G-20 dan Urgensi Literasi Energi Bersih

MEMILIH transisi energi sebagai salah satu dari tiga tema besar dalam Kepresidenan G-20 merupakan langkah berani bagi Indonesia. Namun, perkembangan pemanfaatan energi bersih tidak cukup memberikan optimisme. Tingginya ketergantungan terhadap energi fosil masih menjadi ciri kebutuhan energi dalam negeri. Tengok saja, isu kelangkaan pasokan batu bara belakangan ini menggambarkan betapa rapuhnya ketahanan energi nasional.

Tentu saja hal itu sejalan dengan gaung narasi energi baru dan terbarukan (EBT). Disebut-sebut sebagai tulang punggung sumber energi masa depan, kemampuan dan keandalan EBT masih jauh dari kata bakar. Realisasi bauran EBT baru terserap 13,5% dari target 23% pada 2025. Sedangkan nilai investasi pada 2021 hanya akan mendatangkan sekitar US$1,4 miliar.

Memang, sejak ratifikasi Perjanjian Paris (Perjanjian Paris) pada tahun 2016, banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam mengalihkan konsumsi energi berbasis fosil. Data Kementerian ESDM menunjukkan, dalam lima tahun (2017-2021) rata-rata peningkatan kapasitas pembangkit EBT hanya 4% per tahun.

Meski belum sesuai harapan, setidaknya pemerintah telah berhasil melakukan terobosan penting, seperti lahirnya RUPTL Hijau 2021-2030 (porsi EBT meningkat menjadi 51,6%) hingga ditetapkannya pajak karbon sebesar Rp30. /kg pada PLTU efektif April 2022 sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim.

Untuk mempersempit kesenjangan pemenuhan pembangkit energi bersih, ekspansi EBT ini dapat dipercepat melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Selama ini melimpahnya potensi energi surya tidak sebanding dengan porsi pemanfaatannya. Tercatat baru termanfaatkan 182,3 MW dari total 400 MW. Apalagi, proyek pembangunan PLTS dinilai lebih rasional, baik dari segi biaya maupun waktu. Selain mudah dilaksanakan, pembangunan PLTS diproyeksikan mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan.

Selama ini, instrumen keuangan dan pendanaan seringkali menjadi batu sandungan dalam melakukan transisi energi. Bahkan Menteri Keuangan mengungkapkan dibutuhkan biaya jumbo sekitar Rp. 3.500 triliun untuk melaksanakan tiga perempat dari komitmen pengurangan emisi 41% pada tahun 2030. Sebagai gambaran, pemerintah harus mengeluarkan US$ 20 miliar-US$ 30 miliar untuk pensiun (pingsan) PLTU 5,5 Gw. Untuk itu, pemerintah harus mampu merancang kebijakan fiskal yang mumpuni dan tepat agar proses transisi tidak cukup bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besarnya biaya transisi energi adalah wajar. Pasalnya, sektor energi merupakan salah satu penghasil emisi terbesar. Apalagi, pasokan energi terbesar masih berasal dari energi fosil, yakni batu bara 67%, minyak 15%, dan gas 8%. Apalagi, batu bara merupakan salah satu sektor yang menopang pendapatan negara. Tercatat pada tahun 2021 telah mencapai Rp75,15 triliun, jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp39,1 triliun.

Momen Kepresidenan G-20 akan menjadi langkah strategis bagi Indonesia untuk membaca situasi tersebut mengingat forum tersebut merupakan wadah kerjasama internasional dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap komitmen yang telah dibuat. Apalagi, isu transisi energi sejalan dengan agenda pemulihan tata kelola ekonomi global yang inklusif pascapandemi COVID-19.

Transisi energi harus mengedepankan konsep keadilan dan memperhatikan aspek sosial ekonomi seperti job shift. Selain itu, ada tiga hal penting yang bisa menjadi ruang kerjasama antar negara, yakni menjamin akses energi, peningkatan teknologi bersih, dan memastikan pembiayaan. Diharapkan upaya kolektif ini, Presiden Joko Widodo mampu menjawab tema, Sembuh bersama, pulih lebih kuat.

Jika peluang transfer energi bersih ini dioptimalkan secara tepat, maka akan berdampak besar pada perbaikan neraca pembayaran dan mewujudkan tujuan utama yaitu pencapaian. kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) pada tahun 2030. Oleh karena itu, draft roadmap emisi nol bersih (NZE) 2060 yang telah disusun harus menjadi tolak ukur kebijakan pemerintah ke depan, bukan hanya sekedar hiasan kajian dan dokumen.

Bangun ekosistem dan literasi

Meski memiliki tantangan yang berat, bukan tidak mungkin hal itu sulit untuk dicapai. Pelaksanaan transisi energi setidaknya harus memperhatikan empat poin penting. Pertama, ambisi mewujudkan transisi energi harus dibarengi dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik dan menjadi katalisator baru bagi pertumbuhan nasional. Kedua, adanya dukungan yang merata, terutama dari negara maju, untuk memastikan bahwa negara berkembang dapat mempercepat program yang direncanakan.

Ketiga, adanya perlindungan bagi kelompok rentan akibat dislokasi pasar tenaga kerja, penurunan kontribusi ekonomi, dan tantangan keterjangkauan akibat reformasi subsidi energi fosil atau penerapan pajak karbon. Keempat, pelibatan semua pihak melalui peningkatan literasi dalam transisi energi.

Khusus literasi energi, pemerintah sendiri melalui Kementerian ESDM bahkan telah merancang program khusus untuk generasi milenial, yaitu Patriot Energy dan Solar Electricity Initiative (Gerilya). Kedua program tersebut mampu membantu mengakomodir tantangan pemanfaatan EBT yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Secara khusus, misalnya, program Gerilya berbasis pendidikan telah menggabungkan keterampilan teoritis dan praktis dalam menguasai masalah tenaga surya. Bahkan, program tersebut menghasilkan output berupa instalasi hingga pemeliharaan PLTS. Tentunya, ini merupakan langkah taktis pemerintah untuk mengisi kekosongan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang energi bersih di masa depan.

Upaya transisi energi bukanlah perkara biasa. Tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Kepresidenan G-20 adalah kesempatan langka untuk membangun ekosistem energi bersih di Indonesia. Keterlibatan semua pihak untuk menciptakan energi bersih akan memudahkan kemajuan dan target NDC.

Jika itu tercapai, baik pemerintah maupun masyarakat tidak perlu lagi khawatir menjawab wacana penghapusan premium dan pertalite untuk diganti dengan jenis bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Related Post

Sekularisasi ImanSekularisasi Iman

Maraknya kasus pelecehan seksual turut andil dalam krisis keimanan dan hilangnya keyakinan terhadap agama. Isu-isu lain, seperti pernikahan sesama jenis, berkontribusi membuat agama tertentu kurang diminati. Negara-negara yang dulunya sangat