Menajamkan Sensitivitas Humas Pemerintah melalui Kearifan Lokal

Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan anugerah yang dapat memberikan banyak manfaat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk kegiatan komunikasi publik pemerintah. Pendekatan budaya terhadap strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas dapat memberikan pengaruh terhadap makna dan tingkat penerimaan individu, sehingga kesesuaian strategi komunikasi dengan budaya dapat mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi (Kuo dan Chew, 2009 dalam Kriyanto, Rachmat., Sa’diyah, 2017).


Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan kearifan lokalnya masing-masing. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh humas pemerintah, baik yang bertugas di tingkat pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk menyampaikan berbagai informasi, kebijakan, dan program strategis pemerintah. Narasi terjadwal dapat disampaikan dengan menggunakan kearifan lokal, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah yang lebih membumi atau lebih akrab dengan masyarakat, kegiatan berbasis budaya lokal yang dianggap efektif dan disukai masyarakat, dan sebagainya.

Hal ini dapat menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena semakin mirip latar belakang dan kerangka acuan yang salah satunya adalah nilai budaya antara komunikator (pemerintah) dan komunikan (masyarakat), semakin mudah proses pertukaran makna. dalam kegiatan komunikasi akan (Schram, 1994 dalam Kriyanto, Rachmat., Sa’diyah, 2017).

Kearifan lokal dan komunikasi publik

Hingga saat ini, banyak humas pemerintah yang menggunakan kearifan lokal untuk menyebarkan pesan tentang kebijakan dan program pemerintah. Bahkan, tidak heran jika masyarakat awam secara langsung mengonsumsi informasi kebijakan atau program dari hasil kajian, undang-undang atau peraturan lainnya, akan terasa rumit.

Misalnya, pada tahun pertama pandemi COVID-19, banyak strategi komunikasi publik yang memanfaatkan kearifan lokal oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengkampanyekan pencegahan dan pengendalian virus. Seperti himbauan protokol kesehatan dan tidak mudik menggunakan berbagai bahasa daerah, mengadakan festival bele’uto sebagai upaya pencegahan covid-19 di Gorontalo (Pembengo, 2020), gerakan Eling Lan Ngelingke (mengingat dan mengingatkan) protokol kesehatan di Kabupaten Magelang (Kharisma, 2021) dan lain-lain. Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital terus berkembang pesat, kearifan lokal tetap memiliki kekuatan dan tempat tersendiri di hati masyarakat.

Pendekatan kearifan lokal dalam komunikasi publik sebenarnya juga dapat digunakan oleh humas pemerintah dalam membumikan narasi Kepresidenan G-20 Indonesia kepada publik sekaligus memperkenalkan nilai kearifan lokal jati diri bangsa kepada para delegasi G-20. Laksamana (2001) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu hal mendasar yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses penyampaian informasi. Kearifan lokal berpotensi menjadi salah satu cara untuk membangun partisipasi aktif dan kedekatan dalam berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakat atau masyarakat.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika seorang praktisi humas di pemerintahan khususnya lembaga humas dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kearifan lokal masyarakat/daerah setempat, dan menggunakannya sebagai bagian dari strategi atau kampanye komunikasi publik. . Bahkan bukan tidak mungkin jika kearifan lokal dapat dikemas dengan memanfaatkan media digital dan kontemporer.

Narasi G-20

Namun dalam memanfaatkan kearifan lokal, humas pemerintah akan dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain mengemas pesan dan merumuskan narasi yang mudah dipahami atau lebih membumi bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial budaya. Hal ini juga menjadi tantangan ketika Indonesia diangkat menjadi Presidensi G-20 dari Desember 2021-November 2022. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memperkuat narasi, seperti peran Indonesia yang diangkat ke Presidensi G-20, berbagai kegiatan yang diadakan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh bangsa Indonesia.

Meskipun sosialisasi Kepresidenan G-20 oleh anggota negara lain kepada masyarakatnya dapat dijadikan acuan, hanya saja belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat di Indonesia. Persepsi atau narasi negatif dengan prasangka bahwa kegiatan terkait Kepresidenan G-20 hanya untuk kalangan elit dan intelektual, merupakan tantangan yang harus diredam dengan berbagai narasi yang mudah dipahami dan menyentuh masyarakat.

Tanpa menyentuh lebih jauh substansi materi yang dibahas dalam Kepresidenan G-20 Indonesia, sukses menggemakan narasi agar publik tahu bahwa keuntungan menjadi tuan rumah sangat minim. Tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan kearifan lokal atau festival budaya khas masing-masing daerah dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan narasi kebanggaan dan rasa memiliki masyarakat sebagai tuan rumah Kepresidenan G20. Dengan demikian, gaung Kepresidenan G-20 Indonesia tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga dapat memecah kebisuan penguatan di daerah.

Strategi dan kampanye komunikasi publik yang memberdayakan kearifan lokal berpotensi menjadi kunci untuk menerjemahkan hal-hal yang kompleks menjadi mudah dipahami dan disampaikan dengan cara yang sederhana. Hal ini berpotensi besar untuk mengarah pada penerimaan pesan Kepresidenan G-20 Indonesia yang mudah dipahami oleh masyarakat akar rumput. Tak hanya itu, pendekatan kearifan lokal juga dapat dihadirkan dalam berbagai pertemuan Kepresidenan G-20 Indonesia. Misalnya, kegiatan budaya yang dihadirkan pada pertemuan G-20 dapat menghadirkan citra Indonesia yang kreatif, kaya akan budaya, dan memiliki nilai gotong royong.

Melihat hal tersebut, tentunya humas pemerintah harus jeli dan kreatif dalam memilih strategi dan mengemas kearifan lokal. Penyajian pesan disajikan secara kekinian, menarik bagi generasi milenial, atau bahkan dikolaborasikan dengan teknologi digital. Penting juga untuk diingat bahwa penggunaan kearifan lokal bukan berarti anti digital.

Justru dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam menyampaikan narasi program, kebijakan dan regulasi yang digulirkan pemerintah, diharapkan semakin dekat (kedekatan) dengan masyarakat. Sekaligus menunjukkan jati diri, watak dan kepribadian budaya bangsa nenek moyang di tengah derasnya paham globalisasi di dunia.

Related Post