Kontradiksi Sistem Pendidikan di Negeri Seribu Danau

FINLANDIA adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Banyak akademisi dan pembuat kebijakan dari negara lain telah belajar dari negara ini untuk memperbaiki sistem pendidikan negara mereka. Namun, ada tiga kontradiksi yang menarik bagi saya dari sistem pendidikan Finlandia, yaitu posisi negara sebagai anak poster, dinamika sentralisasi dan desentralisasi, serta proses reformasi pendidikan yang cermat namun mendasar.

anak poster

Sahlberg (2012) menggunakan istilah Gerakan Reformasi Pendidikan Global (GERM) untuk menggambarkan agenda reformasi globalis pendidikan sebagai contoh ideal keberhasilan pendidikan di Finlandia. GERM mendukung kebijakan pendidikan seperti persaingan dalam sistem, pilihan sekolah, akuntabilitas, dan standar pengujian bagi siswa. Namun, Finlandia justru melakukan beberapa kebijakan yang bertentangan dengan agenda reformasi pendidikan yang digaungkan oleh para globalis (Simola, dkk, 2013).

Salah satu praktik yang saya temui dalam sistem pendidikan Finlandia—dan bertentangan dengan rumusan agenda reformasi di atas—adalah kurangnya penggunaan peringkat. Penggunaan rating dalam pendidikan dipandang negatif, bahkan cenderung antipati (Simola, et.al, 2013). Pemeringkatan dianggap mengalihkan tujuan dari proses penilaian, dimana data yang diperoleh tidak menjadi masukan untuk proses perbaikan, melainkan menjadi proses berbagi kesalahan yang berujung pada kemarahan, penghindaran tanggung jawab, bahkan sikap apatis.

Di Finlandia, data evaluasi sekolah hanya digunakan dalam konteks pembangunan bukan pengendalian. Sahlberg (2010) menggunakan istilah ‘akuntabilitas cerdas’ untuk mencirikan penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penilaian yang seimbang berdasarkan kepercayaan, tanggung jawab profesional, dan akuntabilitas bersama. Di kelas, misalnya, guru sering menggunakan strategi penilaian yang mendorong siswa untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan melakukan evaluasi mandiri. Strategi ini dinilai mampu memberikan umpan balik yang relevan bagi proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, dan merupakan pemenuhan hak belajar anak secara adil.

Hal ini juga didukung dengan reformasi proses pendidikan guru yang berorientasi pada guru sebagai peneliti sehingga guru memiliki orientasi penelitian terhadap proses belajar mengajar yang didasarkan pada proses rasional dan empiris. Meneliti bukan berarti guru ‘menjauh’ dan melihat siswa semata-mata sebagai objek.

Guru telah dibekali dengan berbagai metode penelitian dan kemampuan memahami literatur terbaru tentang teori pendidikan. Dengan begitu, guru memiliki kesadaran akan kompleksitas proses pembelajaran dari sudut pandang yang lebih holistik. Keputusan yang dibuat oleh guru dalam rangka otonomi luas ini tetap dibuat berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab profesional dan pemenuhan hak belajar anak.

Sentralisasi dan desentralisasi

Kontradiksi kedua adalah dinamika sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan yang berjalan fleksibel dan simultan. Di Finlandia, sentralisasi dalam sistem pendidikan dilakukan dalam hal pendidikan guru dan standar profesi guru. Desentralisasi terjadi dalam hal otonomi, seperti otonomi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah dan otonomi guru dalam pengelolaan kurikulum dan penilaian.

Dinamika sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem pendidikan di Finlandia berakar pada sejarah, sosial, budaya—seperti kepercayaan—dan politik negara ini yang menganut sistem negara-negara persemakmuran yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan merupakan ikhtiar nasional (Simola, dkk, 2013). ). Dalam konteks inilah dinamika sentralisasi dan desentralisasi sistem pendidikan di Finlandia memiliki keunikan tersendiri yang dapat diterapkan secara simultan dan fleksibel, seperti pada contoh berikut.

Kurikulum nasional di Finlandia merupakan kurikulum inti yang dioperasionalkan oleh pemerintah daerah dan sekolah ke dalam kurikulum sekolah di daerahnya masing-masing. Proses perubahan kurikulum sendiri dipandang sebagai proyek bersama dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, dimana dinamika sentralisasi dan desentralisasi dilakukan secara bertahap.

Kurikulum terbaru yang diterapkan pada tahun 2016, telah dikembangkan sejak tahun 2012, lebih merupakan proses dialog dan siklus pembelajaran daripada output dari dokumen kurikulum itu sendiri (Lähdemäki, 2019).

Artinya, proses pengembangan kurikulum yang bertahap, berjenjang dan partisipatif membantu praktisi pendidikan mengidentifikasi isu-isu krusial yang memerlukan perbaikan dan menegaskan kembali komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan yang terlibat. Dalam prosesnya, guru di sekolah memiliki peran dan dilibatkan agar mereka memahami konsekuensi perubahan kurikulum pada praktiknya di kelas.

Perubahan kurikulum selalu dibarengi dengan program peningkatan kapasitas guru yang disesuaikan dengan kebutuhan guru di daerahnya masing-masing. Perubahan kurikulum dimulai dari rumusan bersama kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pada tahap selanjutnya dilakukan desentralisasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pengelola sekolah serta praktisi. Proses yang kompleks ini dimungkinkan oleh guru yang dipersiapkan dengan baik dan sadar akan peran sentral mereka dalam proses tersebut.

Reformasi pendidikan

Kontradiksi ketiga adalah keengganan Finlandia untuk secara membabi buta mengadopsi ‘resep’ perubahan pendidikan yang diusung oleh para globalis pendidikan yang menjadikan Finlandia salah satu contoh negara dengan sistem pendidikan paling efisien dan efektif. Reformasi di bidang pendidikan dilakukan secara hati-hati, namun menyentuh banyak aspek yang saling terkait yang disebut perubahan kebijakan pendidikan ujung toe-ing (Rinne, dkk, 2001). Ciri dari reformasi pendidikan ini adalah implementasi perubahan kebijakan secara bertahap dan teknis. Artinya, perubahan kebijakan dilakukan dalam beberapa aspek dalam skala terbatas yang kemudian menjadi dasar bagi perubahan yang lebih besar.

Selain itu, fokus perubahan adalah pada input seperti pendidikan guru, penyusunan kurikulum, dan materi pelajaran yang mendukung terbentuknya lingkungan pendidikan yang optimal untuk belajar, bukan pada output seperti ujian nasional siswa. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Finlandia melakukan reformasi dalam sistem sekolah, perubahan kurikulum, perubahan pendidikan dan pengembangan guru. Perubahan sistem sekolah dari dua tingkat Menjadi sekolah yang komprehensif (peruskoulu) pada tahun 1970-an diikuti dengan perubahan kurikulum pada tahun 1980, dimana pemerintah daerah dan sekolah mulai mendapat andil untuk mengelola kurikulum daerah dan sekolah.

Pada tahun 1979, pendidikan guru diubah menjadi bagian dari universitas dan syarat menjadi guru harus memiliki gelar magister (S-2) di bidang pendidikan agar guru siap memiliki otonomi yang lebih luas (Ropo & Jatinen, 2020). Perubahan tersebut juga diikuti dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari desentralisasi dan deregulasi di Finlandia dengan penerapan eksperimen kotamadya gratis (UU 718/1988), di mana pemerintah daerah melakukan eksperimen dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai otoritas lokal (Simola, et. al. 2013).

Perubahan ini bukannya tanpa gejolak. Perubahan dalam sistem sekolah, misalnya, mendapat tentangan keras dari guru dan orang tua. Pertemuan di tingkat daerah rutin dilakukan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang bagaimana konsep persekolahan yang akan diterapkan. Ada banyak aspek sistem pendidikan Finlandia yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, apalagi jika penelitian ini dilakukan bukan untuk melakukan ’emulasi’, melainkan untuk mengetahui bagaimana cara mengubah sistem tersebut dengan melakukan eksperimen kontekstual berdasarkan proses empiris yang ada. transparan, terbuka, dan partisipatif, serta tidak mengabaikan—menurut Goldstein (2014)—kearifan dan budaya lokal.

Related Post