Kesempatan Emas Menyelamatkan Garuda

SIAPA yang tidak mengenal Garuda Indonesia? Maskapai milik Indonesia ini pertama kali terbang pada tahun 1940-an di era Hindia Belanda. Hingga saat ini, masih menjadi maskapai penerbangan kelas satu andalan Indonesia.

Saking istimewanya, Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai bintang 5 versi Skytrax. Di dunia, hanya ada 9 maskapai yang menyandang predikat ini, antara lain All Nippon Airways (ANA), Asiana Airlines, Cathay Pacific, Hainan Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines, Lufthansa, EVA Air, dan Garuda Indonesia.

Namun, saat ini Garuda Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maskapai ini dilaporkan mengalami kerugian dan berada di ambang ‘bangkrut’. Bagaimana tidak, secara resmi Garuda Indonesia mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan, terutama akibat pandemi Covid-19.

Tercatat pada September 2021, Garuda Indonesia merilis total pendapatan sebesar USD 568 juta atau sekitar Rp. 8,09 triliun. Angka ini turun drastis dari pendapatan periode yang sama tahun 2020 sebesar USD 1,13 miliar. Penurunan pendapatan ini tentu berdampak pada pengikisan aset maskapai yang kerap disebut-sebut bangkrut.

Garuda Rescue: PKPU pilihan yang bijak

Isu bangkrutnya Garuda Indonesia tentu menjadi pukulan telak bagi Indonesia, mengingat maskapai milik negara ini merupakan aset dan simbol negara. Lambang tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijaga, artinya tidak ada jalan lain untuk mencari jalan agar Garuda Indonesia tetap eksis.

Jadi secara umum Garuda Indonesia yang saat ini terlilit utang cukup besar dan dalam situasi sulit untuk dikelola. Wajar jika beberapa kreditur akhirnya menempuh jalur hukum untuk menagih Garuda Indonesia.

Situasi ini tentu menimbulkan keraguan publik terhadap kemungkinan Garuda Indonesia bangkit kembali. Namun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengangkat Garuda Indonesia dari keterpurukan keuangan ini. Salah satu jalan keluar yang ditempuh: penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Ada yang menganggap PKPU ini sebagai cara Garuda bangkrut. Berbagai narasi muncul bahwa ini adalah jebakan hukum bagi maskapai untuk bangkrut. Pendapat ini populer, sayangnya, karena pemahaman PKPU yang kurang tepat.

Sebab, pada dasarnya, PKPU merupakan pilihan terbaik saat ini untuk ‘menyelamatkan’ Garuda Indonesia, daripada mengejar restrukturisasi dari luar skema pengadilan. Dengan proses PKPU, Garuda Indonesia berpeluang untuk merundingkan perdamaian dan kolaborasi, untuk mencapai kesepakatan multi-stakeholder. PKPU sementara akan memberikan jangka waktu 45 hari dan jika disetujui perdamaian, ada kemungkinan PKPU tersisa dengan jangka waktu 270 hari untuk merestrukturisasi utang.

PKPU merupakan cara yang bijak untuk mengajak para pemangku kepentingan, baik kreditur maupun lessor, untuk bersama-sama menjaga Garuda Indonesia sebagai aset bersama. Artinya, keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dan perhatian bersama.

Kesempatan emas

Pada akhirnya, Garuda Indonesia memang layak diperjuangkan. Semua pihak perlu bersinergi agar situasi korporat maskapai bisa kembali lepas landas. Namun, tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Garuda Indonesia untuk menunjukkan dan membuktikan komitmennya dalam membenahi dan membenahi manajemennya.

Melihat kembali latar belakang situasi Garuda di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi ini merupakan akumulasi dari sistem yang ‘rusak’ di masa lalu. Pandemi, seperti yang dikatakan para ahli, menambah kerusakan.

Diantaranya, tata kelola perusahaan yang tidak efisien sehingga perusahaan tidak memiliki daya saing yang maksimal. Akibatnya, Garuda tidak kompetitif. Salah satu kasus korupsi di masa lalu adalah nilai kontrak pesawat yang pada akhirnya menyebabkan pihak maskapai harus berurusan dengan KPK.

Oleh karena itu, PKPU yang dihadapi Garuda Indonesia, situasi ini menjadi peluang emas bagi berbagai pemangku kepentingan terkait untuk menyelamatkan maskapai kebanggaan Indonesia ini. Hal itu bisa dimulai dengan penunjukan tim yang bertanggung jawab menyelamatkan Garuda yang diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas terkait.

Misalnya, tim yang akan berunding dengan kreditur, jika PKPU diberikan, adalah orang-orang yang tidak hanya memahami undang-undang tetapi juga memahami sistem efisiensi dan kepercayaan pasar.

Sejarah panjang dan kesakralan Garuda Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa dapat menjadi pembuka kemauan dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk tidak membiarkan maskapai ini jatuh. Apalagi melalui proses peradilan yang berjalan seperti PKPU saat ini, peluang kerjasama antara Garuda dengan kreditur dan lessor terbuka lebar.

Peluang ini akan menempatkan masing-masing pemangku kepentingan di atas dalam kerangka hukum yang terukur. Selain itu, masyarakat juga bisa memantaunya. Hal ini tentu menjadi peluang yang harus dioptimalkan oleh pihak-pihak di atas. Sebab, jika di luar pengadilan, penyelesaian dan berbagai upaya restrukturisasi keuangan Garuda Indonesia akan menjadi proses yang penuh ketidakpastian dan melelahkan.

Related Post