Ini Pelanggaran Kode Etik 4 Pimpinan KPU yang Disanksi DKPP

Ini Pelanggaran Kode Etik 4 Pimpinan KPU yang Disanksi DKPP

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan kepada empat pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena terbukti melanggar kode etik.

Keempatnya adalah Ketua KPU Arief Budiman, anggota KPU Viryan Azis, Ilham Saputra, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu VII Arif Budiman selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, teradu IX Ilham Saputra, teradu XI Viryan, dan teradu XII Pramono Ubaid Tantowi, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak Putusan ini dibacakan,” begitu bunyi putusan perkara yang dilansir pada laman DKPP, Rabu (25/6)

Dalam putusan sidang yang berlangsug kemarin (24/6), DKPP menilai KPU tidak konsisten terkait putusan pergantian antarawaktu (PAW). Pimpinan KPU dinyatakan telah memberi rekomendasi kepada KPU Sulewasi Selatan untuk menindaklanjuti PAW calon legislatif DPRD Sulsel dari partai PDIP.

Caleg DPRD Sulsel sekaligus pengadu dalam perkara ini, Novianus YL Patanduk merupakan pemilik suara terbanyak dapil 2 Sulsel apda pemilu 2019 lalu. Namun, Novianus gagal menjadi anggota DPRD lantaran diberhentikan sebagai kader partai.

Baca juga : Fokus Pilkada 2020, Mendagri: Sudah Itu, Pilkada Berikutnya Nanti

Dia diduga telah melakukan kecurangan dalam pemilu 2019. Sehingga PDIP Sulsel mengusulkan kepada KPU Sulsel untuk melakukan PAW. Permintaan itu kemudian di kabulkan KPU Sulsel atas rekomendasi KPU pusat.

Merasa dirugikan dan tidak sesuai prosedur, Novianus mengadu kepada DKPP. PAW tersebut dinilai tidak mempertimbangkan proses hukum di mahkamah partai yang tengah berlangsung.

DKPP pun mengabulkan aduan tersebut. KPU RI dan KPU Sulsel dinyatakan bersalah lantaran tidak konsisten dalam keputusannya. Mengingat, kasus seperti itu pernah terjadi sebelumnya dan KPU selalu menunggu proses hukum yang sedang berjalan sebelum ada keputusan tetap.

“Ada perlakuan tidak sama. Tindakan itu tidak dibenarkan secara hukum dan etika,” tulis putusan itu.

Selanjutnya, DKPP memberi sanksi kepada sejumlah anggota KPU RI dan KPU Sulsel. DKPP menyatakan merehabilitasi nama baik pengadu serta memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.(OL-2)

Related Post