Kepresidenan G20 dan Transisi Energi

PRESIDEN G20 merupakan momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo telah menjelaskan bahwa ada tiga isu prioritas dari kepresidenan saat ini, yaitu manajemen kesehatan global yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi ke energi berkelanjutan.

Wajar jika transisi energi berada pada skala prioritas karena merupakan langkah besar untuk menghindari pemanasan global, fenomena perubahan iklim yang sangat berisiko bagi kehidupan generasi mendatang.

Jika mengingat kronologis, saat Presiden Joko Widodo menerima Presidensi G20, pada akhir Oktober 2021 di Roma, setelah itu, ia langsung bergegas ke Glasgow (Skotlandia) untuk menghadiri COP 26, pertemuan puncak para pemimpin dunia untuk mencegah iklim. krisis.

Pada COP 26 Glasgow, Presiden Jokowi menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim, bahwa tantangan perubahan iklim dan transisi energi perlu diatasi melalui kolaborasi global.

Merujuk pada Kesepakatan Paris 2015, Presiden Jokowi kembali mengingatkan komitmen masing-masing negara dalam mengurangi emisi karbon atau biasa disebut NDC (National Determined Contribution). NDC merupakan istilah diplomasi iklim dalam upaya pengurangan emisi. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim selalu terkini.

Seperti diketahui, Indonesia telah menetapkan target tahun 2060 yang telah memasuki era net zero emission (netralitas karbon). Sebagai perbandingan, China dengan kegiatan ekonomi dan industrinya yang besar, telah menetapkan target 2060 untuk mencapai nol emisi, kemudian Jepang pada 2050. Bahkan negara-negara di kawasan Skandinavia berani melangkah lebih cepat, melalui pembangunan besar-besaran energi berkelanjutan.

Percepatan transisi energi

Dalam NDC Indonesia, telah dijelaskan bahwa penurunan emisi karbon ditargetkan mencapai 29% pada tahun 2030, dengan secara signifikan mengurangi penggunaan energi atau bahan bakar berbasis fosil, dan lebih mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), terutama untuk sektor transportasi dan sektor industri.

Indonesia menargetkan proporsi EBT mencapai 23% pada tahun 2025, sedangkan menurut data resmi Kementerian ESDM, penggunaan EBT saat ini baru sekitar 13%.

Di posisi Presidensi G20, Indonesia harus mampu menjadi model dalam program transisi energi, baik dari sisi akselerasi maupun komposisi.

Dari segi komposisi, hampir semua sumber energi terbarukan tersedia di dalam negeri, sinar matahari (PLTS), angin (PLTB), panas bumi, air (PLTA), gelombang laut, dan sebagainya.

Indonesia dapat mengoptimalkan momentum Kepresidenan G20 untuk mendorong sinergi antara negara berkembang dan negara maju, guna mempercepat transisi energi.

Indonesia perlu mempercepat transisi energinya, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, disebutkan bahwa bauran energi primer pada tahun 2025 terdiri dari batubara (30%), energi terbarukan (23%), minyak bumi ( 25%), dan gas alam (22%).

Disinggung sekilas, pencapaian EBT hingga awal 2022 hanya berkisar 13%, artinya penggunaan energi fosil masih dominan.

Masalah konsumsi energi fosil yang masih tinggi juga terjadi di tingkat global, dan itu menjadi perhatian terkait situasi pascapandemi.

Pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 diperkirakan akan kembali meningkatkan jumlah emisi karbon yang memicu pemanasan global yang ekstrim. Jika itu terjadi, upaya pencegahan pemanasan global akan kembali nol.

Mengutip hasil penelitian IEA (International Energy Agency) yang dirilis akhir tahun lalu, selama pandemi memang ada semacam moratorium sektor transportasi dan industri, namun tidak berpengaruh terhadap akumulasi gas rumah kaca di kawasan. suasana.

Kajian IEA ini cukup menjadi peringatan bagi negara-negara di kawasan manapun, baik negara maju maupun berkembang, untuk segera melakukan transisi energi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, negara berkembang akan lebih awal terkena dampak krisis iklim dibandingkan negara maju.

Kajian ini cukup memberikan pengetahuan tentang dampak buruk energi fosil. Mengenai penggunaan energi fosil, kita masih berada dalam dilema, karena kita tidak bisa sepenuhnya lepas dari energi fosil untuk satu dekade ke depan. Hal ini dikarenakan energi fosil masih memegang peranan penting dan strategis dalam bauran energi nasional.

Sejalan dengan komitmen internasional terhadap perubahan iklim, energi terbarukan menjadi suatu keharusan untuk dikembangkan. Dalam program transisi energi, porsi energi terbarukan perlu diperbesar melalui substitusi energi fosil yang lebih ramah lingkungan.

Diperlukan kebijakan energi yang berorientasi pada peningkatan energi terbarukan, sebagai cara untuk mengatasi dilema antara ketergantungan pada energi fosil dan percepatan transisi energi.

Dengan komitmen kuat para pembuat kebijakan, harus kembali dikatakan, transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Pada titik ini, Kepresidenan G20 dapat digunakan sebagai momentum, ketika ada kesenjangan energi fosil, untuk segera melakukan transisi energi secara ambisius.

Dekarbonisasi transportasi

Sektor yang paling banyak menghasilkan karbon adalah sektor transportasi. Karena itu, Presiden Joko Widodo saat meresmikan KRL (kereta listrik) relasi Yogyakarta-Solo, pertengahan tahun lalu, mendorong semua transportasi massal di tanah air ke depan berbasis listrik.

Harapan Presiden didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan ramah lingkungan, yang sejalan dengan komitmen Perjanjian Paris 2015, dengan Indonesia telah meratifikasi perjanjian terkait perubahan iklim.

Pemerintah terus mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik, sebagai cara tercepat untuk mengurangi emisi karbon. Penggunaan angkutan umum berbasis listrik di seluruh tanah air, selain menciptakan lingkungan yang hijau, juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong industri EV (kendaraan listrik) ke depan.

Idealnya, dekarbonisasi angkutan umum juga harus didukung oleh pasokan listrik dari sumber terbarukan. Beberapa negara telah menetapkan jadwal penghentian penggunaan energi fosil, beberapa negara yang dikenal sangat agresif adalah Norwegia, Denmark, dan Swedia yaitu sekitar tahun 2030, sedangkan China dan Jepang menetapkan tahun 2050.

Elektrifikasi transportasi tanpa penggantian pasokan listrik bahan bakar fosil sebenarnya tidak akan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Kebijakan transportasi umum tidak akan mengurangi emisi secara signifikan, jika tidak didukung oleh pembangkit listrik yang bersumber dari EBT.

Untuk itu diperlukan campur tangan pemerintah, bisa dalam bentuk road map dan regulasi, mengingat hal ini berkaitan langsung dengan isu perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi perubahan iklim adalah penurunan jumlah emisi GRK (gas rumah kaca) di semua sektor, terutama di sektor industri dan transportasi, suatu upaya yang secara teknis dikenal dengan istilah “dekarbonisasi”.

Dekarbonisasi sektor transportasi sangat dibutuhkan, mengingat kebutuhan energi yang terus meningkat secara signifikan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Dekarbonisasi transportasi dapat dimulai dengan pergeseran bertahap, dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, dengan catatan bahwa transportasi umum menggunakan energi ramah lingkungan, seperti gas dan biofuel, dan kemudian beralih ke energi listrik sepenuhnya.

KTT G20 pada November di Bali, dapat dijadikan sebagai ajang pamer capaian Indonesia dalam transisi energi, khususnya program pengembangan transportasi berbasis baterai (kendaraan listrik).

Makanya sejak sekarang dirancang, transportasi peserta KTT mendatang, termasuk transportasi penunjang kegiatan, semuanya menggunakan kendaraan listrik.

Untuk kelancaran operasional kendaraan listrik di lokasi puncak, sejumlah SPKLU (stasiun pengisian EV) dengan kecepatan tinggi (fast charging) juga telah disediakan.

Related Post