Indeks Kebahagiaan

Tak salah ketika Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2021 merilis hasil pendataan indeks kebahagiaan rakyat. Tidak jarang lembaga yang memiliki kewenangan melakukan survei dan kegiatan pendataan mengeluarkan berbagai data yang dihasilkannya. Namun lain halnya bila hasil pendataan BPS tersebut kemudian dimaknai dengan berbagai cara. Apalagi jika interpretasinya terkontaminasi dengan kepentingan politik.

Salah satu hasil survei BPS yang menjadi bahan perdebatan di masyarakat adalah isu indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang dilaporkan turun dari 71,33 pada 2017 menjadi 70,68 pada 2021. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah dilaporkan mengalami penurunan. justru meningkat menjadi 71,73 poin dan terus meningkat sejak dipimpin Ganjar Pranowo.

Pada 2014, saat Ganjar Pranowo pertama menjadi gubernur, indeks kebahagiaan Jawa Tengah hanya 67,81 poin. Kemudian pada 2017 naik menjadi 70,92 poin, dan pada 2021 menjadi 71,73 poin—lebih tinggi dari DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dari hasil survei tahun 2021, DKI Jakarta tercatat berada di peringkat 27 dari 34 provinsi di Indonesia versi BPS.

Sengaja membandingkan data yang berbeda antar daerah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tentu saja bukan tanpa tujuan. Bagi simpatisan Ganjar Pranowo, hasil rilis BPS tentang indeks kebahagiaan tentu menjadi pembenaran yang memperkuat angka yang mereka dukung. Di sisi lain, bagi simpatisan Anies Baswedan, keakuratan hasil survei BPS yang baru saja dirilis diragukan.

Masalah metodologis

Terlepas dari apakah hasil survei BPS tentang indeks kebahagiaan itu multitafsir dan rawan politisasi, data yang dirilis BPS memang mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satu pihak yang keberatan dan mempertanyakan hasil survei BPS itu adalah ahli epidemiologi Pandu Riono.

Bimbing Riono melalui akun Indonesia-miliknya, @drpriono1, menyatakan bahwa statistik indeks kebahagiaan dapat digunakan untuk berbohong. Dalam perspektif Pandu, kebahagiaan adalah kondisi yang begitu kompleks sehingga ada masalah besar dengan pengukuran. Pandu menegaskan, bukan tidak mungkin bias pengukuran. Ada masalah interpretasi, dan masyarakat diminta skeptis dengan hasil survei BPS.

BPS sendiri sudah memberikan klarifikasi atas sindiran Pandu tersebut. BPS mengakui sebagai institusi bahwa indeks kebahagiaan adalah subjektif di antara setiap warga negara. Namun, BPS menegaskan bahwa bersikap subjektif bukan berarti berbohong.

Sebagai lembaga yang tugas utamanya mengumpulkan data, sebenarnya BPS telah mengukur kebahagiaan sejak tahun 2014 melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Selama ini, BPS mengaku terus menyempurnakan metode pengukuran. Menurut BPS, ada tiga dimensi yang diukur dalam SPTK 2021, yaitu kepuasan hidup.kepuasan hidup), merasa (memengaruhi), dan makna hidup (eudaimonia).

Dari sisi instrumen yang digunakan, BPS tampaknya telah berupaya melakukan berbagai perbaikan untuk mendapatkan data yang benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Namun, bukan berarti survei yang dilakukan BPS tidak memiliki masalah metodologis. Angka-angka yang dihasilkan oleh lembaga survei mana pun, menurut Mahbub Ul Haq (1996), perlu disikapi secara kritis dan tidak boleh dianggap remeh.

Secara garis besar, beberapa hal yang perlu ditanggapi secara kritis terhadap hasil survei BPS, pertama terkait dengan waktu atau kapan survei dilakukan. Persepsi subjektif individu tentang perasaan bahagia tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi nyata dan waktu wawancara. Seorang pegawai negeri sipil atau pegawai swasta yang diwawancarai di usia muda, ketika baru saja menerima gaji bulanan, tentu memiliki situasi psikologis yang berbeda ketika diwawancarai di usia tua ketika gaji mulai menipis.

Demikian pula, seorang petani akan memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka diwawancarai pada saat panen, atau ketika mereka belum panen. Singkatnya, tentu saja tidak adil jika hasil pendataan sangat bergantung waktu, maka diklaim sebagai gambaran kondisi indeks kebahagiaan pada tahun survei dilakukan.

Kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi antar siswa surveyor dan responden dalam memahami apa yang dikatakan orang yang diwawancarai. Meski disadari bahwa kebahagiaan merupakan persoalan yang sangat subjektif dan tergantung pada masing-masing individu, namun perbedaan penafsiran jawaban responden hendaknya tidak terlalu berbeda.

Tanpa didasarkan pada standarisasi yang relatif sama antara surveyor dan responden dalam memahami kondisi nyata di lapangan, tentunya data yang diperoleh menjadi terlalu relatif. Dalam arti, tidak akan banyak memberikan manfaat sebagai data acuan dalam merancang program intervensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, berkaitan dengan alasan di balik jawaban orang tentang keadaan kebahagiaan yang mereka rasakan. Masalahnya di sini bukan hanya apakah mereka bahagia atau tidak, tetapi yang juga penting adalah apa yang menyebabkan mereka bahagia atau tidak bahagia. Dengan mengetahui apa yang menyebabkan orang tidak bahagia atau tidak bahagia, maka akan dirancang program intervensi yang benar-benar tepat.

Kritis dan bijaksana

BPS menegaskan tujuan survei indeks kebahagiaan adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. BPS berharap dengan data tersebut, pemerintah (daerah) mampu merumuskan program pembangunan yang tepat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Data indeks kebahagiaan yang dirilis BPS merupakan hasil pemetaan lapangan. Melalui data referensi seperti indeks kebahagiaan, pemerintah akan dapat memahami situasi problematik apa yang terjadi di lapangan. Permasalahannya adalah bagaimana memastikan pendataan yang dilakukan tidak terkontaminasi kepentingan politik praktis dan interpretasi hasil pendataan yang dilakukan juga steril dari motif politik yang rawan bias.

Mendekati momen tahun politik, apapun memang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang lawan dan memperkuat calon yang akan diusung. Namun, dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis, berbagai upaya untuk mengubah data statistik menjadi komoditas politik tidak lagi berguna.

Polemik yang muncul di media sosial tentang indeks kebahagiaan, termasuk tindakan yang menggunakan data BPS untuk kepentingan politik, tentu akan menjadi langkah sia-sia ketika masyarakat menghadapinya dengan sikap kritis dan bijaksana.

Bagi para perencana pembangunan, fungsi data adalah sebagai acuan tetap untuk merumuskan program-program yang benar-benar objektif dan efektif. Pada titik inilah kita tidak boleh terlibat dalam berbagai interpretasi data indeks kebahagiaan yang dirilis oleh BPS. Apalagi jika data yang dirilis BPS sebenarnya masih rawan bias metodologis yang perlu disempurnakan.

Related Post