IKA UNJ: Pendidikan Wajib Selamatkan Hak Sehat dan Hak Siswa

IKA UNJ: Pendidikan Wajib Selamatkan Hak Sehat dan Hak Siswa

IKATAN Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) mengkritisi kebijakan Langgas Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. D

alam petunjuk tertulis refleksi akhir tahun di sektor pendidikan Sabtu (2/1), IKA UNJ yang ditandatangani oleh Wasit Ardiantoro sebagai Ketua Umum dan Suherman Saji Sebagai Sekjen mengucapkan kebijakan Merdeka Belajar sesuai haluan dari Mendikbud adalah cita-cita revolusi sistem pendidikan dengan menekankan aspek kemampuan kognitif dan karakter masing-masing anak didik. Sekaligus menciptakan kesamarataan pendidikan antar daerah, dan mampu menghadapi era teknologi digital dengan berkembang sangat cepat.

Namun PP IKA UNJ tahu bahwa pada sisi yang asing Merdeka Belajar menimbulkan kontroversi dengan tidak sederhana. Baik dari sisi hak kepemilikan konsep, konsep tersebut sendiri, perencanaan maupun bagaimana pengimplementasiannya. Kedua, pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menambah kompleksitas permasalahan Merdeka Belajar ini.

“Pandemi ini bukan saja mengubah skenario penerapan Lepas Balajar saja, tetapi juga aspek-aspek lain dari sistem pendidikan kita. Aspek kesehatan tentu saja menyesatkan utama, yakni menjaga jangan datang para pendidik, tenaga kependidikan serta peserta didik mengalami penularan covid-19 dari kegiatan belajar mengajar. Dengan begitu, belajar tatap muka ditiadakan dan dengan bantuan teknologi belajar diselenggarakan secara daring atau jarak jauh, ” tulis IKA UNJ.

Dalam rangka mengevaluasi & menyampaikan pandangan yang menyangkut pengamalan pendidikan maupun terkait kebijakan negeri tentang pendidikan nasional, sebagai lupa satu entitas besar pendidikan desa air, di mana UNJ atau IKIP Jakarta yang telah men ratusan ribu guru dan gaya kependidikan lainnya,

IKA UNJ menyampaikan tiga hal istimewa dalam kebijakan Merdeka Belajar pada tengah pandemi ini, yaitu perdana keselamatan siswa dan tenaga kependidikan adalah hal utama. “Meskipun dengan persyaratan ketat, rencana kebijakan membuka sekolah pada Januari 2021 menjadi tidak realistis mengingat penyebaran pandemi covid-19 masih sangat tinggi. ”

baca serupa: DKI Putuskan Pembelajaran Jarak Jauh Diperpanjang

Ke-2, hak pendidikan siswa/mahasiswa haruslah mampu dipenuhi semaksimal mungkin meskipun secara berbagai keterbatasan akibat wabah covid-19 ini. Dan ketiga, Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan harus dapat menyesuaikan kebijakan Merdeka Belajar untuk dapat menjadi solusi mengatasi berbagai kesulitan pembelajaran akibat wabah covid-19 ini. (OL-3)

Related Post