Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Joko Tjandra

jaksa-tolak-permohonan-justice-collaborator-joko-tjandra-1

JAKSA Penuntut Umum (JPU) menolak upaya justice collaborator yang diajukan terdakwa kejadian dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) & suap pengurusan penghapusan namanya dari daftar pencarian karakter (DPO) dan red notice, yakni Joko Tjandra.

Penolakan JPU dikarenakan Joko Tjandra yang dinilai sebagai pelaku utama di dalam perakara yang menjeratnya. Situasi itu tidak sesuai dengan Surat Edaran MA Cetakan 4 Tahun 2011 agenda 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Bukti Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Urusan Tindak Pidana Tertentu.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra merupakan pelaku utama yang melakukan aksi pidana korupsi sebagai pemberi suap, ” jelas JPU Retno Liestyanti di Meja hijau Tipikor Jakarta, Kamis (4/3).

Baca juga: Napoleon Pertanyakan Bukti Peristiwa yang Menjerat Dirinya

Suap itu diberikan ke jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar US$500 ribu melalui adik iparnya, Herriyadi Angga Kusuma, dan Andi Irfan Jaya. Tersebut sebagai uang muka dasar pengurusan hukum yang dihadapinya berupa fatwa MA melalaikan Kejaksaan Agung.

JPU meyakini terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali juga menyampaikan uang ke dua jenderal di institusi Polri. Kekayaan sebesar US$100 ribu diberikan ke mantan Kepala Jawatan Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Adapun uang sebesar Sing$200 ribu & US$370 ribu diberikan pada mantan Kepala Divisi Ikatan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Pemberian uang tersebut dilakukan melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi.

Baca juga: KPK Cekal Pejabat Ditjen Pajak Tersangkut Skandal Retribusi

Usaha penghapusan status DPO Joko Tjandra dalam sistem ECS Ditjen Imigrasi, bertujuan agar dirinya bisa masuk ke Indonesia. Berikut, mengajukan peninjauan balik (PK) di Pengadilan Daerah Jakarta Selatan pada Juni 2020.

Di amar surat tuntutan yang dibacakan, JPU Junaidi pula meminta majelis hakim yang diketuai Muhammad Damis, untuk menolak permohonan Joko Tjandra.

“Kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, menuntut supaya dalam perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan permohonan Joko Soegiarto Tjandra menjadi justice collaborator, untuk tidak diterima, ” papar Junaidi.

Pihaknya juga menuntut Joko Tjandra dengan pidana penjara empat tahun, dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. (OL-11)

Related Post