Mencari Juru Bicara Ideal untuk Presiden

PRESIDEN Joko Widodo melantik M Fadjroel Rachman sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kazakhstan dan Republik Tajikistan. Artinya, setelah Fadjroel dilantik, per 25 Oktober 2021, jabatan juru bicara presiden kosong. Persoalannya bukan sekadar mencari figur yang cocok untuk mengisi pos strategis, melainkan memastikan kerja komunikasi pemerintah tidak terganggu.

Robert G Meadow menyebutkan bahwa politik sebagai komunikasi. Artinya, esensi politik adalah soal kerja komunikasi. Kegagalan mengelola komunikasi menjadi blunder besar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan. Presiden Jokowi dihadapkan pada kondisi kenegaraan yang tidak hanya ‘krisis ekonomi’, tetapi juga ‘krisis komunikasi’. Dalam situasi ini, hak prerogatif presiden menentukan arah hubungannya dengan publik dan martabat istananya.

Titik kritis komunikasi

Hubungan antara pemimpin dan rakyat mencerminkan tingkat pemahaman. Hubungan tersebut tidak hanya merupakan proses mekanis dalam mendistribusikan kebijakan, tetapi juga menemukan landasan bersama untuk diterima. Ketika sejumlah kebijakan dikritik, presidenlah yang pertama dimintai pertanggungjawaban. Di situlah titik kritis komunikasi terjadi ketika keraton dianggap tidak tanggap dan cenderung menutup mata terhadap aspirasi publik.

Juru bicara Presiden merupakan salah satu instrumen penting dalam mengantisipasi kegagalan komunikasi publik pemerintah. Selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, setidaknya ada sejumlah polemik dalam komunikasi publik. Mulai dari penanganan pandemi covid-19, isu Omnibus Law hingga kebebasan berekspresi. Akar masalah tetap yang utama adalah komunikasi.

Pemerintah merasa kebijakan yang dipilihnya sudah tepat. Sementara itu, sejumlah pihak menilai belum mendapat penjelasan yang memadai. Selain itu, tantangan komunikasi kepresidenan juga semakin kompleks di era disrupsi. Terbukti, Presiden Jokowi berulang kali menyoroti dan mengingatkan komunikasi publik para asistennya.

Bahkan narasi tunggal yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik masih relatif belum optimal. Salah satu contohnya saat Mensesneg meluruskan pernyataan juru bicara Presiden terkait warga diperbolehkan mudik lebaran saat Idul Fitri 2020 atau polemik Bipang Ambawang. Tumpang tindih komunikasi dari pihak keraton justru akan mempengaruhi persepsi negatif terhadap pemerintah.

Juru bicara harus berada di garis depan komunikasi kepresidenan. Perannya cukup sentral dalam mengatur komunikasi publik pemerintah. Jika dia blunder, bukan hanya reputasinya yang dipertaruhkan, tapi juga nama baik Presiden bahkan negara. Dalam tulisannya, De Bussy & Kelly (2010) tentang pemangku kepentingan, politik dan kekuasaan menjadi bagian integral dari manajemen komunikasi.

Lima kriteria

Menjadi juru bicara saja tidak cukup untuk memiliki keterampilan teknis administratif. Apalagi hanya untuk meneruskan pesan yang bersifat protokol. Seorang juru bicara Presiden harus memahami substansi posisinya. Ia tidak cukup hanya sebagai corong kekuasaan, tetapi juga mendengarkan keluhan masyarakat. Untuk menjadi juru bicara Presiden setidaknya harus memiliki lima kriteria utama; 1. Kredibilitas komunikator, 2. Keterampilan manajemen isu, 3. Perencanaan strategi komunikasi, 4. Pemahaman teknologi dan media, dan 5. Kurangnya kesenjangan hubungan dengan presiden.

Masing-masing kriteria tersebut tidak terpisah, melainkan saling melengkapi untuk menemukan juru bicara presiden yang ideal; Pertama, kredibilitas komunikator diperlukan untuk menjawab kepercayaan publik dan mengurangi bias kepentingan politik. Kedua, kemampuan manajemen isu diarahkan untuk memahami isu-isu kontekstual dan meresponnya secara proporsional. Ketiga, merencanakan strategi komunikasi untuk mengembangkan desain yang empatik dan persuasif untuk komunikasi publik pemerintah. Keempat, memahami teknologi dan media dalam membingkai pesan yang efektif dalam mengkomunikasikan kebijakan. Kelima, tidak ada jarak antara Juru Bicara dan Presiden untuk memenuhi kelengkapan substansi komunikasi presiden.

Membangun kepercayaan publik

Fenomena ketidakpercayaan publik terhadap elit politik tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketidakpercayaan ini tidak hanya berdampak pada pembentukan persepsi negatif, tetapi juga tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang ingin diterapkan oleh pemerintah. Komunikasi kepresidenan diharapkan benar-benar menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik kepada presiden.

Komunikasi publik presiden tidak bisa satu arah (komunikasi satu arah), tetapi membutuhkan dua arah (komunikasi dua arah). Komunikasi satu arah tidak membuka ruang dialog, menempatkan publik hanya sebagai objek. Sedangkan komunikasi dua arah memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan strategis dan tentunya menempatkannya sebagai subyek.

Dalam suasana masyarakat informasi yang lebih menekankan emosi daripada rasionalitas, menuntut kerja ekstra komunikasi. Juru Bicara Kepresidenan sebenarnya tidak sendirian dalam mengkomunikasikan kebijakan, masih ada Kantor Staf Presiden (KSP) dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Keberadaan lembaga tersebut tentunya tidak serta merta menjamin mekanisme koordinasi yang mudah. Perlu penyesuaian dan penyelarasan agar sesuai dengan narasi presiden.

Intinya, pekerjaan komunikasi bukanlah hal yang sederhana. Salah memilih figur sebagai orang yang ditempatkan di pos strategis juru bicara Presiden tidak menutup kemungkinan akan mengaburkan ruang publik. Jika berhasil mengemban amanah menjadi perpanjangan tangan presiden, maka akan menjadi warisan dan meningkatkan citra positif. Di sisi lain, jika penentuan figur hanya karena kepentingan politik jangka pendek, perusakan reputasi tentunya juga perlu diwaspadai. Namun, saya tidak berpikir Presiden Jokowi akan mengorbankan citra dan reputasinya dikelola oleh orang yang salah.

Related Post

TeknologiTeknologi

<p> BULAN BERKAT menjadi momentum untuk saling membantu dan membagikan kebaikan. Kondisi pandemi yang engubah cara merayakan bulan kudus. Ada banyak cara untuk berbagi kebaikan kepada