Jaga Garuda, Perkuat Disiplin dan Kesabaran

ALIRAN pulih dari pandemi mulai terasa di berbagai sektor. Celana ketat mulai mengendur. Roda perekonomian global dan nasional mulai berputar lebih cepat, diikuti dengan penguatan arus barang, jasa, dan manusia. Namun, situasi yang membaik ini tidak akan menjadi momentum kebangkitan bisnis jika tidak disikapi dengan strategi reformasi yang tepat. Dalam konteks ini, Garuda Indonesia tidak terkecuali.

Diketahui secara luas bahwa maskapai yang selama ini menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional sedang berjuang untuk keluar dari keterpurukan. Secara umum, pandemi telah memicu kesuraman maskapai. Namun, berbagai pakar umumnya sepakat bahwa pandemi hanya mengungkap inefisiensi dan ketidakefektifan manajemen Garuda. Diperlukan sikap bijak dari berbagai pihak terkait untuk menyikapi situasi sulit ini.

Kesempatan emas

Pagebluk COVID-19 mengantarkan Garuda ke proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU yang dikabulkan pada 9 Desember 2021 oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Dengan PKPU ini, para pihak khususnya Garuda selaku debitur dan lessor serta kreditur diberikan waktu 45 hari untuk berunding. Butuh waktu lebih lama, perpanjangan 60 hari diberikan untuk kedua kalinya. Secara teknis, paling lambat berbagai pihak terkait PKPU Garuda perlu mengambil keputusan paling lambat 20 Mei 2022.

Ada anggapan bahwa PKPU ini adalah pintu gerbang kebangkrutan Garuda. Namun, sebaliknya, ini adalah kesempatan emas bagi para pihak untuk menyelamatkan apa yang menjadi aset dan bisnis bersama mereka, yakni Garuda Indonesia—yang sekaligus menjadi simbol kesuksesan maskapai penerbangan publik di dunia. Proses PKPU tentunya disertai dengan diskusi dan negosiasi yang alot antar para pihak. Namun, dalam konteks Garuda, ini adalah pilihan yang bijak karena beberapa alasan.

Pertama, secara administratif, dengan PKPU, pihak-pihak terkait memiliki kerangka hukum untuk mengambil sikap dan keputusan. Secara umum dipahami, Garuda adalah perusahaan milik negara Indonesia yang pengelolaan dan asetnya sebagian besar berdasarkan hukum Indonesia. Oleh karena itu, jalur negosiasi menurut sistem hukum di Indonesia merupakan pilihan yang krusial dan pasti (pasti).

Kedua, terlepas dari berbagai kecurigaan terkait proses ini, jika pihak-pihak terkait menjunjung tinggi rasa saling percaya, penyelesaian masalah Garuda melalui PKPU memberikan kepastian, atau setidaknya prediktabilitas. Dalam perspektif kebijakan publik, kepastian merupakan situasi yang diinginkan, namun hal ini sulit diwujudkan. Prediktabilitas inilah yang membuat kebijakan menjanjikan dan dapat diimplementasikan. Penanganan situasi sulit Garuda jelas menjadi salah satu fokus kebijakan bagi siapa saja yang berkepentingan. Oleh karena itu, prediktabilitas solusi melalui PKPU menjadi penting.

Ketiga, pemerintah dan DPR-RI menyepakati suntikan penyertaan modal negara (PMN) ke Garuda yang kabarnya sekitar tujuh triliun rupiah. Harus diakui, ini bukan keputusan yang mudah. Beberapa pihak menyatakan keberatan karena untuk kesekian kalinya maskapai ini harus ‘dimanjakan’. Namun, yang lain melihat bahwa ini adalah langkah yang tepat, meskipun sulit untuk diterima. PMN ini akan memberikan nafas yang cukup bagi Garuda untuk bangkit kembali, sembari mengencang karena pandemi mulai merebak.

Namun, tentu saja, jendela peluang di atas akan tertutup jika upaya ini sepihak. Untuk menghindari hal tersebut, Garuda sebagai entitas bisnis perlu memastikan bahwa mereka mengirimkan sinyal yang kuat ke pasar, bahwa perbaikan sedang dilakukan dan sedang diupayakan dengan sungguh-sungguh. Beberapa tantangan nyentrik berikut ini perlu mendapat perhatian.

Peluang Berisiko

Berbeda dengan maskapai swasta, berbagai maskapai milik negara memiliki pemerintah sebagai jaring pengaman mereka. Singapore Airlines (SIA), misalnya, banyak mendapat bantuan dari Pemerintah Singapura di masa pandemi ini. Oleh karena itu, PMN sebagai jaring pengaman bagi Garuda tidak ada yang istimewa. Idealnya, jaring pengaman memberikan perlindungan saat krisis melanda. Namun, dia tidak lepas dari risiko. Jaring ini bisa disulap menjadi berbagai kemudahan yang memberikan berbagai alasan bagi Garuda untuk malas berjuang dan berubah, serta terus mengambil keputusan yang salah.

Apalagi, selama ini Garuda mudah mendapatkan prioritas sebagai maskapai pilihan untuk berbagai urusan pemerintahan Indonesia. Berbagai perjalanan bisnis memprioritaskan Garuda sebagai pilihan utama. Contoh lain, penerima beasiswa pemerintah, LPDP misalnya, diminta memilih Garuda untuk melanjutkan studi ke daerah atau negaranya.

Di satu sisi, keselarasan ini tentu baik, mengutamakan maskapai milik negara. Namun di era persaingan global, pendekatan ini justru berbahaya. Pasar memiliki loyalitas semu kepada Garuda. Terbukti, saat pandemi datang, berbagai perjalanan tertahan—termasuk layanan resmi, permintaan maskapai ini turun drastis.

Yang terburuk adalah bahwa jaring pengaman ini bersyarat. Ada harga yang harus dibayar, yakni tekanan politik terhadap maskapai kebanggaan Indonesia ini. Dari berbagai kasus yang menimpanya, terlihat banyak keputusan buruk dan tidak efektif yang diambil Garuda. Ini termasuk pembelian pesawat yang tidak efisien dan korup, pembukaan anak perusahaan yang tidak perlu, dan penempatan individu yang tidak kompeten di dalam Garuda. Masalah etika penyelundupan Brompton dan Harley Davidson beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa maskapai ini memang memiliki masalah besar dalam pengelolaannya.

Kerjasama Strategis antar pihak

Tantangan-tantangan di atas tentu bukan pembenaran bahwa masalah Garuda akan diselesaikan dengan cara mengikat, seperti yang dikatakan sebagian orang. Pilihan itu terlalu sederhana untuk masalah kompleks terkait Garuda. Warisan, aset, dan manajemen telah menjadi begitu luas sehingga solusi yang terlalu sederhana jelas tidak bijaksana. Mungkin Garuda ini terlalu besar untuk gagal, terlalu besar untuk ditutup. Oleh karena itu, memprioritaskan upaya penyelamatan adalah pilihan yang bijak, meski sangat sulit diterima. Tentunya hal ini perlu dibarengi dengan kerjasama strategis yang kuat dan komitmen penuh antara para pihak.

Katakanlah, perdamaian tercapai, maka redefinisi kekuasaan para pihak—debitur, lessor, dan kreditur, perlu dilakukan. Kewenangan ini secara khusus dalam menentukan arah manajemen Garuda dan mengambil keputusan penting. Misalnya, dalam hal perampingan dan perampingan lini bisnis Garuda, lini bisnis yang tidak menguntungkan perlu segera dipangkas agar fokus maskapai kembali ke khittahnya, yakni penerbangan perdana nasional dan internasional.

Selanjutnya, dalam hal memilih figur di berbagai posisi penting, prinsip orang-orang terbaik untuk tugas yang paling menantang adalah harga tetap! Era Garuda Irfan Setiaputra telah menunjukkan tren keterbukaan dan komitmen untuk membangun tim manajemen yang lebih efektif.

Diharapkan proses PKPU yang sedang berjalan saat ini akan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak. Dengan ini, mereka kemudian dapat bekerja sama dengan lembaga independen seperti think tank atau universitas untuk membantu memilih dan menunjuk figur yang tepat untuk pekerjaan penting dan mendukung tren positif yang telah dimulai di era kepemimpinan saat ini. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kembali disiplin manajemen Garuda.

Tetap mengudara Garuda pada akhirnya tetap menjadi keputusan yang sulit bagi banyak pihak, tidak hanya debitur dan kreditur tetapi juga para analis dan peneliti. Proses PKPU yang sedang berjalan tentunya diharapkan dapat menjadi jendela peluang yang dapat diefektifkan oleh pihak-pihak terkait. Upaya menghadapi Garuda jelas membutuhkan proses dan kesabaran—mengingat ukuran perusahaan dan berbagai tantangan di atas. Berbagai pihak yang berurusan dengan maskapai milik negara ini tentu memahaminya saat kerjasama mereka dengan Garuda dimulai.

Related Post