Catatan Akhir Pekan Ketua KPK

Mendampingi teman-teman yang lain di akhir pekan, izinkan saya Firli Bahuri untuk menulis catatan ringan tentang insiden korupsi yang terjadi awal tahun ini dan apa yang saya baca dari peristiwa tersebut.

Sangat disayangkan memasuki tahun baru, kita justru mendapatkan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang pejabat yang tinggal tidak jauh dari ibu kota. Padahal, dia tinggal tidak jauh dari rumah saya di Bekasi.

Sungguh sangat memprihatinkan peristiwa ini terulang berkali-kali dengan modus yang hampir sama.

Oleh karena itu, melalui catatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir agar kita dapat menemukan solusi yang komprehensif dan lengkap untuk peristiwa baru.

Saya sudah sering mengatakan KPK adalah pelaksana undang-undang dan KPK bukan pembuat undang-undang. Karena itu, apa yang bisa dilakukan KPK hanya sebatas apa yang bisa dan dinyatakan dalam undang-undang kita.

Jadi mau tak mau saya khawatir menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi terus menerus yang menimbulkan kesan bahwa transaksi suap dan suap terjadi setiap hari bagi pejabat yang berada di posisi cukup strategis.

Sebagai contoh, Bekasi merupakan salah satu kota yang terletak di sekitar ibu kota dengan jumlah penduduk jutaan dan tentunya merupakan kota yang strategis yang mendukung berjalannya ibu kota negara kita.

Jika jabatan walikota benar-benar digunakan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap pemimpinnya dan contoh bagaimana mengelola kepemimpinan yang baik. Tentu Walikota Bekasi berhak memimpin di level yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan Presiden Jokowi sejak di Solo.

Saya membuat catatan akhir pekan ini hanya sebagai renungan dan ajakan kepada semua pihak untuk bersama-sama memahami apa yang terjadi.

Kemudian masing-masing dari kita bergerak di wilayah kita untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna.

Sekali lagi saya ulangi dan sudah saya katakan berkali-kali bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga apalagi satu orang, harus menjadi pekerjaan semua lembaga bahkan semua cabang kekuasaan.

Legislator harus membaca bahwa mungkin ada celah dalam peraturan kami yang membuatnya mudah menyimpang dari implementasi. Para pejabat di lembaga peradilan juga harus memastikan bahwa peradilan berjalan secara adil sehingga tidak hanya pelaku korupsi tetapi juga masyarakat melihat bahwa mereka telah dihukum dengan tepat, memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat. Demikian juga di ruang kekuasaan partai politik, menunjukkan bahwa mereka bersih dari korupsi dan tidak ada lagi sistem politik yang ramah korupsi.

Dan yang terpenting, tempat amanah dan anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan oleh pejabat eksekutif dari pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya, mereka harus benar-benar memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka tidak hanya harus taat pada hukum tetapi juga memenuhi etika dan moral penyelenggara negara yang jujur, profesional, dan jujur. akuntabel, adil, baik dan benar.

Ini catatan akhir pekan menemani teman-teman. Semoga di masa depan kita akan menyaksikan lebih sedikit korupsi di sekitar kita karena perbaikan sistem yang berkelanjutan di semua bidang kehidupan.

Pada akhirnya, semua ini akan menciptakan budaya anti korupsi yang masif yang membuat pejabat Indonesia terlihat bersih dan profesional, membuat kita semua bangga. Amin YRA.

Related Post