Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

SETIAP 8 Maret, dunia merayakan Hari Perempuan Internasional (Hari Perempuan Internasional/IWD). Tahun ini, kampanye IWD mengusung tema #breakthebias (bias putus). Secara spesifik, tema tersebut bertujuan untuk mendukung terwujudnya dunia yang bebas dari bias, stereotipe, dan diskriminasi. Dunia yang beragam, setara, dan inklusif di mana kesetaraan didasarkan pada perayaan perbedaan. Bias dalam bahasa Indonesia biasanya diasosiasikan dengan deviasi, belokan (KBBI Online). Dalam konteks bias gender, bias muncul melalui keyakinan stereotip individu atau kelompok tertentu berdasarkan gender, yang mempengaruhi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa temuan menarik dalam laporan Worldbank 2020 tentang kesetaraan gender di Indonesia. Salah satunya adalah paradoks bahwa meskipun perempuan Indonesia memiliki akses pendidikan (tingkat partisipasi pendidikan tinggi), hal ini tidak berlanjut dengan tingginya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Artinya, meskipun partisipasi gender di perguruan tinggi, kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai.

Laporan tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa hal ini terkait erat dengan norma dan praktik yang berlaku di masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan, sehingga mempengaruhi peluang perempuan dalam hal pendidikan, profesi, dan akses terhadap infrastruktur. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya kesetaraan gender, antara lain usia pernikahan dini dan distribusi tanggung jawab pengasuhan anak yang tidak merata. Laporan tersebut juga menyebutkan faktor struktural seperti banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal dan rendahnya produktivitas kegiatan ekonomi.

Persamaan hak dalam pendidikan

Hal ini membuat kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi penting. Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dicapai melalui tiga hal, yaitu hak atas pendidikan (hak atas pendidikan), hak dalam proses pendidikan dalam lingkungan yang mendukung kesetaraan gender (tepat dalam pendidikan), dan hak atas hasil pendidikan yang mendukung tercapainya keadilan (hak melalui pendidikan) (EFA GMR 2003/2004).

Hak atas pendidikan saat ini mungkin sudah mulai tercapai dengan tingginya partisipasi perempuan dalam pendidikan. Namun, masih banyak yang harus dilakukan mengenai hak-hak dalam proses pendidikan. Masih banyak buku teks yang tidak memberikan contoh dan model yang mendukung kesetaraan gender. Sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya menemukan bahwa meskipun penggambaran perempuan dan laki-laki berimbang, namun penggambaran tersebut masih bias (Assadullah, 2020). Misalnya, dalam buku teks, karakter perempuan lebih sering digambarkan dan ditempatkan dalam konteks pekerjaan rumah tangga, sedangkan karakter laki-laki dalam konteks pekerjaan profesional.

Hal ini merupakan indikasi bahwa dalam proses pendidikan, stereotip gender memunculkan bias gender yang beroperasi melalui standar normatif yang mendorong penolakan dan sanksi sosial (Heilman, 2012). Stereotip gender terkait profesi laki-laki dan profesi perempuan dalam buku teks menimbulkan bias gender dan norma tentang pemilihan profesi. Perempuan yang memilih ‘profesi maskulin’, misalnya, bisa mendapatkan sanksi sosial dan penolakan dari lingkungannya.

Hak yang sama atas hasil pendidikan

Adapun untuk mewujudkan hak atas hasil pendidikan yang mendukung tercapainya keadilan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Kita masih harus membenahi norma tentang peran perempuan dalam hal-hal berikut; profesi, peran dalam masyarakat, dan peran dalam ranah domestik termasuk pengasuhan anak. Selain itu, perlu juga dilakukan perubahan kebijakan yang lebih ramah perempuan terkait peran dan kebutuhannya. Misalnya, kebijakan yang memudahkan perempuan kembali bekerja setelah mengasuh anak, kebijakan kerja fleksibel yang mengakomodir kebutuhan rumah tangga, bahkan kebijakan pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja.

Dalam hal ini, negara-negara Nordik kerap menjadi salah satu contoh kesetaraan gender yang dianggap berhasil mewujudkan tercapainya keadilan. Norma kesetaraan gender ekonomi dalam model ini menyebutkan kesetaraan kesempatan pendidikan, kesetaraan upah sesuai nilai pekerjaan, keseimbangan gender dalam rumah tangga, dan kesetaraan partisipasi gender di pasar tenaga kerja (Teigen & Skjeie, 2017). Artinya, norma-norma yang berlaku dalam hubungan dalam rumah tangga dan di tempat kerja direkonstruksi sedemikian rupa berdasarkan norma-norma di atas, salah satunya melalui proses pembelajaran di sekolah.

Salah satu mata pelajaran wajib untuk semua anak di sekolah menengah pertama di Finlandia adalah ekonomi rumahDulu, di Indonesia bisa disebut pendidikan keterampilan keluarga (PKK). Pelajaran ini mencakup semua aspek kegiatan rumah tangga, mulai dari mencuci pakaian, memasak, hingga membersihkan rumah. Dalam pembelajaran ini, siswa laki-laki dan perempuan belajar memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga.

Selain itu, kebijakan yang dibuat juga mendukung terwujudnya norma-norma tersebut. Salah satunya adalah kebijakan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh pemerintah dan dapat diakses oleh seluruh rumah tangga. Di Finlandia, misalnya, orang tua yang bekerja berhak menyekolahkan anaknya ke PAUD terdekat. Pemerintah daerah juga memastikan kualitas dan kuantitas PAUD di daerahnya masing-masing dan sering bekerjasama dengan pihak swasta melalui subsidi. Hal ini meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan membantu anak bersosialisasi sejak dini. Salah satu rekomendasi dalam laporan Bank Dunia tersebut di atas adalah menyediakan layanan PAUD berbasis masyarakat.

Di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Aceh, misalnya, PAUD telah dikelola bersama oleh sekolah dan koperasi karyawan sejak tahun 2012. Hal ini membantu guru laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan layanan pengasuhan bagi anak-anak mereka. Bahkan membantu mereka menjadi orang tua yang selalu aktif berinteraksi dengan anaknya karena lokasi PAUD masih berada di lingkungan sekolah. Menurut saya fleksibilitas dan kemauan dari pihak pengelola sekolah diperlukan untuk melihat peran perempuan di ranah domestik bukan sebagai saingan, dan peran domestik ini juga tidak selalu melekat pada perempuan. Dengan demikian, secara perlahan norma yang bias gender dapat mulai diubah dan kesetaraan gender dapat mulai diwujudkan mulai dari lembaga pendidikan itu sendiri.

Related Post