Bebas Aktif dan Politik Kemanusiaan Kita

INDONESIA adalah bagian dari 141 negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Dukungan Indonesia ternyata menjadi perdebatan publik. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menolak. Mereka yang menolak menganggap bahwa keputusan Indonesia telah keluar jalur karena tidak mencerminkan politik luar negeri yang bebas aktif.

Bebas aktif dalam konteks

Ada kesalahan yang cukup serius yang masih beredar di masyarakat kita mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kesalahan tersebut bermula dari anggapan bahwa untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia harus netral dalam setiap konflik. Padahal, politik luar negeri bebas aktif berbeda dengan politik netral. Bebas artinya Indonesia harus merdeka, tidak boleh didesak dan didesak dalam menentukan sikapnya. Aktif berarti Indonesia harus berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948 di Badan Kerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) dengan jelas menegaskan bahwa urusan luar negeri yang bebas aktif harus ditujukan untuk perdamaian dunia.

Pidato Mendarat di Antara Dua Karang yang kemudian ditulis lebih rinci oleh Hatta dalam artikelnya di jurnal Urusan luar negeri Edisi April 1953, juga memberikan konteks bahwa hubungan luar negeri kita tidak lahir dari ruang hampa. Lebih jelasnya harus dibaca dan dilaksanakan dalam hubungannya dengan landasan filosofis dan konstitusional kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dalam dua dokumen ini, kita akan menemukan bahwa hulu politik luar negeri kita adalah internasionalisme atau kemanusiaan.

Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak dimaksudkan sebagai pemahaman yang universal sovinistis. Dia berkata, “Sungguh, prinsip nasional ini memiliki bahaya! Bahayanya adalah orang dapat mempersempit nasionalisme menjadi sovinisme jadi mengerti ‘Indonesia’ Uber AllesLebih tegas lagi, Bung Karno mengatakan, “Kita tidak hanya harus mendirikan negara Indonesia yang merdeka, tetapi juga harus memimpin kekerabatan antarbangsa.”

Dari sini jelas bahwa urusan luar negeri Indonesia tidak berdiri sendiri. Ini memiliki konteks, salah satunya adalah untuk mempromosikan internasionalisme atau kemanusiaan, atau dalam bahasa Bung Karno ‘keluarga bangsa’. Pada titik inilah kita dapat membaca dengan baik dan menempatkan dukungan Indonesia terhadap resolusi Majelis Umum PBB tentang serangan Rusia. Resolusi tersebut tidak hanya tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri kita, tetapi juga sesuai dan sejalan dengan dasar luar negeri kita, dalam hal ini Pancasila dan UUD 1945.

Ke depan, diplomasi Indonesia harus lebih tegas. Untuk setiap aib dan kekacauan yang terjadi di muka bumi, diplomasi kita tidak perlu dan tidak juga harus abstain. Dalam setiap tindakan yang mengancam perdamaian dunia, urusan luar negeri kita harus bertindak. Bahwa dalam setiap konflik, terutama yang melibatkan negara, masing-masing pihak memiliki pembenaran dan pembenarannya, itu adalah hal yang lumrah. Yang terpenting, kita tidak boleh terlibat dalam perdebatan tentang pembenaran. Polugri Indonesia harus berpihak pada kemanusiaan. Keberpihakan ini merupakan amanat suci dari Pancasila dan UUD 1945.

Politik kemanusiaan kita

Sejarah telah mencatat dengan baik bagaimana nasionalisme yang ‘overdosis’ dapat dengan cepat berubah menjadi fasisme. Bung Karno menduga demikian seperti dikutip di atas. Oleh karena itu, diperlukan resep yang tepat, bagaimana nasionalisme harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Pertanyaan ini penting untuk dijawab, mengingat ke depan urusan luar negeri kita akan terus berhadapan dan bersinggungan dengan kepentingan strategis bangsa-bangsa. Setiap negara akan terus menggunakan jargon ‘nasionalisme’ untuk mencapai tujuannya. Faktanya, ketika Rusia akan menyerang Ukraina, ia menggunakan pembenaran untuk melindungi kepentingan domestiknya, tidak peduli seberapa kontradiktif argumennya.

Di tengah gejolak politik dunia, penting bagi kita untuk memiliki kompas dalam menjalankan urusan luar negeri kita. Dan, kemanusiaan adalah salah satu kompas itu. Tentu saja politik kemanusiaan di sini tidak boleh ditafsirkan dan dilakukan secara naif. Polugri kita harus tetap bisa membaca perkembangan geopolitik dunia dengan cermat. Namun, postulat dasarnya jelas bahwa pembacaan kita terhadap geopolitik dan geostrategi internasional harus memasukkan unsur kemanusiaan.

Kemajuan teknologi, termasuk penggunaan media sosial yang masif, juga menjadi alasan mengapa kemanusiaan harus menjadi kompas dalam urusan luar negeri kita. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ke depan harus lebih peka menyerap aspirasi rakyat. Waktu telah berubah. Penyelenggaraan luar negeri tidak perlu dan tidak boleh lagi bersifat elitis karena telah dipantau dan ‘diawasi’ langsung oleh masyarakat melalui berbagai instrumen. Dengan demikian, kepekaan kita dalam membaca dan menangkap rasa keadilan masyarakat dunia harus menjadi faktor penentu dalam merumuskan politik luar negeri.

Hal terakhir, mengapa Indonesia harus menjadikan kemanusiaan sebagai kompas dalam urusan luar negeri, karena asas kemanusiaan merupakan ‘garis keturunan’ yang paling dekat dengan aturan hukum.

. Jika kita setuju bahwa hubungan bangsa-bangsa di dunia harus dipandu oleh hukum internasional, urusan luar negeri kita harus berdiri di garis depan untuk mengamankan hukum internasional. Jadi, kita harus setia pada prinsip-prinsip kemanusiaan karena itu adalah bagian dari penegakan hukum internasional. Dengan kompas kemanusiaan ini, seperti yang dikatakan Bung Karno, urusan luar negeri kita akan tumbuh dan berkembang dalam ‘taman kekerabatan bangsa’.

Artikel ini adalah opini pribadi.

Related Post

Media GuruMedia Guru

<p> MENJELANG penutupan Bulan Kadar Karantina (BMK) 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan ikan sehat bermutu. Saat ini, sebanyak 5 ton ikan kembung didistribusikan untuk