Legislator Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Tapera

Legislator Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Tapera

ANGGOTA Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Suryadi mengimbau, isi kecendekiaan PP Tapera seharusnya lebih menanggapi kondisi perekonomian dampak dari pandemi yang masih berlangsung saat-saat itu.

Suryadi mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 pula, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Nusantara tahun ini bahkan hanya sejumlah 0%.

“Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang tersebut, di mana konsumsi rumah nikah juga mengalami penurunan yang benar signifikan, maka seharusnya Pemerintah berhati-hati pada saat menetapkan PP 25/2020, ” kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya belum lama.

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengungkapkan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang menjadi dasar terbitnya PP 25/2020 tersebut pada awalnya dilahirkan untuk membangun pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan perumahan.

“Kejutannya adalah terkait besaran simpanan pengikut yang ditetapkan sebesar 3% dari upah atau penghasilan pekerja. Yakni, dalam mana 0, 5%n ditanggung oleh pemberi kerja dan 2, 5% ditanggung oleh pekerja itu sendiri, ” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat II itu.

Sebelumnya diketahui, Utusan Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Ariev Baginda Siregar baru-baru itu menargetkan 13 juta peserta ataupun nasabah Tapera dalam lima tarikh periode tabungan perumahan tersebut beroperasi. Peserta nasabah Tapera tahap asal berasal dari kelompok peserta Personel Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjumlah kira-kira 4, 2 juta orang.

Segmen peserta yang menyambut manfaat berupa pembiayaan perumahan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nantinya, kelompok peserta yang menjadi nasabah Tapera terdiri dari ASN, pegawai BUMN, BUMD, dan BUMDes, awak TNI-Polri, pegawai swasta, wiraswasta atau pekerja mandiri dan tenaga kerja asing atau pekerja WNA yang telah bekerja minimal enam kamar di Indonesia. (OL-09)

Related Post