Evaluasi Inpres tentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN

PADA 6 Januari 2022 Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ada 30 kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang diinstruksikan dalam Inpres ini.

Kehadiran Inpres ini memicu polemik di masyarakat karena mengaitkan kepesertaan JKN dengan pelayanan publik dianggap tidak relevan. Beberapa sanksi pelayanan publik dalam Inpres ini antara lain penerbitan SIM, STNK, sertifikat tanah, IMB, dan paspor.

Keterkaitan antara kepesertaan JKN dengan pelayanan publik merupakan amanat Pasal 17 ayat 1 dan ayat (2c) UU BPJS yang dioperasionalkan dalam PP no. 86 Tahun 2013 dan Inpres no. 1 Tahun 2022. Sanksi ini bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh Program JKN. Diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan saat sakit. Partisipasi wajib dan gotong royong adalah dua dari sembilan prinsip sistem jaminan sosial nasional.

Dengan keikutsertaan wajib, semua orang bergotong royong membiayai pelayanan kesehatan bagi orang yang sakit. Bagi masyarakat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah. Instruksi Presiden no. 1 Tahun 2022 tidak hanya mengatur kepesertaan, tetapi juga mendorong peningkatan pelayanan dan pembiayaan JKN. Pembiayaan JKN yang pada tahun pertama hingga tahun keenam mengalami defisit, pada tahun ketujuh dan kedelapan mencatat surplus. Sehingga pada akhir tahun 2021 posisi kekayaan bersih DJS (dana jaminan sosial) sebesar Rp. 39,45 triliun, dalam kategori sehat dan mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim 4,83 bulan ke depan.

Dengan posisi aset bersih tersebut, pembayaran klaim pelayanan ke rumah sakit berjalan lancar, bahkan BPJS Kesehatan mampu memberikan uang muka pelayanan kesehatan ke rumah sakit sesuai dengan Peraturan Direksi No. 55 Tahun 2021. Per akhir Desember 2021, 196 rumah sakit telah menerima uang muka dengan total Rp421,76 miliar.

Kemampuan pembiayaan harus diikuti dengan peningkatan partisipasi dan pelayanan yang signifikan. Kepesertaan JKN aktif terus menurun dalam dua tahun terakhir, sedangkan kepesertaan nonaktif meningkat. Peserta tidak aktif adalah peserta yang tidak membayar iuran sehingga tidak mendapatkan pelayanan JKN.

Peserta tidak aktif per 31 Desember 2019 berjumlah 20.189.126 orang, meningkat menjadi 24.591.275 orang pada akhir tahun 2020, dan meningkat lebih dari 100% pada 7 Februari 2022 menjadi 48.723.718 orang. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan layanan JKN. Peserta nonaktif ini didominasi oleh peserta penerima bantuan iuran (PBI) penyandang disabilitas oleh Kementerian Sosial atau Pemerintah Daerah, dan peserta bukan penerima upah (peserta mandiri).

Keanggotaan non aktif ini berpotensi untuk terus meningkat. Setidaknya ada dua hal yang mendukung, yakni pertama, kebijakan Pemerintah untuk mengurangi partisipasi PBI pada 2022 hingga 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 26 Juli 2021.

Kedua, rencana penerapan kelas rawat inap standar pada tahun 2023 yang akan berdampak pada penetapan biaya kelas mandiri baru mulai dari Rp. 50 ribu menjadi Rp. 75 ribu. Kontribusi baru ini berarti peningkatan iuran bagi peserta mandiri kelas 3 yang saat ini membayar Rp 35 ribu per bulan.

Selain kepesertaan non aktif tersebut, masih ada sekitar 40 juta orang yang belum pernah mendaftar JKN. Masih banyak pekerja penerima upah swasta dan bukan penerima upah yang belum terdaftar dalam JKN.
Dengan dua data di atas, berarti sekitar 30% masyarakat Indonesia belum tercakup JKN. Sementara itu, Pemerintah menargetkan partisipasi universal JKN dalam RPJMN 2019-2024 sebanyak 98%.

Relaksasi dan evaluasi berkala

Salah satu isu dalam G-20 adalah inklusi kesehatan. Sektor kesehatan yang inklusif ditandai, salah satunya, dengan jaminan kesehatan universal bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam program JKN. Kepresidenan G-20 harus menjadi momentum bagi peningkatan sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia, khususnya kepesertaan dan pelayanan. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat rentan.

Semangat Kepresidenan G-20 dan Inpres no. 1 Tahun 2022 harus mampu meningkatkan partisipasi aktif dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Semua K/L dan pemerintah daerah harus bekerja sama, dan menjalankan tugasnya dengan serius. Kemenkes, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan harus terus mendorong seluruh rumah sakit swasta untuk bermitra dengan BPJS Kesehatan, sehingga akses peserta JKN ke rumah sakit semakin mudah.

Demikian pula BPJS Kesehatan harus meningkatkan kualitas pelayanan unit pengaduan di rumah sakit, agar peserta mendapatkan informasi manfaat JKN secara menyeluruh. Tujuannya agar permasalahan yang dialami peserta dapat langsung terbantu.

Mengingat besarnya potensi partisipasi pekerja formal, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke JKN. Termasuk memastikan pemenuhan upah sebagai dasar pembayaran iuran dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dari sisi regulasi, saya mendesak Pemerintah untuk melonggarkan beberapa regulasi, seperti memberikan potongan harga tunggakan iuran sehingga bisa merangsang pembayaran tunggakan. Sistem hukuman juga perlu dilonggarkan dengan menetapkan denda hanya sekali dalam jangka waktu 45 hari.

Sanksi pelayanan publik harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran akan pentingnya perlindungan JKN dan semangat gotong royong. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat mampu mempersepsikan sanksi pelayanan publik ini sebagai upaya Pemerintah untuk melindungi masyarakat, bukan membebani masyarakat.

Presiden harus mengevaluasi pelaksanaan Inpres No. 1 secara rutin, sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Evaluasi ini sangat penting agar tidak terulangnya kekurangan keberhasilan Inpres no. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan JKN, dalam mengatasi permasalahan JKN saat itu khususnya masalah defisit pembiayaan JKN.

Related Post