Candu Kekuatan Politik

Deru Pilkada serentak 2024 sudah dimulai. Para caleg juga turut memeriahkan jalan-jalan dengan papan reklame yang berjajar rapi di pusat kota dan pusat keramaian. Kampanye diam telah dimulai tepat pada saat pandemi. Banyak pro kontra dari masyarakat dan tokoh, akan ada baliho yang bertebaran di saat pandemi masih menggerus perekonomian.

Strategi kampanye dilakukan dengan sangat tenang. Seolah memotivasi masyarakat untuk kuat menghadapi pandemi. Namun, alih-alih meningkatkan elektabilitas, yang terjadi justru cenderung menurun. Terlihat masyarakat masih acuh terhadap papan reklame kontestasi calon parpol.

Banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama yang terkontaminasi dengan politik dinasti tengah sedang tren, saat KPK tertangkap, aib dan aib kepala daerah ini dikuliti. Logikanya, tersangka dan keluarganya akan malu. Kekayaan yang diperoleh juga diambil oleh pemerintah. Nah, ada yang menarik di sini, meski sudah diadopsi KPK, tidak ada yang jera. Korupsi terus dan tidak berkurang, kepentingan politik tetap tinggi. Artinya ada daya tarik tersendiri untuk menjadi kepala daerah. Tidak hanya materi, nilai kepuasan diri juga diperlukan.

Kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan menjabat hingga 2024. Secara kinerja sangat tidak produktif karena mereka menjalankan tugasnya selama kurang lebih 3,5 tahun. Pada dasarnya prasyarat negara demokrasi adalah adanya pergantian kepala daerah yaitu 1 periode selama 5 tahun. Di dalam pemerintahan terdapat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RJPMD), sebagai pedoman rencana kerja selama 5 tahun. Untuk menjalankan janji politiknya selama kampanye, visi dan misi akan dituangkan dalam RPJMD. Saat masa jabatan aktif hanya 3,5 tahun, apakah kinerjanya sudah maksimal? Apakah janji politiknya telah terwujud? Tidak mungkin memimpin suatu daerah dalam waktu singkat. Janji tinggal janji hilang ditelan angin.

Kerugian ekonomi

Jika melihat struktur pemerintahan dengan model ini, sulit bagi demokrasi untuk menjadi baik. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu kali pemilihan? Menurut data Kementerian Keuangan, Pilkada 2020 menghabiskan anggaran Rp 20,46 triliun. Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran ini tinggi karena pandemi, diperlukan tambahan protokol kesehatan. Sehingga anggaran yang seharusnya difokuskan untuk penanganan Covid-19 dialihkan untuk pesta demokrasi.

Para kepala daerah terpilih juga mengalami kerugian materil. Masa jabatannya relatif singkat, tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan selama kampanye. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menjadi calon kepala daerah membutuhkan anggaran yang besar. Tujuan utamanya adalah membawa kemajuan di daerah masing-masing. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pengusaha kaya dengan ekonomi yang cukup mencalonkan kepala daerah. Ketika masa jabatannya pendek, kinerjanya tidak akan optimal.

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 101 daerah yang seharusnya menyelenggarakan pilkada 2022. Ada 170 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023. Sehingga banyak kursi yang akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Ketika ada peralihan dari pejabat definitif ke Pj, sistem kerja juga akan berubah. Dampaknya lagi-lagi berdampak pada perekonomian dan Pemerintah sulit untuk bergerak maju. Janji-janji politik yang dituangkan dalam RPJMD tidak sesuai dengan perkiraan. Di perusahaan, ketika estimasi tidak tercapai, berarti kinerjanya tidak baik. Apa yang terjadi jika Anda tidak tampil? Jika tidak mencapai target yang diperkirakan, pasti akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

SDM partai politik

Jika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja bahkan pemecatan, mengapa tidak dilakukan di pemerintahan? Tujuannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ketika kepala daerah tidak mampu mensejahterakan daerah yang dipimpinnya, pemerintah harus memberikan teguran, dievaluasi kinerjanya. Jika tidak, akan dikenakan sanksi tegas. Menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi kepala daerah, bukan hanya karena memenangkan pemilu. Bukan hanya karena uangnya banyak, tapi harus benar-benar memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin.

Siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah, harus memiliki kapabilitas pemimpin yang baik. Sehingga pemerintahan yang dipimpin akan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Rost (1993), kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut dengan tujuan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersama mereka.

Pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersumber dari kemampuan kepala daerah. Sehingga perlu persiapan matang saat akan mencalonkan diri. Bukan hanya modal ekonomi apalagi politik dinasti. Itu harus menjadi syarat mutlak bagi calon peserta kontestasi politik. Masyarakat harus memahami bahwa calon yang mereka dukung memang memiliki kemampuan yang baik, bukan hanya janji-janji yang baik. Jika Anda hanya membuat janji, Anda tidak perlu pergi ke sekolah.

Partai politik memang penting, namun sumber daya manusia (SDM) tak kalah pentingnya. Partai politik harus menyiapkan kader-kader yang berkualitas, terdidik dan berjiwa pemimpin serta peduli rakyat. Menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Optimalisasi sumber daya manusia di parpol sangat diperlukan. Nama baik partai juga akan terangkat jika kadernya memiliki kemampuan yang baik. Politik tidak hanya di partai. Namun sejak dini, pelatihan untuk menjadi pemimpin yang bersih dan unggul dapat diajarkan dari sekolah. Pendidikan memegang peranan penting dalam hal ini.

Pemimpin transformasi

Partai politik adalah pintu gerbang demokrasi bangsa. Harus melahirkan kader-kader yang baik, berpikir ke depan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Rakyat juga harus bijak memilih partai politik yang berpihak pada rakyat. Hampir semua sektor mengalami transformasi. Kepala daerah juga harus menerapkan gaya kepemimpinan transformatif, bukan untuk dilayani tetapi melayani rakyat. Transparansi dalam proses pembangunan daerah, dan sifat diktator harus dikurangi.

Ekosistem politik ini saling mempengaruhi. Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah harus selektif karena merupakan wadah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang kreatif dan inovatif. Selain itu juga berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Jika seseorang memilih calon, itu akan berdampak pada partai politik dan rakyat. Sebagai jembatan aspirasi rakyat, partai politik harus bersih. Transformasi politik harus membawa perubahan demokrasi menuju pintu gerbang keadilan sosial.

Tentu dalam politik tidak ada yang gratis, harus saling menguntungkan. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah bijak. Pada Pilkada Serentak 2024, masa jabatan Pilkada 2020 relatif singkat. Idealnya pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2027. Jangan sampai perencanaan program yang telah dibuat oleh kepala daerah terhambat atau bahkan hancur, karena ada muatan politik ketika kepala daerah diisi oleh Plt. Ini sudah sering terjadi. Untuk mendukung proses pemenangan, telah ditentukan pejabat yang harus mengisi Plt.

Fenomena demokrasi ini perlu mendapat perhatian khusus. Perekonomian yang masih terpuruk, jangan sampai terus tergelincir. Rakyat butuh kemakmuran, bukan hanya pesta demokrasi. Rakyat butuh perut kenyang dan elit politik harus membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai rakyat menjadi korban haus kekuasaan. Partai politik harus menjadi inisiasi dalam mengentaskan dan memulihkan perekonomian nasional.

Related Post

TradisiTradisi

<p> Mendu ialah tradisi kolektif berbentuk teater rakyat yang mengandung perpa­ duan unsur musik Melayu, tari, lagu, syair, dialog, pencak silat, dan banyolan/humor di dalam pementasannya.