Luhut Pandjaitan, Big Data atau Banyak Percakapan?

Sungguh tidak enak menjadi orang kecil, jika pepatah juga pernah jatuh dari tangga. Sayangnya, jika di puncak tangga berdiri sosok orang-orang elit. Yang terjadi di dunia nyata adalah masyarakat saat ini sedang tercekik karena harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik. Minyak goreng misalnya, saat pemerintah tidak lagi mematok harga eceran tertinggi, dan minyak goreng ajaib membanjiri pasar, tapi dijual dengan harga yang membuat kepala pusing. Ini adalah pilihan yang sulit bagi orang-orang, mereka ingin membeli mereka tidak punya uang, mereka tidak membeli mereka tidak memasak.

Baiklah, biarlah soal minyak goreng menjadi urusan Menteri Perdagangan M Lutfi yang sudah berjanji akan mengungkap mafia minyak goreng itu. Padahal belum muncul siapa mafia yang kurang ajar membuat minyak goreng seperti ditelan bumi.

Baca juga: DPR Minta Produsen Minyak Goreng Soal Kelangkaan di Pasar

Kini rakyat disuguhi urusan politik yang tak kalah memusingkan. Kali ini bukan datang dari pimpinan parpol yang meminta agar Pilkada 2024 ditunda, melainkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Polisi Tolak Laporan Haris Azhar Soal Luhut, Alasan Tidak Diungkap

Jika pimpinan parpol hanya menyombongkan penundaan pilkada berupa pembicaraan tanpa data, tidak demikian dengan Pak Luhut. Ia terang-terangan menyatakan 110 juta warganet mendukung penundaan Pemilihan Umum 2024. Angka yang muncul memang luar biasa.

Dalam bahasa Dewan Pengarah Dewan Redaksi Media Group, Saur M Hutabarat, data tersebut luar biasa karena melebihi daftar pemilih tetap 100.359.152 yang diterbitkan KPU pada 8 Desember 2020.

Baca juga: Data Besar atau Mulut Besar

Jumlah yang begitu besar tentu menimbulkan pertanyaan, apakah big data atau big mouth alias mulut besar. Data besar dipertanyakan oleh orang-orang dari enam sudut pandang. Pertama, metodologi. Bahkan ada pakar yang pengetahuan surveinya sangat mumpuni sehingga menantang validitas big data. Tapi gayung tidak menjawab, entah kenapa.

Sudut pandang kedua menyangkut posisi menteri yang berbicara. Kalau soal pemilu, seharusnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ada kemungkinan menteri lain akan berbicara lancang tentang hal yang sama nanti. Alasannya sederhana, hanya Pak Luhut yang bisa bicara, saya juga ingin bicara soal Pilkada 2024.

Sudut pandang ketiga adalah pertanyaan apakah ada alasan untuk meminta Joko Widodo mundur dari kursi kepresidenan. Masalahnya, siapa yang menyuruh turun? Bukankah masa jabatan Jokowi sudah selesai pada 2024? Kalau disuruh turun, tidak sampai 2024. Bahkan ada yang secara tegas mengutip konstitusi bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Tidak setiap tujuh atau delapan tahun.

Sudut pandang keempat adalah bahwa pemilu membutuhkan banyak biaya meskipun kita sedang berperang dengan pandemi. Bukankah pemilu sudah dianggarkan sejak lama dan sudah disetujui oleh instansi terkait? Lalu dimana masalahnya? Apakah itu alasan pemilihan ditunda?

Jika dibandingkan dengan biaya ibu kota nusantara, anggarannya juga sangat besar. Mengapa Anda bahkan repot-repot dengan biaya pemilu? Secara hukum, seberapa kuat program presiden dan tatanan konstitusional?

Sudut pandang kelima, kebebasan berpendapat, kebebasan berpendapat karena ini adalah era demokrasi. Jadi tidak apa-apa membicarakan penundaan pemilu. Artinya, jangan lantas marah atau tersinggung bila ada pihak yang tidak mendukung penundaan pilkada. Begitu juga jika ada yang tidak setuju, tunda saja pengembangan IKN demi pemulihan ekonomi?

Sudut pandang keenam, IKN adalah warisan Jokowi. Apalagi para gubernur telah diperintahkan untuk membawa tanah dan air dari daerahnya masing-masing untuk dipersatukan sebagai lambang persatuan bangsa. Lalu, dalam upaya menjamin keberlangsungan IKN, Jokowi ingin melanjutkan kursi kekuasaan tapi meminjam kata-kata orang lain? Saya yakin Jokowi tidak ingin terus menjadi presiden. Dua periode sudah cukup menurut konstitusi saat ini.

Jika mengutip pernyataan Jokowi sebelumnya terkait desakan perpanjangan masa jabatan, ada yang ingin menampar mukanya, kedua mencari muka, dan ketiga ingin menipu. Luar biasa, mantan walikota Solo itu melontarkan pernyataan menolak gagasan penundaan pilkada. Bahkan, masih ditambahkan bahwa ia mematuhi konstitusi.

Gaya Orde Baru

Yang pasti, melalui big data yang diungkapkan Pak Luhut, khususnya soal perpanjangan masa jabatan presiden, ada yang mengatakan itu mewakili gaya Orde Baru. Dosen Ilmu Politik dan Kajian Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam membenarkan hal tersebut. Uniknya, Ahmad menyoroti sikap politik Luhut yang seolah-olah dibungkam Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani terang-terangan menolak ucapan Luhut. Bahkan, Puan juga mengaku punya data sendiri yang tidak sama dengan Luhut.

Memang, posisi Luhut di kabinet sangat luar biasa. Ada banyak peran sentral di sana. Begitu banyak orang memanggilnya menteri segala urusan. Demikian disampaikan politikus Gerindra Ferry Juliantono pada 5 September 2018 yang menyoroti peran Luhut yang seringkali di luar tugas pokok dan fungsinya.

Kembali ke big data, ada tantangan untuk membuka data tersebut seperti dua sisi pedang. Jika dibuka, dapat membawa tuntutan pidana karena sembarangan mengungkapkan data pribadi orang lain. Namun jika big data tidak diungkapkan, sama saja dengan menegaskan bahwa itu bukan big data melainkan hanya big mouth atau banyak omong.

Related Post