Ma’ruf Amin, Pesantren dan Ekonomi

GLOBAL Islamic Financial Awards (GIFA) 2021 kembali digelar di London, Inggris. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada ajang yang ke-11 ini, GIFA memberikan apresiasi kepada para aktor dan lembaga yang aktif mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah secara internasional. Dari Indonesia, pemenang GIFA tahun ini adalah Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin yang mendapatkan GIFA Laurates ke-11 tahun 2021 sebagai Kepala Negara yang memajukan perbankan dan keuangan syariah di negaranya.

Penghargaan bergengsi kelas dunia di bidang ekonomi dan keuangan syariah ini bukan yang pertama kali bagi Indonesia. Tahun 2016 Presiden Joko Widodo menerima GIFA Leadership Award 2016. Di tahun yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang saat itu menjadi Ketua MUI juga menerima GIFA Lifetime Award. Kemudian, pada tahun 2019 Indonesia mendapat penilaian peringkat pertama untuk pengembangan keuangan syariah.

Apresiasi internasional atas keberhasilan pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia harus dijadikan sebagai instrumen dan daya ungkit untuk terus bekerja keras mewujudkan visi Indonesia menjadi hub global ekonomi syariah dan industri halal dunia. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber ekonomi baru pasca pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia.

Melampaui waktu

Ma’ruf Amin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden merupakan sosok yang unik dan istimewa. Dia menjelma dalam banyak tokoh; kiai, ulama, politisi, praktisi, dan akademisi. Sebagai kiai, ia menjadi ketua Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Tangerang, yang berdiri sejak 2001. Dalam biografinya yang berjudul KH Ma’ruf Amin : Penggerak Umat, Pelindung Bangsa, disebutkan bahwa model pendidikan pesantren memiliki konsep pondok pesantren 12 tahun dengan jenjang pendidikan sanawiah (tingkat SLTP) hingga sarjana (tingkat S-1).

Karakter klerikalnya tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan melampaui zamannya. Pada 2015, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum MUI, sekaligus menjabat sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama (PBNU) ke-10. Kiprahnya di dunia akademik, dikukuhkan dengan gelar Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) bidang Ekonomi Syariah Muamalat dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada Mei 2017.

Selama ini Ma’ruf Amin dikenal luas sebagai seorang drafter dan fondasi bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Atas sumbangsihnya, Bank Indonesia memberinya penghargaan sebagai pegiat ekonomi syariah terbaik tahun 2017. Praktis, dia adalah beberapa tokoh pesantren yang konsisten dan vokal tentang keunggulan ekonomi dan keuangan syariah.

Umumnya, para pemimpin pesantren lebih dominan berbicara tentang fiqh agama, tasawuf, teologi, dan disiplin ilmu lainnya. Padahal, ilmu ekonomi Islam dan turunannya adalah ilmu pesantren. Hampir setiap orang yang belajar di pesantren akrab dengan istilah mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istisna, salam, dan lain-lain, yang semuanya merupakan istilah kunci dalam keuangan Islam.

Kontekstualisasi istilah-istilah kunci dalam fiqh muamalah maliyah (ekonomi dan keuangan) yang diajarkan di pesantren dalam praktik ekonomi modern, memang membutuhkan dukungan kemampuan analisis dan penguasaan teori ekonomi dan keuangan modern agar lebih mapan dan kuat ketika mengkaji Islam. masalah ekonomi dan keuangan. .

Menariknya, literatur ekonomi dan keuangan modern dapat dipelajari dengan mudah oleh siapa saja, dengan latar belakang keilmuan apa pun. Tak terkecuali pesantren. Ma’ruf Amin adalah tokoh pesantren yang berhasil mengontekstualisasikan fiqh muamalah maliyah dalam praktik keuangan modern dengan cemerlang.

Dalam buku yang berjudul Jalan Ma’ruf Amin, yang ditulis oleh Sahala Panggabean dan Anwar Abbas (2019), disebutkan bahwa konsep ekonomi kerakyatan, istilah lain dari ekonomi Islam dalam kerangka Ma’ruf Amin, harus bawah ke atas dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada umumnya. Singkatnya, perekonomian harus adil, merata, dan dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya pemilik modal. Oleh karena itu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan jiwa kewirausahaan (kewiraswastaan) termasuk melibatkan siswa adalah kunci ekonomi ini.

Mandat khusus

Kita beruntung memiliki wakil presiden yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan diberi mandat khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengawal dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis syariah ini.

Fokus Wapres pada tugas ini sebenarnya sejalan dengan mimpi besar pemerintah agar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global, dengan kekuatan utama mayoritas penduduk muslim. Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah dalam segala bidang kehidupan sangat strategis dan berpotensi untuk dikembangkan bersama guna mendukung perekonomian nasional.

Tumbuhnya kelas menengah dan generasi milenial muslim yang sadar akan kebutuhan dan kecenderungan kuat untuk melakukan aktivitas sesuai keyakinannya serta meningkatnya kebutuhan akan produk dan jasa berbasis syariah merupakan kekuatan pasar yang dimiliki bangsa kita.

Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi sebagai ketua dan wakil presiden Ma’ruf Amin sebagai wakil ketua dan ketua harian, merupakan komitmen besar pemerintah. dalam menyambut gelombang besar arus ekonomi dan sosial. Keuangan syariah yang telah menjadi trend global.

Saat ini, hampir semua negara di dunia sedang mengembangkan industri ekonomi dan keuangan syariah. Negara-negara seperti Hong Kong, Beijing, bahkan Moskow di Rusia terlibat aktif dalam mendirikan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Negara-negara yang selama ini dianggap memiliki afiliasi kuat dengan ideologi komunisme atau sosialisme secara terbuka menerima kehadiran sistem keuangan Islam.

Hal ini juga menegaskan bahwa bisnis keuangan syariah tidak lagi terbatas pada orang-orang dengan latar belakang ideologi dan agama tertentu, meskipun pada awalnya diprakarsai oleh umat Islam.

merek Ekonomi dan keuangan Islam tidak ditujukan untuk umat Islam, tetapi untuk semua orang.

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, transparansi, pemerataan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan bersifat universal. Oleh karena itu, bersifat umum terlepas dari latar belakang ideologi dan agama suatu negara tertentu.

Universalitas ekonomi dan keuangan Islam inilah yang menjadi ciri khasnya yang memungkinkannya beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan kontemporer. Isu mengenai ekonomi sirkular, ekonomi hijau, energi baru dan terbarukan, misalnya, pada prinsipnya menjadi isu yang menjadi pusat perhatian dalam spektrum ekonomi dan keuangan Islam. Artinya, tanpa dorongan dari pemerintah atau regulator, lembaga keuangan berbasis syariah harus bermain di kawasan ini sebagai kewajiban moral dari nilai-nilai syariah yang diperjuangkan.

Menyadari prinsip

Keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agung syariah (maqasid al-syariah), yang diwujudkan dalam praktik ekonomi dan keuangan yang adil, transparan, merata, dan sejahtera. Oleh karena itu, konsep maqasid al-syariah ini harus menjadi bagian integral dari keseluruhan operasi serta budaya kerja bisnis dan lembaga keuangan yang dijalankan dengan prinsip syariah.

Jadi, konsep penting keuangan syariah yang sering ditampilkan dan diusung oleh Ma’ruf Amin di setiap kesempatan adalah bagaimana praktik keuangan syariah harus mengarah pada pemajuan kemakmuran (QS An-Nahl ayat 97), pemerataan ekonomi (QS Al -Hasyr ayat 7), penciptaan kesejahteraan lahir dan batin (QS An-Nur ayat 51, QS Ar-Rum ayat 38, QS Luqman ayat 5, QS Al-Mujadilah ayat 22).

Kemudian, penguatan kerjasama dan partisipasi aktif (QS Al-Maidah ayat 2). Ini berarti bahwa keuangan Islam harus didasarkan pada dan mengarah pada prinsip besar ini. Begitulah larangan riba (eksploitatif dan diskriminatif), gharar (spekulatif, merusak, dan mengambil milik orang lain), dan maisir (mendapatkan keuntungan dengan cara batil, licik, dan tipu daya) menjadi prinsip yang saling melengkapi, membedakan, dan menyempurnakan.

Esensi dari konsep interaksi sosial ekonomi yang ditawarkan dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan untung-rugi, seperti esensi yang ditawarkan oleh paham kapitalisme, yang diketahui sering mengarah pada sosial-ekonomi yang sangat tinggi bahkan ekstrim. kesenjangan ekonomi. Konsep interaksi bisnis dan keuangan dalam Islam didasarkan pada kebaikan bersama umat manusia dan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.

Oleh karena itu, Islam tidak melegalkan praktik riba yang menindas, praktik manipulasi (gharar) merugikan, praktek spekulatif (majhul) tidak jelas, dan praktek perjudian (qimar) kotor. Singkatnya, Islam mendasarkan legalitas setiap transaksi hanya pada transaksi yang dibangun di atas prinsip kesepakatan bersama.taradhin) dan dengan hati terbuka (tib an-nafs).

Tidak mudah mengkampanyekan sistem ekonomi dan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah yang tinggi (maqasid al-syariah) di tengah menguatnya stigmatisasi kata syariah dan maraknya praktik maksiat lainnya yang mengatasnamakan syariah. Kita perlu menduplikasi sosok Ma’ruf Amin dalam skala yang lebih besar, yang secara konsisten mengedepankan nilai dan keunggulan kompetitif ekonomi dan keuangan Islam.

Related Post