Menaklukkan Ancaman Sampah Wisata di Kawasan Konservasi

DI Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kawasan konservasi, baik di darat maupun di perairan. Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan 562 kawasan konservasi, seluas 27.140,384,05 hektar (ha) yang terbentang di seluruh nusantara.

Banyaknya kawasan konservasi yang dikembangkan menjadi destinasi wisata terbukti mampu menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Di balik tingginya kunjungan wisatawan di kawasan konservasi tersebut, biasanya muncul tumpukan sampah yang harus dikelola oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Kondisi ini memerlukan penanganan sampah pariwisata yang mendesak dan serius. Pengelolaan sampah di kawasan konservasi mengarah pada tujuan untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna endemik.

Sebagai pusat keanekaragaman hayati, Taman Nasional juga merupakan salah satu kawasan konservasi terbaik untuk menyaksikan satwa liar di Indonesia. Taman Nasional seluas 16,3 juta ha ini menampilkan keanekaragaman ekosistem Indonesia mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, sabana hingga lahan basah dan perairan.

Pengelolaan kawasan menggunakan salah satu pedoman, yaitu: Tol Pelacakan Efektivitas Manajemen (METT). Pedoman Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan ini digunakan sebagai alat untuk memantau tingkat pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Dari sudut pandang METT, sampah merupakan ancaman bagi kawasan konservasi. Upaya pengurangan sampah merupakan bagian dari praktik melindungi flora dan fauna dari ancaman sampah.

Jebakan perilaku dan tata kelola yang buruk
Salah satu tugas utama penanganan sampah di taman nasional (TN) dan di taman wisata alam (TWA) adalah perilaku para pelaku wisata – baik pengelola, pengunjung, maupun pedagang – yang tidak sadar akan kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Beberapa perilaku buruk tersebut antara lain: membawa makanan dan minuman yang berpotensi menjadi sampah, membuang sampah sembarangan, mengabaikan pemilahan sampah. Perilaku ini dibarengi dengan proses pengangkutan sampah yang tidak rutin, sehingga terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPS). Akibatnya, nilai estetika kawasan wisata tersebut tercoreng.

Jebakan perilaku diperburuk oleh tata kelola yang buruk. Hampir semua pengelola sampah di kawasan wisata menganut metode kumpul-angkut-buang yang sebagian besar tanpa pemilahan. Pemrosesan mandiri dan kerjasama dengan berbagai pihak juga sangat minim.

Fakta bahwa di banyak destinasi wisata di kawasan konservasi sudah menjadi ‘lagu klasik’. Masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan puntung rokok. Kurangnya sanksi tegas dari pengelola terhadap pengunjung dan pedagang yang melanggar aturan kebersihan.

Banyak pengelola kawasan hutan yang meremehkan masalah sampah, terutama dalam alokasi anggaran kegiatan. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di kawasan tersebut kurang memperhatikan penanganan limbah konstruksi.

Masalah limbah pelayaran yang terdaftar di Kawasan Wisata Alam Pesisir atau pulau-pulau akibat arus laut. Masalah sampah wisata alam di pulau-pulau wisata yang harus diangkut kembali ke daratan.

Tidak semua kawasan wisata memiliki SOP untuk pengunjung dan SOP untuk pedagang di kawasan wisata. Jika ada hanya sebagai prasyarat dan tidak dilaksanakan dengan baik. Payung hukum minimal untuk sanksi pelanggaran kebersihan.

Mencermati kondisi lapangan, beberapa solusi dapat menjadi alternatif pengelolaan sampah wisata di kawasan konservasi.

Pertamakeberanian pengelola untuk memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan sampah, terutama di destinasi yang berpotensi dikunjungi banyak pengunjung.

Kedua, menyusun dan menegakkan payung hukum dari konsep hingga peraturan rinci yang radikal untuk semua pelaku pariwisata. Penegakan prosedur standar layak untuk diinternalisasikan ke dalam budaya semua pelaku pariwisata.

Ketiga, koordinasi rutin antara pengelola kawasan dan instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Itu terkait dengan penjadwalan pengumpulan sampah di puncak kunjungan.

Sebaik, keempatPenanganan limbah pelayaran di kawasan wisata pesisir pulau ini sangat melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Terakhir, intervensi teknologi dalam penanganan sampah di pulau-pulau wisata agar pengelolaannya lebih efektif dan tidak ada transportasi kembali ke daratan (daratan). (OL-10)

Related Post