Melestarikan Jakarta sebagai Ikon Nasional

Penghitungan mundur menuju Ibukota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai. Dua tahun ke depan, tepatnya Agustus 2024, akan menjadi transisi menuju berakhirnya status Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Ada banyak diskusi publik tentang seperti apa Jakarta setelah alih status.

Ada perasaan cemas dan khawatir bagi sebagian orang, yang bisa jadi merupakan wujud kecintaan masyarakat terhadap Jakarta. Saya sendiri cukup optimistis posisi Jakarta tidak akan banyak berubah, Jakarta sebagai ikon nasional tetap tak tergantikan. Jakarta akan terus tumbuh sebagai kota yang inspiratif dan kaya akan ide.

Sejarah panjang menjadi sebuah kota, semoga bisa menginspirasi terbentuknya sebuah komunitas di IKN Nusantara nantinya. Soal infrastruktur fisik, termasuk sarana penunjang IKN Nusantara, kami sudah yakin dengan tahapan pembangunannya. Namun, masyarakat seperti apa yang akan tumbuh dalam IKN di masa depan, kita tidak bisa membayangkan untuk saat ini. Pada fase ini, diharapkan Jakarta dapat menginspirasi IKN Nusantara.

Sumber inspirasi IKN

Satu hal yang bisa dipetik dari Jakarta adalah terkait nilai toleransi. Jakarta terbentuk dari awal sebagai kota dan kota perdagangan, sehingga komposisi penduduknya beragam, baik terkait suku maupun kepercayaan, sehingga Jakarta sejak lama dikenal sebagai kota yang toleran.

Dalam setiap perayaan hari besar keagamaan misalnya selalu berjalan dengan lancar dan tentram, seperti saat memasuki bulan Ramadhan, kemudian perayaan Idul Fitri dilanjutkan. Posisinya sebagai kosmopolitan, membuat ikatan primordial seluruh warganya mencair secara alami.

Kemudian beberapa fasilitas umum yang belum bisa dikembangkan di Jakarta secara maksimal, karena sejumlah kendala, seperti jalur khusus sepeda, pejalan kaki, kawasan hijau, dan lain sebagainya, bisa diwujudkan nanti di IKN.

Perlu diciptakan ruang publik yang ramah lingkungan dan hijau. Hal ini sejalan dengan target Indonesia menjadi negara nol emisi bersih pada tahun 2060, dan jika memungkinkan bahkan lebih cepat.

Tentu semuanya sudah dirancang, terkait program elektrifikasi transportasi, untuk itu ekosistemnya harus disiapkan.

Di beberapa titik strategis perlu dibentuk SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) yang fungsinya hampir sama dengan SPBU berbahan bakar fosil, hanya saja untuk kendaraan listrik.

Harus dipastikan sejak awal bahwa IKN akan didukung oleh energi terbarukan. Mengingat sudah tidak ada lagi PLTU (berbasis batu bara), maka penggantiannya menggunakan teknologi baterai berkapasitas besar sebagai sistem penyimpan energi, sehingga dapat menopang kebutuhan listrik IKN secara stabil.

Selain kesiapan infrastruktur dan ruang publik, juga perlu dipikirkan pada tataran yang lebih abstrak, salah satunya adalah bagaimana mengubah persepsi tentang kekuasaan.

Warga IKN diasumsikan sebagai komunitas yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil, bagaimana hubungan antara pejabat dan staf begitu mesra dan berwajah lebih manusiawi. Tidak lagi kaku dan tertutup seperti yang kita pahami dan saksikan selama ini.

Salah satunya soal protokol ketika pejabat (termasuk presiden) berkendara, tidak perlu menggunakan konvoi kendaraan pengawal dengan sirine meraung. Khusus untuk konvoi kendaraan rombongan presiden tetap sesuai dengan prosedur pengamanan yang ada selama ini mengingat posisinya sebagai simbol negara. Hanya saja lebih baik dikurangi bunyi sirinenya, karena di IKN tidak ada lagi kemacetan seperti Jakarta.

Dan pada akhirnya, semua itu merupakan upaya bersama untuk mengkondisikan terciptanya masyarakat madani yang utuh.

Dinamika dan ide politik

Bahkan, Jakarta pernah mengalami pelepasan status sebagai ibu kota, meski hanya sementara, yakni ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan (1946 – 1949).

Uniknya, Perdana Menteri Sutan Sjahrir tetap bermarkas di Jakarta di tengah kepungan tentara pendudukan. Kegigihan Sjahrir di Jakarta, meski mempertaruhkan keselamatan jiwanya, menyiratkan simbol lain, bahwa di Jakarta selalu ada ruang untuk kritis terhadap kekuasaan.

Hubungan antara kota-kota besar dan politik merupakan fenomena tersendiri, terutama di kota yang “demokratis” seperti Jakarta.

Mengingat kota (khususnya Jakarta) memiliki track panjang pasang surut sebuah rezim. Seperti rezim Orde Baru di masa lalu dan munculnya gerakan reformasi pada Mei 1998, adalah contoh terbaik dari fenomena politik perkotaan, karena pada awalnya dibangun secara intensif oleh poros Jakarta – Bandung – Yogyakarta.

Jika diperhatikan, hampir semua peristiwa politik yang monumental selalu terjadi di kota-kota besar, seperti (khususnya) Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Salah satunya mungkin karena keberadaan perguruan tinggi ternama, yang memiliki tradisi berpikir mandiri, yang secara konsisten menghasilkan akademisi dan aktivis mahasiswa yang menjaga sikap kritisnya. Dengan demikian, Jakarta masih memiliki posisi khas dalam politik, termasuk ketika statusnya sebagai ibu kota Republik Indonesia dicabut.

Sebagai perbandingan, peran kampus dalam dinamika politik perkotaan, dapat kita lihat di kota yang relatif kecil, yaitu Kota Salatiga. Kota yang hingga tahun 1970-an masih dikenal sebagai “kota pensiunan” kemudian berkembang menjadi kota yang dinamis, karena adanya kampus UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana).

Apalagi setelah kehadiran intelektual cum aktivis Arief Budiman, yang menjadi inspirasi bagi aktivis gerakan mahasiswa di Salatiga, bahkan secara nasional. Keberadaan UKSW juga menggerakkan sektor ekonomi di Salatiga, seperti jasa kos-kosan dan bisnis kuliner.

Artinya, Jakarta terus berperan sebagai sumber ide yang terus mengalir. Selain kampus, keberadaan think tank seperti BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), maupun swasta seperti CSIS, LP3ES, Komunitas Salihara, dan sebagainya, akan terus mewarnai perjalanan Jakarta.

Misalnya, revitalisasi pasar modern Sarinah merupakan langkah cerdas bagi anak bangsa untuk menghidupkan kembali konsep Trisakti Bung Karno, khususnya pada titik kemandirian ekonomi.

Pelajaran terbaru yang dapat kita ambil dari Jakarta adalah bagaimana kerjasama lintas sektoral terjadi ketika menghadapi pandemi COVID-19, ketika sejumlah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, menyelenggarakan vaksinasi, baik dosis primer maupun booster, dalam rangka percepatan transisi ke endemik. . Jakarta juga bisa menjadi contoh yang baik, ketika warganya sangat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Sejalan dengan konsep kota sehat menurut WHO (World Health Organization), perlu adanya pendekatan yang komprehensif untuk menciptakan kawasan dan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini tidak hanya didasarkan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada aspek ekonomi, budaya, sosial dan kemanusiaan. Variabel-variabel tersebut semuanya masuk dalam SDG’s (sustainable development goals), sebagai kota yang bersih, sehat dan nyaman untuk ditinggali warganya.

Pengalaman mengatasi pandemi juga menunjukkan bahwa kota yang sehat juga bertumpu pada kesadaran warga dan upaya terus menerus untuk meningkatkan berbagai penataan kesehatan kota.

Di masa pandemi, sistem kesehatan kota (Jakarta) diuji dengan beban berat menangani pasien. Namun, ada pelajaran yang bisa dipetik, bahwa sistem pelayanan kesehatan yang kuat dan responsif harus dibangun, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada akhirnya, kami cukup optimis bahwa Jakarta sebagai ikon nasional di bidang pendidikan, jasa, budaya, perdagangan, dan sebagainya akan tetap lestari.

Andai saja kota kecil (seperti Salatiga) benar-benar mampu bertahan di zaman, khususnya Jakarta, ia akan terus tumbuh dan berkembang, apapun statusnya nantinya.

Related Post