Khitah Baru NU Abad 21

Muktamar Nahdhlatul Ulama ke-34 di Lampung baru saja selesai. KH Mifatchul Akhyar terpilih sebagai rais am dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU (2021-2026). Kedua tokoh ini tampaknya ingin fokus memperkuat NU sebagai organisasi yang mandiri.

KH Miftachul Akhyar bahkan rela melepas jabatannya di organisasi lain (ketua MUI). Sementara Gus Yahya dalam wawancara dengan Tempo, lebih tegas mengatakan, “Saya tidak ingin tahun 2024 ada calon presiden dari PBNU.” Menurutnya, pertarungan politik ke depan akan semakin tajam sehingga diperlukan komponen sosial yang cukup kuat untuk mendukung sistem tersebut.

NU bisa menjadi penyangga sistem jika tidak terlibat langsung dalam pertarungan politik praktis. Dengan kata lain, jika NU tidak termasuk pihak yang bertikai, maka akan diterima sebagai penengah yang mendamaikan.

Memisahkan NU dari politik hampir tidak mungkin. Sebagai organisasi sosial (ormas) terbesar di negara Muslim terbesar di dunia, NU, bagaimanapun, tidak bisa diabaikan dalam politik Indonesia. Hal ini terbukti dari era kolonial, Soekarno, Suharto hingga Reformasi, NU selalu menjadi variabel penting dalam konstelasi politik negeri ini.

Namun, berpolitik tidak selalu harus berarti menjadi partai politik (partai) atau mencalonkan diri sebagai presiden dan kepala daerah. Politik tidak harus berarti mengendalikan pemerintah. Politik juga dapat berarti memperkuat masyarakat sipil agar lebih mandiri dan memiliki daya tawar terhadap negara, dan pada saat yang sama tetap konsisten dalam melindungi dan setia kepada negara.

Langkah cerdas

Pada masa Soekarno, NU menjadi partai politik. Mungkin berkat keterlibatannya dalam politik praktis NU tumbuh pesat dan terorganisir. Pada masa Soeharto, khususnya pada awal 1970-an hingga awal 1980-an, NU juga tetap menjadi bagian dari partai politik, yaitu sebagai salah satu elemen penting dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, ketika peran NU di PPP semakin dikebiri oleh pemerintah, muncul gagasan kembali ke khitah 1926, yang menyiratkan bahwa NU tidak lagi terikat secara eksklusif dengan PPP.

Langkah ini sungguh cerdas karena ketika kekuatan parpol sudah melemah dan tidak efektif lagi, maka keberadaan NU di luar partai justru lebih efektif sebagai kekuatan politik. Hal inilah yang memungkinkan Ketua Umum Tanfidziah PBNU saat itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tampil sebagai sosok penting dan berwibawa, dan kemudian mengantarkannya menjadi presiden pertama era Reformasi.

Setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998, Gus Dur dan kawan-kawan mengambil langkah strategis baru. Alih-alih kembali menjadi partai politik, status NU sebagai ormas tetap dipertahankan. Namun pada saat yang sama didirikan sebuah partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai saluran bagi para pegiat NU yang ingin terjun ke dunia politik. Sekali lagi, ini merupakan langkah cerdas dalam beradaptasi dengan perubahan politik di tanah air.

Langkah ini berhasil merangkul kepentingan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mandiri di satu sisi, dan kebutuhan sebagian warga NU untuk terlibat dalam pengelolaan negara melalui politik praktis di sisi lain. Dengan demikian, NU sebagai ormas akan lebih terlindungi dari jebakan politik praktis. Politik yang terkadang berubah begitu cepat dan mengejutkan, tidak secara langsung merugikan NU. Selain itu, dengan mempertahankan statusnya sebagai organisasi massa, peran NU tetap luas, tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah sosial, ekonomi, budaya, dan agama.

Di sisi lain, politik di era Reformasi nampaknya sangat menggiurkan. Demokrasi politik yang melibatkan massa mau tidak mau akan memperhitungkan ormas-ormas seperti NU dengan pengikut yang sangat besar. Meski secara formal NU bukanlah partai politik, namun tetap dipandang sebagai mitra dalam pertarungan politik, baik lokal maupun nasional.

Di era Reformasi, beberapa orang dari PBNU juga mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ada yang gagal dan ada yang berhasil. Di sejumlah daerah di tingkat lokal yang gerakan NU sebagai ormas masih lemah, sisi politik lebih menonjol. Para oligarki dan/atau pengurus partai bahkan mencoba masuk ke NU untuk mengamankan kepentingan politik-ekonomi mereka. Di sisi lain, sebagian elite NU memang merasa perlu adanya pihak luar tersebut, antara lain karena NU sebagai organisasi belum memiliki kapabilitas yang memadai untuk mandiri.

Mungkin situasi dilematis inilah yang membuat Gus Yahya ingin NU kembali ke khitah dalam arti menekankan upaya penguatan masyarakat madani. Langkah strategis ini menjadi semakin mendesak karena berbagai alasan. Pertama, mayoritas warga NU berbasis di desa dan kelas menengah ke bawah. Mereka tertinggal secara ekonomi dan pendidikan. Krisis COVID-19 tampaknya telah memperburuk situasi ini. Peran NU akan sangat berarti jika mampu memberdayakan perekonomian warganya yang lemah.

Dalam dunia pendidikan, NU memiliki ribuan pondok pesantren dan sejumlah universitas. Namun secara umum pendidikan modern seperti penguasaan iptek bagi warga NU masih perlu ditingkatkan. Jika upaya ini berhasil, NU tidak hanya akan bermanfaat bagi warganya tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Namun, celah itu seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika tidak ditangani dengan baik.

Kedua, kita memahami bahwa demokrasi politik yang telah berlangsung lebih dari 22 tahun di era Reformasi, masih jauh dari terpanggang. Impian bahwa demokrasi politik akan melahirkan sosial demokrasi, yaitu kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, masih jauh dari kenyataan.

Demokrasi politik menuntut biaya yang sangat tinggi, sehingga membuka peluang masuknya oligarki di satu sisi, dan mendorong korupsi yang sulit dikendalikan di sisi lain. Dari pemilu ke pemilu, kita seolah-olah berada dalam lingkaran setan politik uang yang mengarah pada korupsi, dan kita tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Dalam konteks ini, langkah memperkuat kemandirian NU merupakan upaya yang diharapkan dapat membuka pintu harapan bagi demokrasi kita yang lebih sehat di masa depan.

Ketiga, sebagai gerakan keagamaan, pemikiran Islam ahlussunah waljamaah yang moderat serta responsif terhadap permasalahan publik sangat dibutuhkan. Masalah ini tidak bisa ditangani begitu saja, antara lain karena pintu masuk berbagai paham keagamaan, termasuk radikalisme dan terorisme, terbuka lebar, terutama melalui media sosial.

Tidak bisa diam

Jika NU tidak serius menangani masalah ini, masyarakat akan mudah masuk ke dalam pemikiran-pemikiran yang membahayakan kemaslahatan umum. Selain itu, dengan adanya media sosial, masyarakat diterpa tsunami informasi dari berbagai sumber yang terkadang saling bertolak belakang. Kewibawaan ulama, termasuk ulama NU, mau tidak mau mengalami kontestasi dengan otoritas lain. Di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan sosok yang menjadi pemandu agar tidak bingung atau terjerumus ke dalam jurang relativisme, dengan anggapan bahwa semuanya benar tanpa kriteria yang jelas.

Dari sisi pemikiran keagamaan, NU tidak hanya dituntut untuk menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan toleran, tetapi juga mampu mengembangkan pemikiran keagamaan yang responsif terhadap tuntutan zaman. Pemikiran keagamaan yang menuntut keadilan sosial dan kesejahteraan umum benar-benar perlu dihidupkan kembali di tengah ketimpangan saat ini.

Masalah ketimpangan antar kelas sosial tidak boleh dikubur dalam jurang politik identitas semu. Terlebih lagi, dunia sedang menghadapi tiga perubahan besar; pertama, krisis lingkungan yang melanda dunia akibat pemanasan global. Cuaca ekstrim, anomali musiman, banjir dimana-mana, semua disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak alam. Kedua, COVID-19 merupakan krisis kesehatan global yang berdampak pada ekonomi, sosial, budaya dan politik hingga psikologi. Sampai hari ini, kita tidak tahu kapan ancaman epidemi ini akan berakhir.

Ketiga, revolusi digital, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, yang tidak hanya memudahkan hubungan antarmanusia, tetapi juga mengubah gaya hidup dan pandangan kita tentang hakikat keberadaan manusia. Ketiga perubahan besar ini harus ditanggapi dengan serius, baik pada tataran pemikiran maupun implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, rencana penguatan NU sebagai ormas keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh KH Miftachul Akhyar sebagai rais am dan KH Yahya Cholil Staquf selaku ketua umum tanfidziah menjadi sangat penting dan relevan. Tentu saja, dengan penekanan pada penguatan masyarakat sipil, bukan berarti warga NU tidak dapat berpartisipasi dalam dunia politik praktis secara individu, baik melalui partai politik maupun lembaga negara lainnya. Mungkin ini cara baru NU untuk kembali ke khitah 1926 di abad 21.

Tags: , ,

Related Post

WeekendWeekend

<p> DI masa depan, pribadi barangkali dapat tinggal & bermukim di Planet Mars. Langkah ke arah itu, setidaknya mulai terlihat kala belum lama wahana penjelajah Perseverance