Dana Desa Rawan Kepentingan Usaha Aparatur Hukum

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran dana desa 2021 sebesar Rp 72 triliun. Aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan dan kepolisian ditugaskan pemerintah Jokowi untuk mengawal agar dana desa tepat sasaran.

Bagaimana jika Kejaksaan dan Polri bermain proyek dengan dana desa? Istilah pengawasan dari APH ini rawan penyalahgunaan wewenang sehingga peruntukan dana desa tidak tepat sasaran. Di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, seorang kepala desa mengeluh karena desa membeli lampu taman padahal bukan prioritas desa. Namun karena lampu taman tersebut diduga milik kejaksaan yang menggunakan distributor pihak ketiga.

Menurut seorang kepala desa, pembelian lampu taman tidak berdasarkan musyawarah desa. Mekanisme penggunaan dana desa sudah jelas. Harga lampu juga melonjak, yakni Rp. 20 juta, sangat mahal. Jika satu lampu per desa, uang yang disedot adalah Rp. 2,56 miliar karena di Kabupaten Samosir terdapat 128 desa.

Begitu pula dengan program bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pihak ketiga dengan narasumber jaksa dari Samosir, dilakukan hampir setiap tahun. Bimbingan teknis tersebut merupakan sosialisasi kesadaran hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Beban pembelian spanduk ditanggung oleh desa dan peserta dengan biaya Rp. 5 juta. Setiap desa ada 2 peserta, sehingga dana desa yang digunakan untuk bimbingan teknis adalah Rp. 10 juta. Jika setiap desa mengumpulkan dana desa untuk bimbingan teknis sebesar Rp. 10 juta, dana yang diambil dari 128 desa di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 1,28 miliar.

Seorang kepala desa di Samosir mengaku desanya mengucurkan dana bimbingan teknis tahun 2021 sebesar Rp. 20 juta, lampu taman Rp. 60 juta dan penyuluhan hukum ke desa sebesar Rp. 5 juta. Bisa dibayangkan jika hanya 1 desa yang menggelontorkan dana Rp. 85 juta. Tulisan ini merupakan informasi awal bagi aparat untuk mengusut dugaan penggunaan dana desa terkait dengan Kejaksaan Negeri Samosir. Apakah kegiatan ini bersifat perorangan atau lembaga perlu ditelaah secara cermat dan mendalam. Dalam konteks itu, saya menyebutnya dugaan. Sumber Bimtek yang dikelola pihak ketiga adalah kejaksaan di Samosir.

Masalah ini sangat penting karena seolah-olah lampu taman itu dibeli ke desa karena masalah itu milik kejaksaan. Masalah ini harus diluruskan untuk menghindari berita bohong. Kita harus menjaga nama baik jaksa sebagai APH agar tidak terjadi krisis kepercayaan. Sulit dibayangkan jika orang tidak percaya dengan APH. JPU dan KPK harus serius menyikapi masalah ini karena sangat merugikan demokrasi yang kita bangun.

Apakah Kejaksaan memiliki dana dari negara untuk bimbingan teknis dana desa prioritas dalam pencapaian SDGs? Apakah dana bimbingan teknis tersedia di Kejaksaan atau dana tersebut dari desa? Dalam kondisi ini rentan ada satu kegiatan dengan dua sumber dana, yaitu dari kejaksaan dan dana desa. Dengan kata lain, potensi penyalahgunaan anggaran sangat tinggi. Padahal, Kejaksaan sudah memiliki anggaran untuk pembinaan dan teknologi desa.

Kalau tidak ada anggaran tentunya tidak perlu menggunakan dana desa. Kesan yang kami dapatkan adalah Kejaksaan menggunakan pihak ketiga dengan alasan bimbingan teknis dan penyuluhan hukum untuk memperkaya para jaksa. Kesan yang kuat adalah dana desa yang menggiurkan itu tercipta dari program untuk menambah pundi-pundi orang tertentu. Karena itu tudingan ini harus diselesaikan agar tidak menjadi polemik.

Dari kasus dugaan ini, tampaknya APH sedang mencari dana desa dan terciptalah suatu kegiatan yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan. Misalnya bimbingan teknis sistem keuangan desa di Kabupaten Samosir yang dilakukan oleh Balai Diklat Sinergi Alam, serta bimbingan teknis prioritas dana desa dalam pencapaian SDGs oleh Lembaga Studi Diklat Manajemen Indonesia. Apakah lembaga ini ada hubungannya dengan kejaksaan dan bagaimana dengan banderol Rp5 juta? Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas kemampuan kepala desa dan perangkatnya untuk fasih mengelola keuangan desa?

Dalam smart book dana desa dijelaskan bahwa dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Dari tujuan prioritas dana desa, hampir tidak ada yang terkait dengan bimbingan teknis, yang ditengarai merupakan program kejaksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan seluruh komponen bangsa untuk memantau dana desa. Apakah masyarakat desa memiliki kemampuan untuk mengawal dana desa di wilayahnya? Tentu hal ini menimbulkan potensi konflik yang tinggi, karena kepala desa sebagai penguasa desa biasanya kuat secara politik. Dalam konteks ini, intervensi eksternal diperlukan untuk memantau dana desa agar tepat sasaran.

Untuk memantau dana desa, kita harus menyadari bahwa harus fokus pada kebutuhan yang mendesak. Alangkah berbahayanya jika dana desa dibelanjakan berdasarkan barang-barang milik penguasa, seperti yang diduga milik APH. Bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik jika kepala desa membelanjakan barang karena tekanan? Jika kepala desa disandera karena kesalahannya adalah titik awal harus mengeluarkan barang yang diduga milik APH melalui pihak ketiga dengan tujuan ‘aman’, maka demokrasi kita akan terhenti.

Desa tidak akan maju dan dana desa akan terbuang percuma jika penggunaannya berdasarkan ‘perintah’ pihak yang berwenang seperti Kejaksaan atau Kepolisian. Karena keprihatinan inilah tudingan bimbingan teknis dan penerangan taman terkait APH di Samosir harus diselesaikan.

Selain dana desa yang rawan dan berpotensi untuk kepentingan APH, dugaan bantuan operasional sekolah (BOS) juga rawan digunakan oleh APH dengan dalih penyuluhan hukum. Dalam konteks objektivitas APH, kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan lainnya tidak boleh menggunakan dana BOS. Anggaran negara yang cukup diberikan kepada Kejaksaan untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi hukum ke sekolah-sekolah. Alangkah buruknya dunia pendidikan kita jika penyuluhan hukum oleh APH didukung oleh kepala sekolah agar ‘aman’ dari APH. Kami berharap APH harus berada di garda depan menjadi panutan dalam penegakan hukum yang cerdas, jujur ​​dan objektif.

Related Post