Kelembutan dan Empati bagi Korban Kekerasan Seksual

“Seberat apapun hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetap saja sulit bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan.” Demikian disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya saat mengomentari hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan, terdakwa pemerkosaan 13 anak di bawah umur. (media indonesia16/2).

Dari sudut pandang korban dan keluarganya, sekalipun pelaku divonis mati, nyatanya tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka psikis korban yang harus menanggung beban penderitaan seumur hidupnya. Sedangkan bagi pelaku kekerasan seksual, meski ancaman hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman mati, alih-alih menguranginya, tindakan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terus meningkat.

Pelunakan

Kekerasan seksual bukan hanya kejahatan kesusilaan, tetapi kejahatan terhadap kemanusiaan dan moralitas. Heise (1994) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya adalah setiap tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman terhadap nyawa yang ditujukan kepada seorang perempuan baik dia anak-anak maupun orang dewasa yang menyebabkan fisik atau kerusakan psikologis. , penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Pengalaman selama ini membuktikan bahwa kekerasan seksual hanya didefinisikan secara sempit sebagai perilaku pemaksaan dan kekerasan. Jangan heran jika banyak kasus kekerasan seksual yang luput dari perhatian pengadilan. Pemerkosaan sering terjadi sebagai hasil bujukan dan disamarkan sebagai hubungan suka sama suka. Banyak tersangka pemerkosaan lolos dari penuntutan hanya karena korban dituduh menjadi bagian dari kenikmatan peristiwa terkutuk yang menimpanya.

Havelock Ellis (2011) dalam bukunya, Studi di Psikologi Seksmenyatakan bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya menghidupkan kembali periode primitif dari pettingan hewan di mana dorongan laki-laki adalah dorongan untuk ‘menaklukkan’ dan dorongan perempuan adalah dorongan untuk ‘taklukkan’.

Ellis menyatakan bahwa perempuan sebenarnya ‘menikmati’ diperkosa, digigit, dan dipermalukan secara seksual. Dia menyimpulkan bahwa rasa sakit dan kesenangan seksual wanita tidak bisa dibedakan. Perempuan, menurut Ellis, harus belajar bahwa tuntutan dan keinginan laki-laki terhadap kekerasan seksual adalah wajar dan tak terelakkan sehingga mereka hanya bisa mencapai kenikmatan seksual dengan setuju untuk ditaklukkan dan ‘menikmati’ ketundukan mereka pada laki-laki.

Dalam gradasi yang berbeda, pandangan Ellis seperti di atas harus diakui masih berkembang di masyarakat pascamodern seperti sekarang. Bahkan, ada kesan bahwa pembahasan tentang tindak kekerasan seksual telah mengalami proses pelunakan. Orang-orang mulai terbiasa dan karena itu mereka tampak mengerti ketika membaca berita tentang tindakan kekerasan seksual. Alih-alih berempati dan prihatin dengan nasib korban kekerasan seksual, yang terjadi justru di lapangan adalah sikap terabaikan bahkan cenderung menyalahkan korban. Perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali dituding tidak mampu menjaga diri bahkan dituduh ikut menikmati dan berperan mengundang tindak kekerasan seksual yang dialaminya.

Tidak sedikit orang yang masih percaya bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi karena semakin banyak perempuan yang berani mengenakan pakaian yang mini dan ketat, serta sengaja menonjolkan kecantikannya. Sementara itu, ada juga yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan seksual terjadi karena faktor n (niat) dan k (kesempatan). Artinya bukan hanya kesalahan dan motif jahat pelaku, tetapi juga diyakini bahwa kekerasan seksual terjadi karena adanya peluang yang memungkinkan dan mendorong terjadinya peristiwa tersebut.

empati

Meningkatnya jumlah kasus dan kompleksnya penanganan kasus kekerasan seksual menunjukkan pentingnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan (anak) korban kekerasan seksual. Rujukan hukum yang pasti mutlak diperlukan karena banyak korban yang berjatuhan tanpa mendapatkan penanganan yang memadai.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah dibahas di DPR RI sejak 2016 tidak bisa ditunda lagi. Dari pemberitaan media massa, diketahui RUU tersebut kini telah diharmonisasikan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan diharapkan segera disahkan. Disadari bahwa tindak kekerasan seksual telah masuk dan menjadi situasi darurat yang sangat mendesak untuk segera ditangani.

Payung hukum dan langkah yang jelas perlu segera ditetapkan agar tidak terjadi multitafsir tentang bagaimana melindungi korban dan menangani kasus kekerasan seksual di masyarakat. Hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi korban kekerasan seksual.

Bagi para wakil rakyat yang bertanggung jawab untuk segera mengesahkan RUU TPKS, yang dibutuhkan saat ini tidak diragukan lagi adalah empati. Lebih dari sekedar simpati, empati adalah suatu sikap dan perasaan untuk membayangkan bahwa mereka adalah korban atau orang terdekat korban yang ikut merasakan penderitaan perempuan korban kekerasan seksual. Dengan berempati, tidak ada lagi alasan untuk menunda pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS.

Dengan aturan hukum yang jelas, korban atau penyintas kekerasan seksual akan mendapatkan perlakuan yang layak. Sementara itu, pelaku juga akan mendapatkan sanksi hukum yang setimpal agar tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Related Post