereka yang mendukung kebijakan tersebut menekankan aturan tersebut untuk menjaga sikap saling menghormati dan ketenangan dalam masyarakat. Karena kebisingan dapat menyebabkan polusi udara bagi penghuni yang sedang beristirahat, beraktivitas, atau bahkan beribadah di rumah.

Sementara mereka yang menolak kebijakan ini menganggap aturan tersebut sebagai upaya menghambat penyebaran Islam. Ada pula anggapan bahwa aturan ini merupakan bentuk keseragaman. Padahal, kondisi di setiap daerah berbeda-beda dalam respon masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di rumah-rumah ibadat. Aturan mengenai hal ini harus diserahkan kepada komunitasnya masing-masing.

Akan lebih harmonis jika urusan pembicara dibicarakan dengan penuh kesadaran dan saling menghormati di lingkungan masing-masing. Masjid harus hadir sebagai pusat kegiatan yang ramah lingkungan. Demikian juga masyarakat juga tidak adil ketika meminta pengurus masjid untuk tidak menggunakan pengeras suara, termasuk untuk kepentingan adzan.

Isu juru bicara rumah ibadat ini bukan kali pertama menuai kontroversi. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah memprotes kerasnya suara pengeras suara masjid. Ia bahkan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk membatasi kegiatan yang disiarkan melalui Toa.

Saat itu, JK diganggu oleh banyaknya masjid yang memutar kaset Alquran dengan volume tinggi pada dini hari. Selain mengganggu dan menimbulkan polusi suara, mendengarkan bacaan Alquran dari kaset juga bermasalah secara teologis, apakah orang yang mendengarkannya mendapat pahala atau tidak?

Sontak, pernyataan JK memicu protes. Penolakannya kira-kira seperti ini, “Orang tidak pernah dilarang mengadakan pesta musik dengan keras, kenapa memutar kaset Alquran bahkan dilarang.”

Ya, tentu berbeda, konser dan dangdutan diadakan di tempat-tempat khusus dan ada izinnya meskipun diadakan di desa-desa di tengah pemukiman penduduk. Sudah ada aturannya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan bahwa suara yang dihasilkan tidak boleh melebihi 55 desibel. Lebih dari itu, tidak memberi izin. Kalau sudah dibubarkan.

Berapa sebenarnya tingkat kebisingan pengeras suara di rumah ibadah? Benarkah batas 100 desibel akan membatasi? Atau angka 100 db itu jauh di atas suara salat masjid selama ini. Tahun lalu terjadi protes azan Masjid Al-Fudollah oleh warga di wilayah Tangerang. Suara adzan yang diprotes ternyata memiliki suara sebesar 83 db dengan mengukurnya melalui aplikasi sound meter di handphone pada jarak 4 meter dari posisi toa.

Artinya, jika dilihat dari peraturan baru Kementerian Agama yang dianggap restriktif, tidak bisa dibenarkan. Jika 83 desibel dianggap berisik, orang akan protes sendiri. Sulit untuk pengeras suara masjid melebihi 100 desibel.

Artinya dengan peraturan ini, masjid masih bisa menggunakan pengeras suara seperti sekarang ini. Tingkat kebisingan pengeras suara mayoritas masjid saat ini mungkin masih di bawah 80 db.

Sebenarnya, berapa batas aman kebisingan bagi manusia? Mengacu pada Badan Keselamatan Kerja Amerika Serikat (NIOS), batas aman paparan suara berada pada level 85 db. Batas aman juga dijadikan standar oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sebagai perbandingan, 100 db setara dengan konser musik atau suara bor.

Pembatasan pengeras suara untuk rumah ibadah tidak terbatas di Indonesia. Itu juga berlaku di negara lain. Arab Saudi, negara yang menjadi kiblat umat Islam, ternyata hanya membolehkan penggunaan pengeras suara pada saat adzan, salat Jumat, salat Idul Fitri dan Idul Adha, serta salat hujan.

Demikian pula Mesir, Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga telah membatasi penggunaan pengeras suara di masjid-masjid. Sama seperti di Indonesia, alasannya, jika dikeraskan, dikhawatirkan akan mengganggu kekhidmatan orang yang beribadah di masjid lain atau di rumah.

Kebijakan baru Menteri Yaqut ini bahkan mendapat respon yang baik dari ormas Islam. Mulai dari PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bahkan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyambut baik pedoman tata kelola yang baik dan akan diterapkan di masjid-masjid Muhammadiyah.

“Bagus kalau ada pengaturannya. Sehingga penggunaan pengeras suara masjid atau lainnya tidak sembarangan. Tidak sewaktu-waktu,” ujarnya seperti dikutip mediaindonesia.com.

Dari perspektif kebijakan, membatasi speaker hingga 100 db masih masuk akal. Namun polemik tidak berhenti. Tindak lanjut pernyataan Menteri Yaqut itu dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing.

Yaqut saat diwawancarai di Pekanbaru Riau menjelaskan pentingnya membatasi tingkat kebisingan pengeras suara masjid.

“Yang paling sederhana, kalau kita tinggal di komplek misalnya. Kiri, kanan, depan belakang, semua anjing. Misalnya menggonggong bersamaan, apakah kita terganggu? Ini maksudnya apa? kita atur supaya itu tidak menjadi gangguan. Pembicara di masjid dipersilakan untuk menggunakan, tapi tolong diatur agar tidak terganggu,” kata Yaqut.

Pernyataan ini kemudian dianggap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai bentuk penistaan. Roy bahkan melaporkan Yaqut ke Polda Metro Jaya.

Namun, Polda Metro Jaya menganggap Roy Suryo salah tempat. Pasalnya, tempat kejadian perkara (tkp) bukan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Roy Suryo disarankan melapor ke Polda Riau atau Mabes Polri. Logika hukum terkait locus delicti yang seharusnya diketahui mantan menteri.

Hmm. Kok malah lebih parah.

Related Post

TradisiTradisi

<p> Mendu ialah tradisi kolektif berbentuk teater rakyat yang mengandung perpa­ duan unsur musik Melayu, tari, lagu, syair, dialog, pencak silat, dan banyolan/humor di dalam pementasannya.