Bahaya Menunda Pemilu 2024

PEMBAHASAN penundaan Pemilihan Umum 2024 yang diajukan oleh PKB, PAN, dan sinyal kuat dukungan dari Golkar langsung memicu kericuhan. Para akademisi, peneliti, dan aktivis pro-demokrasi tak henti-hentinya mengkritik dan menolak ide-ide irasional tersebut. Selain mengangkangi konstitusionalisme demokrasi, pembahasan penundaan pemilu jelas akan menimbulkan gejolak yang lebih luas. Bahkan, berpotensi melahirkan kekacauan politik berkelanjutan karena ada jeda politik yang membuka ruang bagi kekosongan kekuasaan. Menunda pemilu bukan berarti secara otomatis perpanjangan masa jabatan presiden, DPR, dan DPD. Di situlah letak titik rawan yang bisa menimbulkan goncangan besar. Semua potensi kepentingan politik bebas saling berebut kekuasaan.

Secara normatif, penundaan pemilu sebenarnya sangat memungkinkan dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk legitimasi. Misalnya, kasus penundaan Pilkada serentak 2020 menjadi Desember akibat badai COVID-19. KPU dapat menunda pemilu karena alasan tertentu yang kemudian memunculkan istilah “pemilihan lanjutan” dengan ketentuan yang cukup ketat.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 431 dan 432 dijelaskan, apabila di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan beberapa tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka akan diadakan pemilu lanjutan dan lanjutan.

Penundaan pemilu yang disampaikan sejumlah parpol sangat kabur, longgar, dan tidak memiliki landasan argumentasi yang kokoh. Indonesia tidak sedang dilanda kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam. Sedangkan gangguan lain bisa diartikan karena minimnya anggaran pemilu. Semua orang tahu bahwa negara ini tidak dalam krisis keuangan. Buktinya, pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan dengan cepat dengan anggaran yang melimpah.

Dengan demikian, argumen penundaan pemilu dengan alasan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, kepuasan kinerja, dan aspirasi segelintir pelaku ekonomi tidak masuk akal. Tidak ada peraturan dan mudah diperdebatkan. Padahal, dalam banyak hal pemilu justru menghidupkan kembali nadi ekonomi kelas menengah ke bawah. Partai politik, kontestan, dan tim sukses dipastikan akan menghabiskan logistik untuk kampanye udara dan darat, mulai dari pemasangan atribut pemilu hingga logistik bantuan sosial.

Kepentingan siapa

Tentu menjadi tanda tanya besar siapa sebenarnya yang paling berkepentingan dengan wacana penundaan Pemilu 2024. Secara kasat mata, itu pasti sebuah partai politik. Apapun judulnya, parpol bisa menikmati kemewahan jabatan politik tanpa berkampanye. Presiden dan anggota dewan, tampaknya masa jabatan mereka bisa diperpanjang secara otomatis tanpa harus melalui kampanye politik yang berdarah-darah. Ini adalah jalan tol bagi partai politik untuk melanjutkan kekuasaan politik. Terlepas dari cacat legitimasi, tentu saja dapat membalikkan demokrasi elektoral. Pada level ini saja sudah bermasalah.

Secara transparan, wacana penundaan pilkada juga bisa berujung pada Jokowi yang dengan tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode tersebut. Ada kesan bahwa partai politik yang mengusung wacana ini mencari wajah untuk mendapatkan simpati presiden. Tentu dengan alasan yang terkesan masuk akal dan menyanjung kerja politik pemerintah. Kesan ini sangat kuat tidak bisa dipungkiri. Semacam tes loyalitas tanpa batas.

Meski begitu, publik tak henti-hentinya melontarkan pertanyaan kritis. Sejumlah partai politik sadar akan kecaman atas usulan penundaan pemilu. Apa yang membuat mereka rela bersikap irasional dan seolah-olah melakukan bunuh diri politik, jika tidak ada yang dicari. Misalnya, adanya kekuatan besar yang menguasai mereka dengan konsesi politik yang menggiurkan penuh janji surga. Partai politik umumnya berperilaku dengan cara yang sama. Dominan mencari keuntungan daripada memperjuangkan sesuatu yang normatif dan sakral.

Tak habis pikir, sebenarnya yang diinginkan PKB adalah usulan penundaan pilkada di tengah agresivitas Muhaimin Iskandar dalam memoles citra calon presiden. Lalu, apa yang ada di benak Golkar, di tengah konsolidasi untuk memperkuat basis politik guna membawa Airlangga Hartarto berlaga di Pilpres. Itu sama saja dengan mengubur mimpi dua pemimpin umum partainya untuk menunda keinginannya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Sangat jenaka dan lucu. Apalagi, beberapa waktu lalu, seluruh parpol dan pemerintah sepakat menggelar pemilu serentak pada 14 Februari 2024.

Masyarakat semakin pintar membaca fenomena politik. Tidak mudah memercayai nyanyian elit tentang penundaan pemilu dengan alasan yang terkesan mengada-ada. Pasti ada hal-hal penting yang disembunyikan, mungkin juga dipertaruhkan, demi keberlangsungan kehidupan politik mereka di masa depan. Sikap elite parpol yang setuju untuk menunda pilkada sangat mencurigakan, tiba-tiba, dan gerakan itu terkonsolidasi dengan baik.

Akhiri kekacauan

Tak ada jalan lain, parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 harus mengakhiri kisruh. Tidak baik bagi kesehatan demokrasi di tengah indeks persepsi demokrasi yang bergerak lambat. Menunda pemilu bukanlah solusi bangsa. Malah menambah beban masalah yang menumpuk. Penundaan pemilu tidak membuat masyarakat puas. Cukup sudah bangsa ini lelah menghadapi rumitnya hidup dampak badai COVID-19. Tidak perlu menambahkan wacana-wacana yang tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat.

Elit politik harus memberikan contoh yang baik tentang perilaku demokrasi yang sehat. Jangan malah membangun narasi yang justru mengajak orang melanggar aturan sakral. Isu penundaan pemilu memang sangat sensitif. Ibarat membuka kotak Pandora yang bisa melahirkan gejolak politik yang tak berkesudahan di masa depan. Dalam banyak hal, kualitas demokrasi bisa jatuh bebas karena perilaku elit politik, bukan rakyat.

Apapun motifnya, sejumlah parpol yang meminta agar pemilu ditunda adalah inkonstitusional. Mengebiri demokrasi di tengah rezim presidensial dengan siklus pemilu lima tahunan tanpa diinterupsi oleh kepentingan apapun. Pemilihan umum rutin diadakan setiap lima tahun untuk alasan stabilitas politik. Sebagai jalur kompromi berbagai kepentingan politik. Jangan diutak-atik demi kepentingan segelintir kelompok tertentu.

Menunda pemilu bukan hanya merepotkan bagi demokrasi, tetapi juga bagian dari menggali kubur sendiri, bagi partai politik dan para aktornya. Bagi PKB dan Golkar yang ingin mengusung ketua umum mereka untuk pemilihan presiden, ini tentu blunder. Alih-alih menuai simpati yang didapat, justru sebaliknya. Banjir kritik dan hujatan datang tanpa henti. Meski PAN tidak memiliki juara pilpres, hal itu sangat merusak citra partai.

Beruntung bangsa ini memiliki kelompok kritis yang terus berdenyut. Selalu berpasangan melawan elit politik yang sering bermanuver zigzag untuk merusak kualitas demokrasi dan mengabaikan suara rakyat. Masyarakat terus berharap partai-partai politik pendukung pemerintah lainnya, seperti PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP secara konsisten menolak wacana penundaan pemilu serentak 2024. Kini, bola liar penundaan Pilkada 2024 ada di tangan elite parpol.

Related Post