Masyarakat Kalimantan Tuntut UU Minerba Dibatalkan

Masyarakat Kalimantan Tuntut UU Minerba Dibatalkan

DINAMISATOR Jaringan Advokasi Profesional Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengucapkan berdasarkan sidang rakyat secara virtual dan langsung pada media baik, disepakati bahwa warga Kalimantan menuntut UU Minerba dibatalkan.

“Dalam sidang rakyat dengan tema Suara Rakyat Kalimantan yang ditayangkan secara langsung melalui medsos kemarin, semua sepakat minta UU Minerba dibatalkan karena menjadi pembuka ustaz penghancuran ekologi di Kalimantan, ” kata Pradarma Rupang, Minggu (31/5).

Sidang rakyat digelar karena sebelumnya DPR mengesahkan transisi UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) atau UU Minerba dalam rapat paripurna pada Selasa (12/5). Berbagai situasi yang muncul dalam sidang rakyat secara virtual itu, antara lain pernyataan Taufik Iskandar, perwakilan umum Desa Santan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim. Ia menyatakan kerusakan akibat penambangan di wilayahnya sangat kompleks.

Menurut dia, limbah yang dibuang ke Sungai Santan menyebabkan polusi air parah, sehingga masyarakat tidak lagi bisa memperoleh air bersih secara gratis. Apalagi, kini warga harus merogoh Rp200. 000-Rp400. 000 untuk memenuhi keinginan air bersih. Sungai itu sempat menjadi sumber penghasilan warga secara tangkapan udang dan ikan, mereka mampu mengantongi sedikitnya Rp300. 000-Rp 400. 000 dari hasil berburu pada sungai. Lubang-lubang bekas penambangan dengan jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga pun menjadi isu yang tidak kunjung ada jalan keluarnya.

“Seperti yang terjadi di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, rumah warga dilanda banjir lumpur jika hujan. Bahkan, lubang-lubang bekas tambang yang menganga itu telah memakan korban jiwa, ” tambahnya.

mengaji juga: Usai Lebaran Harga Ikan di Sungailiat Stabil

Rahma Wati, orang usang yang harus menanggung kesedihan akibat anaknya menjadi salah satu dari 30 korban meninggal akibat lubang-lubang tambang tersebut pun menyesalkan keputusan negeri dan DPR yang meloloskan UNDANG-UNDANG Minerba. Ia menilai produk kaidah itu akan memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada perusahaan tambang untuk memajukan bisnisnya tanpa memperdulikan aspek sosial, ekonomi, bahkan keselamatan warga sekitar.

Ria Anjani dibanding Jaringan Advokasi Tambang Provinsi Kalimantan Utara juga meminta pemerintah mencoret UU Minerba, karena tidak menganjurkan kesejahteraan kepada masyarakat dan menyingkirkan kebutuhan masyarakat. Ia menolak adanya penambahan izin penambangan baru mengikuti mendesak agar kasus-kasus hukum di Kalimantan Utara dievaluasi.

Pemberian izin yang tumpang tindih di Kalimantan Utara pun menjelma sumber bencana. Di Kabupaten Malinau, PDAM telah menghentikan distribusi air karena sumber air di sejumlah sungai di kawasan itu tidak mampu disaring.

“Masifnya penambangan di Kabupaten Bulungan, menyebabkan laju deforestasi dan pencemaran di bahar tidak tertahankan, sehingga tidak hanya penduduk darat yang dirugikan, tetapi pula penduduk pesisir, ” ucap Sombong. (OL-3)

Related Post