Menanggapi Wacana Bawahan Presiden Jokowi tentang Perpanjangan Masa Jabatan

Masa jabatan presiden Republik Indonesia terukir dalam konstitusi. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Artinya, masa jabatan presiden ditetapkan maksimal dua kali masa jabatan.

Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama dua periode tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang. Kecuali, ada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan, khususnya masa jabatan presiden.

Sementara itu, Pasal 6a UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 22 e UUD 1945 mengatur bahwa pemilihan umum harus diadakan setiap lima tahun sekali.

Masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Artinya, pemilu juga harus digelar sebelum masa itu berakhir.

Namun, belakangan ini muncul wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo di periode keduanya menjadi 7 tahun. Ini jelas tidak ada dalam konstitusi. Pasalnya, pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia secara sepihak mengklaim bahwa pengusaha mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027, artinya tidak akan ada pemilihan umum pada 2024.

Hal itu disampaikan Bahlil saat menjadi narasumber dalam pembahasan hasil survei nasional bertajuk ‘Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Kelelahan Pandemi dan Dinamika Pilkada Menjelang Pemilu 2024’ yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu 9 Januari 2021.

Dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, 31% publik setuju jika masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga 2027, 32,9% tidak setuju, 25,1% tidak setuju sama sekali. Kesimpulannya, masyarakat yang sependapat berharap penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat tuntas tuntas.

Bahlil mengakui wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sudah muncul sebelum survei indikator dirilis. Bahkan, dia sudah banyak berdiskusi dengan pengusaha jauh sebelum hasil survei dirilis. Demikian pernyataan Bahlil.

“Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks transisi kepemimpinan jika ada ruang untuk ditunda? Pasalnya, pengusaha baru sedang menghadapi masalah pandemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika kita harus menghadapi masalah politik dalam waktu dekat, itu akan memberatkan,” kata Bahlil seperti dikutip mediaindonesia.com dari laman bkpm.go.id, Senin 10 Januari.

Sebagai menteri, anggota kabinet di jajaran eksekutif, Bahlil seharusnya tidak perlu membahas hal-hal yang berpotensi memicu kesalahpahaman publik. Apalagi di era demokrasi biaya tinggi seperti di Indonesia, klaim dukungan bisnis bisa diartikan sebagai dukungan modal politik.

Namun, sebagai penyelenggara negara, Bahlil harus berada dalam posisi untuk menjaga dan menjalankan amanat konstitusi. Sudah selayaknya seorang penyelenggara negara tidak mengakomodir keinginan atau wacana yang bertentangan dengan konstitusi.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menolak wacana amandemen pergantian presiden menjadi tiga periode atau memperpanjang masa jabatan. Bahkan Jokowi merasa usulan itu seolah mendorongnya ke tanah. “Usulan itu menjerumuskan saya,” kata Jokowi melalui akun resmi Twitter resminya, @jokowi, Minggu (2/12/2019).

Bahlil sebagai bawahan atau pembantu presiden pasti sudah paham dengan sikap Presiden Jokowi.

Apa yang dikatakan Bahlil atas nama pengusaha itu tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu dipikirkan kembali agenda strategis seperti Pemilihan Umum 2024.

Pelaku usaha tentunya bertanggung jawab memberikan masukan kepada pemerintah. Mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi.

Di sisi lain, pernyataan dan klaim Bahlil memberi kesan bahwa pemerintah pesimistis dan tidak mampu memenuhi target pemulihan ekonomi pada 2024. Dari sudut pandang ini, Presiden Joko Widodo harus memanipulasi, bahkan jika perlu, mengevaluasi posisi Bahlil.

Apalagi, demokrasi Indonesia sudah berjalan di jalur yang semestinya. Indonesia berpredikat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Segala bentuk pengabaian proses demokrasi, apalagi berujung pada pembajakan demokrasi, seharusnya tidak mendapat ruang di negeri ini.

Sesuai konstitusi, pemilu legislatif dan pemilihan presiden selama lima tahun pada 2024 tetap harus digelar. Apalagi, banyak negara yang tetap patuh pada proses demokrasi, meski di tengah pandemi COVID-19.

Amerika Serikat, Belarusia, Bolivia, Korea Selatan, Jepang, serta di dalam negeri, kita telah mengadakan pemilihan kepala daerah secara serentak di 270 wilayah ketika COVID-19 sedang pada puncak keganasannya menyebar di wilayah-wilayah penyelenggara pemilu.

Amanat konstitusi, amanat demokrasi, dan amanat reformasi itulah yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh anak bangsa. Agenda demokrasi lima tahun menurut konstitusi negara tetap harus dijalankan, kecuali ada kesepakatan untuk mengubah UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Namun tentu saja ini akan menjadi preseden buruk bagi politik hukum bagi masa depan demokrasi kita. Apalagi dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah menyaksikan bagaimana kekuasaan rezim Orde Lama dan Orde Baru harus tumbang akibat dorongan politik untuk memperpanjang masa jabatan yang justru menjerat kekuasaan seorang presiden.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo tidak boleh tergiur dengan godaan untuk membajak demokrasi. Tetap teguh pada komitmennya untuk mematuhi konstitusi, menjalani dua periode seperti yang berulang kali dia katakan.

Seluruh elemen bangsa ini harus optimistis perekonomian nasional akan pulih dalam dua tahun ke depan. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait harus selalu fokus melakukan terobosan-terobosan progresif secara konsisten dan berkelanjutan.

Abaikan saja semua narasi perpanjangan jabatan, lebih baik berkonsentrasi pada upaya pemulihan ekonomi nasional.

Related Post