Memberantas Penyakit Negeri

PRESIDEN Joko Widodo dan jajaran pemerintahan dari awal periode pertama berkuasa hingga memasuki periode kedua, menaruh perhatian besar terhadap masalah korupsi. Media massa tidak lelah mengangkat isu melalui berita. Tujuannya, pemerintah dan semua pihak terkait mencegah. Toh, perilaku koruptor tampaknya tetap setia. Korupsi dan upaya pemberantasannya tidak pernah ketinggalan zaman.

Hal ini menunjukkan bahwa korupsi seolah-olah sudah mengakar dan sistemik. Ironis memang. Negara yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai prinsipnya telah menjadi lahan subur bagi korupsi. Korupsi begitu mengakar dalam sistem dan pola kehidupan sehingga sulit untuk diberantas. Budaya korupsi menunjukkan bahwa pemberantasannya bukanlah hal yang sepele.

Keberadaan KPK rupanya tidak menjamin punahnya korupsi. Publik hanya bisa berharap agar lembaga antikorupsi tidak kekurangan kekuatan untuk menangkap dan mengadili para koruptor demi tegaknya wibawa negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengatakan bahwa korupsi telah membudaya secara sistematis sama artinya dengan menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan taktis orang-orang yang mahir dalam strategi.

Dorongan egois

Koruptor adalah aktor dan figur yang rasional dan egois. Maksimalisasi keuntungan dari tindak korupsi menjadi sasaran taktis-strategis para pelakunya karena adanya dorongan-dorongan egois dalam diri mereka. Mereka tahu persis sanksi hukum yang akan diterima, tetapi egoisme dominan ketika mereka membuat strategi untuk memperkaya diri melalui korupsi. Rasionalitas yang digunakan bukanlah rasionalitas untuk menangkap makna, melainkan rasionalitas instrumental.

Pelaku memaksimalkan keuntungan dari perbuatan korupsi. Oleh karena itu pada dasarnya sanksi hukum terhadap pelaku tidak cukup untuk membuat jera. Hal ini terjadi karena secara matematis hasil korupsi melebihi beratnya sanksi, apalagi ada remisi atau pengurangan hukuman. Bahkan di hadapan petugas pemasyarakatan (LP) mereka akan bertindak sopan hanya untuk mendapatkan remisi hukuman, bukan perubahan perilaku.

Suap kepada petugas lapas bukanlah hal yang tabu bagi mereka. Sebelum ditangkap dan diadili, bahkan setelah melakukan sanksi hukum mereka akan tetap menggunakan siasat untuk melakukan korupsi. Itulah dahsyatnya daya jelajah korupsi. Pertanyaan reflektifnya adalah apakah korupsi bisa dicabut. Fakta menunjukkan bahwa sanksi hukum tidak cukup ampuh untuk membuat jera para koruptor. Namun, KPK dan bahkan masyarakat Indonesia tak perlu sungkan untuk optimis. Korupsi bisa diberantas jika akarnya dicabut. Pertanyaannya adalah, di mana root dan bagaimana menghapusnya?

Thomas Hobbes (1588) memiliki konsepsi yang tepat tentang mencabut korupsi. Hobbes berkata, korupsi atau tindakan pembusukan adalah suatu keadaan ‘penyakit’ yang muncul dari dalam diri manusia. Begitulah konsepsi awalnya tentang locus of corruption seperti yang tertuang dalam De Homine (1658) dan Leviathan (1651), khususnya Bab XXVII, di mana ia menggambarkan korupsi sebagai virus yang mematikan atau pembubaran negara dalam konteks politik.

Dalam konteks itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Ada tiga jenis virus mematikan, yakni korupsi oleh masyarakat, aparatur negara, dan aparat penegak hukum. Ia menyebut ketiga jenis korupsi ini sebagai korupsi kognitif yang pada dasarnya merupakan tindakan pembusukan karena menipu orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok yang pada gilirannya akan merusak seluruh tatanan sosial. Kenyamanan hidup bersama terganggu dan kesejahteraan umum masih menjadi rangkaian kata dalam janji. Bagaimana tindakan pembusukan terjadi?

Dalam gaya seorang empiris-materialis, Hobbes menggambarkan sifat dan mekanisme korupsi. Pada dasarnya, manusia adalah gerakan. Ada gerakan-gerakan pada manusia yang bersifat vital karena menandai kehidupan dan ada pula yang bersifat volunter karena berfungsi untuk menjaga agar gerakan-gerakan vital pada manusia tetap berjalan karena merupakan gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan-gerakan ini berlangsung secara mekanis. Lebih dari gerakan mekanis sukarelawan selalu mengikuti dorongan.

Dari sana ia mendalilkan bahwa tindakan seseorang ditentukan oleh dorongan yang paling kuat dalam hatinya ketika ia ingin melakukan sesuatu. Di ranah inilah Hobbes, yang juga pelopor psikologi modern, menempatkan hasrat sebagai elemen yang mencirikan kodrat manusia sebagai makhluk hasrat. Dari waktu ke waktu, manusia selalu menginginkan. Yang paling diinginkan setiap manusia adalah terus hidup nyaman.

Apakah ada yang ingin hidup menderita? Pasti tidak ada. Itulah sebabnya ketika dihadapkan pada sesuatu yang seolah-olah menjamin kelangsungan dan kenyamanan hidup, hasrat akan meningkat menjadi nafsu. Dalam konteks itu korupsi ada dan terjadi. Korupsi muncul dari dorongan untuk hidup nyaman. Hasrat dan keinginan untuk hidup semakin lama menjadi motif korupsi.

Ketika ada objek dan peluang, keinginan dalam makhluk taktis-strategis akan menguat menjadi nafsu korupsi. Ketakutan akan kematian, setidaknya ketakutan akan penderitaan berubah menjadi dorongan paling kuat dalam dirinya. Saat itulah korupsi mendapat ruang dan jika itu terjadi akan sulit dihentikan. Pertanyaannya, apakah korupsi bisa dihentikan? Untuk pertanyaan seperti itu, Hobbes akan menjawab, tentu saja dia bisa! Bagaimana caranya?

resep yang efektif

Pada hakekatnya hukum adalah perintah negara yang harus ditaati. Sebagai perintah, hukum bersifat memaksa. Pemaksaan ini efektif karena disertai dengan sanksi yang dilaksanakan secara tegas, pasti, dan adil karena tujuan hukum adalah untuk menjamin nilai-nilai yang paling vital bagi kehidupan bersama.

Untuk itu, ketentuan hukum harus dirumuskan selain dirumuskan secara jelas juga. Apalagi, sebelum ketentuan hukum itu diberlakukan, harus disebarluaskan kepada masyarakat agar mendapat penerimaan dan pengakuan. Dalam garis pemikiran ini, hukum adalah toleransi nol. Ketentuannya tidak meninggalkan celah sedikitpun untuk dilanggar oleh manusia taktis-strategis dan egois.

Sifat hukum yang demikian tidak memberikan ruang bagi korupsi di masyarakat untuk berkembang. Jika ada makhluk taktis-strategis dan egois yang melakukan korupsi sebelum ketentuan hukum dibuat dan ditegakkan, atas nama keadilan hukum, orang-orang tersebut akan dikenakan sanksi tegas dan pasti. Fungsi edukatif hukum juga diperkuat. Ketegasan, kepastian, dan penerimaan masyarakat terhadap ketentuan hukum, selain menutup segala kemungkinan korupsi, juga menyadarkan masyarakat untuk menata keinginannya.

Begitulah cara Hobbes dan Hobbesians mentabukan larangan dan pada saat yang sama mencabut korupsi secara radikal. Hanya dengan demikian, negara dalam hal ini pemerintah menjadi kuat dan tidak terbantahkan karena rakyat benar-benar dilindungi, dibela, dan kesejahteraannya ditingkatkan.

Ide-ide Hobbes tentang korupsi dan cara mengatasinya adalah salah satu bagian kecil dari konsepsinya tentang negara yang kuat dan tak terbantahkan atau Leviathan. Sebuah konsepsi yang ketat sehingga tidak ada negara yang secara terbuka mengklaim menerapkan konsepsi ini.

Namun, banyak pemimpin negara sejak abad ke-17 telah menerapkan konsep ini secara rahasia, terutama
dalam hal pelarangan dan pencabutan akar korupsi. Akibatnya, ciri-ciri negara lunak tidak pernah diusung oleh negara-negara tersebut. Keadaan lunak Indeks pada akhir tahun 2021 bisa dijadikan acuan untuk itu. Presiden Jokowi tentu lebih tahu untuk memaksimalkan peran lembaga penegak hukum, khususnya KPK, didukung oleh komitmen semua elemen untuk bekerja keras membantu mencegah dan memberantas tumbuhnya ‘penyakit’ tanah air.

Related Post