G-20 dan Jalan Panjang Menuju Keamanan Digital Indonesia

ACARA INTERNASIONAL Kepresidenan KTT G-20 resmi dibuka sejak Presiden Joko Widodo menerima estafet kepemimpinan dari Italia pada akhir Oktober 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dipercaya sebagai pengawas kelompok kerja ekonomi digital (DEWG) terlebih dahulu, setelah berhasil menaikkan status dari gugus tugas ekonomi digital pada kepresidenan sebelumnya.

Aliran data lintas batas dan aliran data gratis dengan kepercayaan (DFFT) merupakan salah satu dari tiga isu prioritas yang diangkat dalam Kepresidenan G-20 tahun ini. Indonesia mendukung penekanan pada transfer data lintas batas yang harus dilakukan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan kedaulatan dalam keamanan data sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.

Melalui isu ini, Indonesia menyediakan platform bagi anggota G-20 untuk melakukan upaya harmonisasi kebijakan nasional, regulasi dan praktik terbaik, untuk lebih memfasilitasi kelancaran mekanisme aliran data lintas batas.

Sekjen Kominfo Mira Tayyiba selaku Ketua DEWG juga menegaskan kembali pandangan Indonesia tentang perlunya menegakkan keamanan dan kedaulatan data masing-masing negara yang menekankan pada prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik. Dengan semangat tersebut, Sekjen menyatakan bahwa Indonesia bekerja tanpa lelah untuk merampungkan payung hukum perlindungan data pribadi di Indonesia yang akan menjadi landasan kokoh dan acuan utama bagi DFFT.

Di tengah hiruk-pikuknya tingkat elit yang membahas tata kelola dan keamanan data serta kedaulatan data, Indonesia kembali disibukkan dengan kasus kebocoran data yang terus berulang. 2022 dibuka dengan berita mengejutkan bocornya data 6 juta pasien dari server Kementerian Kesehatan dan dijual di forum gelap Forum Serangan. Kemudian Senin (17/1/2022), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membenarkan adanya kebocoran data Bank Indonesia, padahal data tersebut berisi pekerjaan pribadi di BI cabang Bengkulu. Bukan data kritis.

Dua kasus kebocoran data ini menambah panjang daftar kasus kebocoran data yang semakin marak sejak awal pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan pemerintah menjadi incaran publik karena dianggap tidak mampu melindungi data pribadi masyarakat. Selain itu, payung hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum pernah disahkan meski sudah masuk dalam RUU prioritas Program Legislasi Nasional sejak 2019.

Padahal, keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Meski menjadi tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat sebagai pemilik data untuk berhati-hati dalam penggunaan data pribadinya di internet juga berperan besar. Dalam hasil Survei Literasi Digital Indonesia 2021 yang dirilis Kamis (20/1/2022), pilar keamanan digital mendapat skor terendah (3,10) dari total empat pilar Indeks Literasi Digital Indonesia, turun dari skor sebelumnya di tahun 2020 .

Survei yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui CyberCreation dan KIC ini dilakukan pada Oktober 2021 terhadap 10 ribu responden dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Karakteristik responden adalah pengguna internet berusia 13-70 tahun.

Menurut panel ahli Katadata Insight Center (KIC), Mulya Amri, skor terendah pada pilar keamanan digital ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia tidak menyadari bahaya besar saat mengunggah data pribadinya di dunia maya. Kita ambil contoh fenomena non-fungible token (NFT) yang marak belakangan ini.

Semenjak viral selfie Ghozali yang laku ratusan juta rupiah di laut terbuka, Warganet pun berlomba-lomba untuk ikut menjual barang dagangannya di marketplace untuk aset kripto ini. Bahayanya, ada akun yang juga menjual foto KTP milik beberapa orang. Hal ini sangat berbahaya karena rentan disalahgunakan untuk kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melihat hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika turun tangan untuk melakukan pengawasan. Pada Minggu (16/01/2022), Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, mengingatkan platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Masyarakat juga dihimbau untuk dapat menyikapi tren transaksi NFT dengan lebih bijak agar potensi ekonomi dari penggunaan NFT tidak menimbulkan dampak negatif atau melanggar hukum. Selain itu, literasi digital harus terus kita tingkatkan, agar kita semakin mahir dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan kondusif.

Pemerintah belum memberikan banding ini dua kali. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat melalui berbagai program nasional juga dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, mengingat payung hukum perlindungan data yang belum selesai, kasus kebocoran data bulan tidak mungkin terulang. Di sisi lain, kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya menjaga data pribadi menjadi tugas utama dalam tata kelola dan keamanan data. Masih ada jalan panjang untuk dilalui. Semoga KTT G-20 di Indonesia tahun ini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan tata kelola data di Indonesia.

Peserta Bimbingan Teknis Penulisan Press Release Ditjen IKP Kominfo

Related Post