Desain Pemilu Serentak dan Penguatan Sistem Presidensial

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa pasal tersebut mengatur sebagian pemilu sebagai polemik tersendiri dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan implikasi dari putusan tersebut adalah diselenggarakan pemilihan umum nasional serentak yaitu pemilihan yang dilaksanakan bersama antara DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. kota yang dilakukan secara bersama-sama pada tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya.

Terkait pemilu serentak, argumentasi utama yang secara tegas disebutkan dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, niat asli dari pembentukan UUD 1945, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu dari segi anggaran, waktu dan manajemen konflik. Ada benarnya pemikiran ini, karena dalam empat pemilu (1999, 2004, 2009 dan 2014) pemerintahan yang dibentuk hanya menghasilkan pemerintahan minoritas. (pemerintah minoritas). Presiden terpilih berasal dari partai yang tidak memperoleh suara terbanyak di DPR (Harun Husein, 2014: 523). Bagaimana desain pemilu serentak dan korelasinya dengan upaya penguatan sistem presidensial. Itulah yang dibahas dalam artikel ini.

Putusan MK ini sangat menarik, melalui pemeriksaan undang-undang, MK menempatkan agar sistem pemilu Indonesia dapat berkembang ke arah yang lebih demokratis. Keputusan ini membuat penyelenggaraan pemilu dilakukan secara serentak sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengamanatkan pemilu serentak, atau lebih khusus disebut pemilu lima kotak. Pada Pemilu 2014, pemilihan legislatif dilaksanakan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden.

Untuk mendapatkan dukungan pemilihan presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, calon presiden harus melakukan hal-hal sebagai berikut: tawar-menawar politik terlebih dahulu dan akan sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan di masa yang akan datang. Kenyataannya, tawar menawar politik ini hanya bersifat taktis dan untuk kepentingan sesaat, bukan bersifat strategis dan jangka panjang. Implikasinya, presiden akan memiliki ketergantungan pada partai politik dan dapat menurunkan posisi presiden dalam menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial.

Dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 juga mengisyaratkan perlunya unifikasi/kodifikasi undang-undang pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini menjadi sangat penting agar peraturan perundang-undangan pemilu lebih terkonsolidasi dan bersinergi. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan pemilu serentak untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Efek ekor jas

Dalam konteks pemilihan presiden, pelaksanaannya dilakukan dengan menghindari negosiasi politik yang bersifat taktis dan sesaat, oleh karena itu perlu diselenggarakan sistem pemilu yang dapat menciptakan efek ekor mantel (efek ekor mantel). Teori efek ekor mantel pemilih akan memilih partai politik yang sama dengan calon presidennya atau gabungan partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.

Efek ekor mantel akan diperoleh jika pemilihan dilakukan secara serentak. Hasil kajian di banyak negara dan menemukan bahwa semakin serentak pemilihan presiden dan legislatif, semakin banyak manfaat konsolidasi yang bisa dipetik baik untuk sistem kepartaian di parlemen maupun sistem kepartaian presidensial.

Dalam praktiknya, berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu pada Pemilu 2019, pilkada serentak melahirkan antusiasme pemilih yang cukup tinggi terhadap pilpres. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi pemilih yang mencapai 81,93% dan suara sah untuk pemilihan presiden lebih besar dari suara sah untuk pemilihan legislatif pada pemilihan serentak 2019. Pada pemilu serentak 2019 jumlah suara sah pemilihan presiden dan wakil presiden adalah 154.257.601. Artinya ada peningkatan dari sebelumnya yaitu pada Pilpres 2014 yang hanya 133.574.277. Sementara itu di tingkat pemilu legislatif, jumlah suara sah juga meningkat dari 124.972.491 pada pemilu legislatif 2014 menjadi 139.971.260 pada pemilu serentak 2019.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya jumlah suara sah pada surat suara pemilihan presiden dibandingkan dengan surat suara pada pemilihan legislatif dapat dibaca sebagai gejala bahwa tahapan pemilihan presiden jauh lebih ‘seksi’ dibandingkan dengan pemilihan legislatif. . Argumen ini diperkuat dengan temuan Charta Politika yang dirilis menjelang hari pemungutan suara dan penghitungan suara, pada April 2019, yang menyebutkan 75,4% dari 800 responden yang disurvei menjawab akan memilih surat suara pilpres terlebih dahulu.

Temuan menunjukkan bahwa Pileg 2019 cenderung ‘diabaikan’ oleh publik karena euforia kontestasi Pilpres 2019 yang ketat dan sengit. Ada pula beberapa hal lain yang masih menyisakan persoalan, misalnya rumitnya proses penyelenggaraan pemilu serentak 2019, banyaknya korban penyelenggara pemilu yang meninggal karena kelelahan, hoax dan politik identitas yang meningkat serta masalah klasik pemilu lainnya. .

Pemilihan format pemilu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian paket pilihan bersama dengan sistem pemerintahan, sistem perwakilan, dan sistem kepartaian. Artinya harus ada koherensi dan konsistensi antara pilihan sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem kepartaian.

Oleh karena itu, pemilihan format dan sistem pemilu harus dimulai dari kesepakatan tentang tujuan pemilu itu sendiri. Apakah lebih pada tujuan pertama yaitu keterwakilan atau representasi politik dari semua elemen, golongan, dan golongan dalam masyarakat, atau lebih pada tujuan kedua yaitu menghasilkan pemerintahan yang dapat memerintah atau yang populer disebut pemerintahan yang efektif.

Terbuka proporsional

Dalam praktiknya, Pilkada serentak 2019 tidak memiliki kaitan yang dimaksud, karena masing-masing sistem bekerja secara independen. Bahkan ada kesulitan misalnya model kertas suara-(suara) juga tidak sinergis tetapi terpisah-pisah. Hampir tidak mungkin membuat model surat suara tentang pemungutan dan penghitungan suara secara berdampingan antara calon presiden/wakil presiden dan calon anggota DPR.

Hal ini dikarenakan penerapan sistem proporsional terbuka membuat sulit untuk merancang surat suara yang diharapkan tidak berbeda, tetapi di atas kertas yang sama. Kerumitan dan banyaknya jenis surat suara membuat pemilih sulit menentukan pilihan, dan jeda waktu yang cukup lama dari satu pilihan ke pilihan lainnya.

Dalam prakteknya, sistem berjalan secara mandiri, tidak ada koneksi sama sekali satu sama lain. Dalam konteks keterkaitan antar sistem juga terlihat dari substansi dan sistem kepartaian yang dihasilkan oleh pemilu.

Uraian Pemilu 2019 di atas menunjukkan bahwa perubahan skema pemilu, dari tidak serentak menjadi serentak, hasilnya tetap sama. Artinya tidak banyak perbedaan antara skema pemilu terpisah dan pemilu serentak, bahkan pemilu serentak model 5 kotak menciptakan kecenderungan pemilih untuk fokus pada pemilu presiden dan wakil presiden, dan malah ‘menenggelamkan’ esensi legislatif dan pemilu. pemilihan DPD.

Dari segi implementasi, terasa rumit dan kompleks. Belum lagi minimnya hasil pemilu kompatibel menghasilkan komposisi politik di satu sisi, dan kekuatan politik di sisi lain yang dapat memperkuat sistem presidensial.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menyebutkan bahwa kombinasi sistem pemilihan proporsional, multipartai dan presidensial, seperti yang dilakukan oleh Mainwaming dan Scully (1955) menyatakan bahwa ketiga kombinasi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Salah satu masalahnya, pemilu tidak menghasilkan kekuatan mayoritas, bahkan partai minoritas memiliki peluang atau bisa memenangkan pemilihan presiden.

Ada juga kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang kuat atau efektif, karena kesulitan koalisi. Linz dan Stepan (1996) menyebutkan bahwa dalam presidensial tidak ada karakter koalisi seperti di parlemen. Kecenderungan presidensial yang rentan dalam merinci demokrasi dinilai menimbulkan instabilitas.

Argumen terkait pemilu serentak untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, serta melahirkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu dan manajemen konflik tidak dapat diwujudkan secara serius selama sistem pemilu tidak diubah ke arah yang lebih baik. penyederhanaan partai politik. Bahkan dari sisi anggaran pada Pilkada serentak 2024, penyelenggara pemilu membutuhkan anggaran sebesar Rp. 86 triliun. Anggaran yang diumumkan KPU dapat diambil dari APBN 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025.

Dengan tidak mengubah Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024, bisa dibayangkan mimpi penguatan sistem presidensial melalui desain pemilu serentak belum benar-benar terwujud. Menurut saya, desain sistem pemilu serentak dan pemilu harus bertujuan untuk menyederhanakan partai politik agar tercipta sistem pemerintahan presidensial yang kuat, demokratis, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Related Post

Bermain Slot OnlineBermain Slot Online

Slot online , yang dimaksud dengan berbeda, perabot virtual, mesin kentang, slot, pokers, ataupun mesin buah, ialah mesin judi elektronik yang menghasilkan produk keberuntungan bagi penggunanya. Itu tidak memiliki interaksi

PernikPernik

<p> PEREMPUAN Bangsa membagikan bingkisan lebaran berupa paket sembako kepada 250 Porter Stasiun Gambir. Selain bagian lebaran, mereka juga membagikan takjil sebagai bagian dari Gerakan Sejuta