Etika dan Hak Politik

Etika dan Hak Politik

NILAI kebangsaan, dalam sebuah negara dalam setiap aktivitas netizen, selalu saja menyiratkan beberapa hal “favorit”, dengan dapat dijadikan sebagai anutan yang boleh jadi, bisa memengaruhi para penganutnya untuk taat dan terus setia.

Ketaatan & kesetiaan dari para penganutnya, tetap saja juga menyiratkan sebuah poin kebersamaan. Ia bersifat intrinsik jika menyangkut hajat hidup orang banyak yang berkaitan langsung dengan prinsip dari kesetiaan dan ketaatan. Dalam bagian ini, ketaatan dan kebersamaan berada dalam level sosial paling teratas. Bisa berpengaruh sangat umum, baik secara individual atau komunal dan tercakup di dalamnya. Inilah yang mungkin dinamakan nilai kewarganegaraan nasional bersama atau nasionalisme.

Nilai kebangsaan pada level di atas, dapat dikatakan dengan jalan lain dalam sebuah negara yang merangkul sebuah kebersamaan, yakni aspek pembangunan politik kebangsaan. Dengan begitu, terdapat sebuah benang merah yang bisa merajut dan menjadi milik bersama. Benang merah yang dimaksud ialah menghargai, menghormati, dan tetap menjunjung tinggi harkat dan nilai manusia, dengan premis utamannya PEDOMAN yang menjadi hak dasar dan tujuan fundamental, optio fundamentalis, sekali lalu supremasi perpolitikan negara.

HAM selalu saja bersifat inheren. Ia nyata dalam sebuah denyut bersama. Pun berada di suatu realitas sosial yang hampir tidak pernah absen terhadap problem baik lainnya. Tentu hal ini tetap berurusan dengan kondisi sosial dengan selalu kondusif, ramah, dan tetap nyaman.

Dengan prawacana lain, pembangunan politik berjalan secara baik dalam pengertian sesuai dengan tujuan dasarnya, dan tak sudah otonom, tapi selalu mendapat buntut positif dari sebuah lingkungan dengan damai, ramah, dan sejahtera. Argumentasi utamanya ialah seluruh netizen membentuk komunitas yang berpayungkan nasionalisme jadi supremasi perpolikan negara.

Terhadap segala kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan yang dialami dan dirasakan dalam realitas sosial politik yang bisa terus berkorelasi dan berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya, tetap diharapkan selalu berjalan tertib, kondusif, pantas dengan nilai-nilai kebangsaan yang langsung mengikat dan terikat. Kemungkinan kedua sebagai afi rmasi dalam had ini adalah budaya yang dalam bahasa latinnya dinamakan cultura. Suatu budaya yang bukan secara fi sik menampak, tapi terus menjadi sebuah metode berpikir yang sudah menyatu dengan urat nadinya kehidupan sebuah bangsa yang berasal dari netizennya.

Bapak PEDOMAN dunia, John Locke, dengan kukuh mengargumentasikan dan menetapkan tiga bentuk utama yang ada secara melekat dalam diri dan kehidupan di setiap manusia (Thomas Tokan Pureklolon: Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik, 2020; 220-221). Ketiga hak-hak asasi itu adalah sebagai berikut. Pertama, hak hidup, yakni hak manusia dengan langsung diberikan Tuhan sejak muncul. Sesuatu yang memiliki sifat secara kodrati yang tak dapat diganggu gugat.

Kedua, benar kebebasan, yakni kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah yang memiliki kewenangan yang terpatok. Dalam konteks kebebasan ini, pra terbentuknya masyarakat dan pemerintah, dengan alamiah manusia berada dalam peristiwa yang bebas sama sekali, & berkedudukan sama. Ketiga, hak kepemilikan, dengan argumentasi dasar yaitu setiap manusia di mana fungsi pemerintah secara langsung memelihara milik awak yakni perdamaian, keselamatan, dan kebaikan bersama (bonum commune) bagi setiap masyarakat.

Teladan

Penyungguhan terhadap pemikiran John Locke, sanggup menjadi anutan bersama seluruh warga dunia, dengan tekanan utamanya yaitu menjadi acuan dalam pembangunan politik di dalam sebuah negara. Mengacu pada ketiga hak politik (HAM) di atas, setiap pribadi jadi seorang individu bisa terus menjadikannya sebagai dasar pemikiran utama pada upaya “sekuat tenaga”, mewujudkan derap langkahnya pembangunan politik global dengan mendunia,
dan pembangunan politik di sebuah negara yang berkelakuan nasional.

Catatan pati dalam hal ini, baik pembangunan politik global yang mendunia ataupun pembangunan sebuah negara yang bersemangat nasional, keduanya tentu saja bisa berjalan.

Mengapa? Kandungan utamanya ialah hak-hak politik dengan menjelma utuh di dalamnya. Konsekuensinya, setiap netizen dalam sebuah negeri terpanggil karena bergairah secara aktif di setiap kerja politik di pengertian luas. Dalam kerja politik di setiap pembangunan politik antara yang global dan yang nasional, selalu saja mesin penggerak pati yaitu SDM yang hadir menjelma premis mayornya akan terus berjalan lesat karena nilai utama yang menjadi
esensi HAM pasti terus hadir sebagai rente politiknya dalam pengertian luas.

Kembali kepada pembangunan politik dengan berbasis HAM, yang terus memperjuangkan hak-hak politik setiap pribadi. Premis mayor ini pun selalu taat dan terus setia pada metode perpolitikan dunia baik secara global konvensional yang mengikuti tren perpolitikan dunia. Atau juga secara nasional mengafirmasi konsensus politik bersama yaitu nasionalisme. Kedua hal ini tercakup secara inheren dalam dunia perpolitikan ketika menelisik derap langkahnya pembangunan politik.

Konsensus politik secara nasional dalam sebuah negeri, dan percaturan politik global antarnegara. Dua premis mayor perpolitikan ini selalu saja menjadikan hak-hak kebijakan (HAM) sebagai kompas, dan kaidah referensialnya. Kemungkinan berikut yang akan segera hadir ialah etika politik yang terus saja menjadi pola penilaian setiap tindakan.

Etika politik inilah diharapkan menjelma kompas dan pedoman mengatasi pada setiap paradoks perpolitikan yang terjadi. Misalnya, demokrasi disebut kuat tapi lemas, berdaulat tapi tidak. Mengapa? Sebab setiap saat negara selalu dikontrol oleh netizen nya.

Eksistensi etika politik dalam hal ini bisa menjadi sebab istimewa bagi setiap orang untuk saling mengajak dan selanjutnya bisa berperilaku dalam pembangunan politik negara yang tentu dibatasi dengan undang-undang ataupun regulasi yang bersifat nasional di dalam pengertian yang sebenarnya.

Etika politik ini pula, tentu menjadi kunci pembuka problem perpolitikan yang berkedok suku, agama, suku bangsa dan antargolongan yang menghembuskan politik identitas. Etika politik dalam peristiwa ini pun menjadi jalan buat berekonsiliasi, sambil tetap mematuhi rule of law dalam sebuah negara.

Di sini pula, akan hadirlah harapan baru sebuah etika kebangsaan dalam sebuah negara yang bisa menjadi pemecah paradoksnya sebuah demokrasi yakni keikhlasan tanpa adanya kedok tertentu, dan teruslah memupuk kewibawaan yang bebas kepada waspada. Inilah sebuah etika politik yang kapan pun hadir jadi pemecah setiap problem dalam kesibukan sosial politik.

Perkara kecil yang akan segera tampil menyapa kita, dan jawaban sedikit yang terus menukik durjana kehidupan manusia, adalah seperti apa etika politik itu sesungguhnya hadir dalam paradoksnya pertikaian pembangunan politik? Ada sebuah jawaban tunggal yang merata nilainya dan terus menukik sembrono kehidupan umat manusia sejagad ialah “Kasih”. Kalau begitu, siap laksanakan.

Related Post