konstitusionalitas BRIN

Diskusi publik tentang BRIN semakin intens dan mempertanyakan konstitusionalitasnya. Isu konstitusionalitas BRIN telah diangkat melalui gugatan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan nomor 46/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU CK) yang meliputi perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang menjadi objek permohonan pemeriksaan oleh pemohon. telah ditetapkan dengan Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Oleh karena itu, MK berkesimpulan bahwa permohonan pemohon kehilangan objek.

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara normatif, ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Iptek Nasional dengan perubahannya dalam UU CK berbunyi sama, yaitu melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi terpadu, Badan Riset dan Inovasi Nasional dibentukā€.

Selain itu, dalam penjelasan ketentuan tersebut kedua undang-undang tersebut juga sama, yaitu yang dimaksud dengan ‘terpadu’ adalah upaya untuk mengarahkan dan mensinergikan antara lain dalam penyusunan rencana, program, anggaran, dan sumber daya iptek. di bidang penelitian, pengembangan, kajian, dan penerapan untuk menghasilkan penemuan dan inovasi sebagai landasan keilmuan dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Adapun yang membedakan dalam Pasal 48 ayat (2), yang dalam Undang-Undang Iptek Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh presiden. Sedangkan dalam pasal dan ayat yang sama, UU CK melakukan perubahan untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta mengintegrasikan penemuan dan inovasi di daerah, pemerintah daerah membentuk badan.

Meski Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan tenggang waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pembenahan formasi sebagai syarat konstitusionalitas UU CK, namun tidak berdampak pada eksistensi UU CK. ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Iptek Nasional. Oleh karena itu, BRIN memiliki landasan konstitusional untuk tetap berjalan sebagaimana ditentukan dan diatur oleh presiden dalam peraturan presiden.

Kekuasaan presiden

Merujuk pada ketentuan konstitusi, terkait dengan kewenangan pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, terkait dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa presiden bertanggung jawab atas sistem manajemen iptek.

Adalah konstitusional jika Pasal 48 ayat (3) UU Iptek Nasional mengatur bahwa pengaturan BRIN diatur dengan peraturan presiden (perpres). Dalam konteks ini, para pembuat UU Iptek Nasional sadar bahwa presiden bertugas memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedudukan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN didasarkan pada pendelegasian formil dan materiil UU Sisdiknas. Secara formal, dari segi pembentukannya, Perpres BRIN dibentuk untuk melaksanakan pengaturan lebih lanjut dari UU Sisdiknas. Sementara itu, secara materiil, isi Perpres BRIN memuat materi yang diperintahkan oleh UU Sisdiknas. Oleh karena itu, ia memiliki keabsahan norma hukum. Keabsahan norma hukum tersebut juga mencakup pengaturan kewenangan presiden dalam melaksanakan integrasi penelitian, pengembangan, kajian, dan penerapan (litbangjirap) di BRIN.

Kebijakan hukum terbuka

Pada dasarnya, presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan apakah BRIN akan dimodelkan sebagai merger atau hanya mengkoordinasikan R&D dan bekerja sama. Hal ini karena UU Iptek Nasional tidak secara eksplisit menentukan model atau bentuk integrasi litbang di dalam BRIN. Oleh karena itu, memberikan kebijakan pembentukan regulasi yang terbuka kepada presiden. Dalam konteks doktrinal, ini dikenal sebagai kebijakan hukum terbuka (OLP).

Keberadaan OLP juga diperkuat dengan frasa ‘antara lain’ dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU Iptek Nasional (sebagaimana disebutkan di atas) yang dapat membuka kemungkinan bentuk kegiatan lain yang bersifat dikategorikan sebagai upaya lain yang notabene tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. -hukum. Dengan demikian, upaya-upaya lain cukup dimasukkan dalam Perpres tentang BRIN. Dengan demikian, telah memperoleh legitimasi sebagai bagian dari kegiatan yang berarti ‘terintegrasi’.

Sebelumnya, pelaksanaan fungsi Litbang didesentralisasikan kemudian dievaluasi oleh presiden sehingga diganti dengan model sentralisasi berupa peleburan di bawah naungan BRIN, sah-sah saja asalkan berdasarkan peraturan presiden.

Begitu pula sebaliknya, jika ke depan presiden mengevaluasi model sentralisasi dan akan kembali ke desentralisasi dengan menghidupkan kembali unit litbang dan unit di kementerian/lembaga (K/L) sehingga BRIN hanya berkoordinasi dan bersinergi, itu sah-sah saja asalkan. didasarkan pada peraturan presiden. . Oleh karena itu, kebijakan integrasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang penelitian dan pengembangan ke dalam BRIN merupakan kebijakan presidensial konstitusional.

Related Post