Ironi Naiknya Tarif PNBP Perikanan dan Kelautan

UPAYA pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui peningkatan tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan dan kelautan merupakan ironi nyata di lapangan. Itu karena saat ini sumber daya (stok) ikan di laut semakin berkurang akibat meningkatnya polusi, dampak pemanasan global, dan keasaman air laut.

Biaya penangkapan ikan di laut juga meningkat karena kenaikan harga peralatan dan perlengkapan kapal, dan hari berlayar yang meningkat karena semakin sulitnya mendapatkan ikan. Peningkatan hari berlayar mengakibatkan peningkatan biaya operasional terutama biaya bahan bakar yang merupakan biaya utama dalam usaha penangkapan ikan.

Pemerintah harus membantu nelayan untuk memperlancar proses penangkapan ikan dan pemasarannya melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan di pelabuhan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Kenyataan di lapangan, amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik karena pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih bermasalah bagi nelayan.

Ketersediaan BBM untuk nelayan di berbagai pelabuhan atau tempat pendaratan perikanan hanya cukup untuk 10 hari dari 30 hari dalam sebulan. Belum lagi ketersediaan SPBU di berbagai pelabuhan atau pendaratan ikan di Indonesia baru sekitar 30% dari total jumlah pelabuhan atau pendaratan ikan di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 18 September 2021 tentang Standar Harga Ikan Untuk Perhitungan Retribusi Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Perikanan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 18 September , 2021 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan. dan jenis pemungutan PNBP.

Secara umum tarif PNBP 2021 dibandingkan tarif PNBP sebelumnya yang diatur dalam PP No 75 Tahun 2015 mengalami kenaikan bervariasi dari 0% hingga 100%. Kenaikan yang sangat nyata ini menjadi sangat sulit bagi nelayan mengingat jenis tarif yang dikenakan kepada nelayan juga sangat banyak, seperti; (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), (2) Retribusi Hasil Perikanan untuk Izin Usaha Perikanan, (3) Jasa Penambatan dan Penambatan di Pelabuhan atau Pendaratan Ikan, (4) Jasa dermaga kapal, (5) layanan pasokan air, (6) layanan bengkel, (7) layanan masuk pelabuhan, (8) layanan penggunaan ruang pendingin, freezer, dan penyimpanan dingin, (9) dan jenis layanan lainnya.

Jika diasumsikan kenaikan tarif untuk 8 jenis jasa di atas rata-rata 30%, maka total kenaikan tarif yang akan ditanggung nelayan adalah 8 x 30% = 210%.

Kenaikan tarif PNBP menjadi sangat sulit bagi nelayan. Mengingat pada kenyataannya di lapangan jumlah hasil tangkapan atau produktivitas hasil tangkapan nelayan belum meningkat sebesar 210%, bahkan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya stok ikan di laut dan semakin tidak menentunya cuaca ekstrim di laut.

Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, terdapat jenis pungutan atas hasil tangkapan ikan praproduksi (sebelum berlayar) yang diberlakukan terhadap kapal yang melakukan pendaratan ikan di pelabuhan yang belum memiliki fasilitas pemungutan tarif PNBP pascaproduksi. Jenis retribusi hasil tangkapan pra produksi dihitung berdasarkan asumsi kapal akan menghasilkan hasil tangkapan ikan yang maksimal.

Misalnya, untuk kapal berukuran 5-60 GT, pungutan pra produksi hasil tangkapan ikan adalah 5% x produktivitas kapal x harga standar ikan x ukuran (tonase kotor) kapal. Untuk ukuran kapal 60-1000 GT dikalikan 10% dan untuk kapal > 1000 GT dikalikan 25%.

Sementara itu, kapal yang melakukan pendaratan ikan di pelabuhan yang telah memiliki fasilitas penarikan PNBP pasca produksi hanya dikenakan tarif 5% untuk kapal berukuran sampai dengan 60 GT dan 10% untuk kapal > 60 GT. Dengan demikian, kapal dengan ukuran >1000 GT hanya membayar 10% dari ikan yang ditangkap di pasca produksi sedangkan di pra-produksi hanya membayar 25% (2,5 kali lipat).

Pasal tentang jenis retribusi hasil tangkapan ikan praproduksi merupakan salah satu pasal dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 yang sangat memberatkan atau merugikan dan tidak adil bagi nelayan, karena nelayan harus membayar PNBP jenis ini sebelum berlayar. Dalam kategori ini, nelayan hanya menanggung kerugian atau risiko karena belum tentu hasil tangkapan ikan yang optimal dalam setiap pelayaran.

Kenyataannya, nelayan sering pulang kampung tanpa hasil tangkapan ikan yang maksimal atau bahkan tidak ada hasil tangkapan ikan. Sedangkan PNBP harus dibayar di muka sebelum berlayar berdasarkan perhitungan produktivitas kapal maksimum. Pemerintah harus melengkapi semua pelabuhan atau tempat pendaratan perikanan dengan fasilitas yang siap menarik tarif PNBP dari hasil tangkapan ikan pasca produksi, tidak membebani nelayan karena pemerintah belum siap menyediakan fasilitas tersebut.

Pada umumnya nelayan kurang setuju dengan pasal tentang jenis retribusi hasil tangkapan ikan praproduksi karena didasarkan pada asumsi hasil tangkapan ikan yang maksimal. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Nelayan lebih setuju dengan jenis pungutan hasil tangkapan ikan pasca produksi karena didasarkan pada kenyataan di lapangan, bukan berdasarkan asumsi atau asumsi.

Minim sosialisasi

Penerbitan PP Nomor 85 Tahun 2021 pada 19 Agustus 2021 tanpa melalui sosialisasi yang memadai, bahkan dapat dikatakan tidak ada sosialisasi sama sekali kepada nelayan, organisasi masyarakat nelayan, nelayan dan organisasi profesi perikanan, organisasi pengusaha perikanan, dll. Akibatnya, nelayan yang mendengar kenaikan tarif PNBP langsung marah dan menggelar aksi unjuk rasa di mana-mana, bahkan mogok kerja. Padahal tidak semua item dalam PP No 85 Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan hal yang sama yang berlaku sebelumnya yaitu PP No 75 Tahun 2015.

Setiap PP baru yang dikeluarkan dari pemerintah seringkali diikuti dengan demonstrasi, karena isi PP tersebut seringkali tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan tanpa kajian ilmiah yang matang. Pemerintah juga dinilai terlalu cepat dan sering mengeluarkan regulasi tanpa sosialisasi yang cukup kepada masyarakat dan tanpa kajian ilmiah yang matang. Hal ini juga membuat pemerintah terlalu sering mengubah peraturan atau undang-undang.

Setiap peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan harus melalui sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan melalui kajian ilmiah yang matang. Sehingga isi peraturan atau undang-undang tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Proses menangkap ikan di laut tidak mudah dan selalu berhasil. Hal itu karena banyak faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya penangkapan ikan di laut, antara lain kondisi cuaca yang ekstrim dan berkurangnya stok ikan di laut. Biaya operasional kapal juga semakin hari semakin mahal akibat meningkatnya harga alat dan perlengkapan kapal serta biaya bahan bakar yang semakin mahal.

Selain itu, dalam setiap penjualan hasil tangkapan, pemerintah juga mendapat pemasukan dari pajak penjualan ikan. Untuk itu perlu ditinjau kembali mengenai kenaikan tarif dan jenis PNBP yang tertuang dalam PP No 85 Tahun 2021. Di sisi lain, masyarakat masih membutuhkan sumber protein dari sektor perikanan sehingga pemerintah perlu memberikan pengertian. keamanan dan saling menguntungkan dalam usaha perikanan tangkap di Indonesia.

Related Post