Hati-Hati, Badan POM Temukan Banyak Bertabur Kedaluarsa

Hati-Hati, Badan POM Temukan Banyak Bertabur Kedaluarsa

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (POM) melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Awam Natal 2020 dan Tahun Segar 2021. Dalam kegiatan tersebut, Lembaga POM menemukan ribuan pelanggaran terpaut produk yang tidak memenuhi keyakinan (TMK). Yang terbanyak adalah pangan kedaluarsa.

“Pangan kedaluarsa mendominasi pelanggaran yang ditemukan, yakni sebanyak 60. 656 kemasan ataupun 63, 07%. Diikuti dengan bertabur ilegal sebanyak 31. 316 kemasan atau 32, 56% dan pangan rusak sebanyak 4. 201 kemasan atau 4, 37%, ” membuka Kepala Badan POM Penny K Lukito dalam konferensi pers, Rabu (23/12).

Dia membaca berdasarkan lokasi temuan, pangan kadaluarsa banyak ditemukan di Baubau, Bengkulu, Sofifi, Manggarai Barat dan Banda Aceh. Pangan ilegal banyak terlihat di Baubau, Surakarta, Tangerang, Bengkulu dan Tarakan. Srmentara pangan hancur ditemukan di Kendari, Baubau, Manado, Sorong dan Sofifi.

Dalam intensifikasi pengawasan pangan tarikh ini, Badan POM juga mengamati 2. 687 sarana distribusi bertabur seperti importir, distributor, grosir & ritel. Hasilnya, 982 sarana distibusi TMK atau mencapai 36, 55%.

Menurut Penny, kegiatan tahun ini terdapat sedikit memperlawankan pada mekanisme pemeriksaan dan total sarana distribusi yang diperiksa dipadankan dengan tahun 2019 pada era yang sama. Tahun lalu penyeliaan dilakukan secara onsite untuk 3. 594 sara distribusi dan di 2020 hanya 2. 687 instrumen. Pemeriksaan tahun ini juga dilakukan secara daring karena pembatasan dan untuk toko online.

“Pada 2019, temuan pangan TMK banyak disebabkan oleh pangan kadaluarsa yakni 59, 72%. Tahun itu temuan juga didominasi pangan kadaluarsa, namun jumlahnya meningkat menjadi 63, 07%. Ini dapat disebabkan situasi pandemi yang membuat daya kulak masyarakat turun, sehingga produk penuh tidak terbeli, ” jelasnya.

Sebagai upaya perlindungan asosiasi, seluruh produk TMK itu sudah di-take down dan diamankan. Badan POM juga melakukan pembinaan dan memberi sanksi tegas kepada sarana distribusi pangan yang melanggar Undang-undang.

Adapun, intensifikasi jelang Nataru ini dilakukan sejak akhir November 2020. Kegiatan tersebut dilakukan oleh 33 Balai Besar/ Balai POM dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/ Kota di segenap Indonesia. Pengawasan berfokus pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE)/ ilegal, kedaluarsa dan rusak. (H-2)

Related Post