Mendefinisikan Ulang Upaya Penegakan HAM di Indonesia

BANYAK kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan di tingkat nasional merupakan bukti bahwa Indonesia perlu merumuskan kembali upaya penegakan HAM nasionalnya.

Hal ini dapat dimulai dengan melakukan perbaikan terhadap instrumen hukum khusus (lex spesialis), yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Politik transisi

Dalam konteks pelanggaran HAM, pengadilan HAM merupakan sarana utama yang dapat memberikan keadilan ketika pelanggaran tersebut terjadi. Khususnya kasus pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun dalam pelaksanaannya, meskipun Indonesia telah memiliki pengadilan HAM dan juga mekanisme pembentukan pengadilan HAM AD hoc, banyak kasus pelanggaran HAM yang menjadi kewenangan pengadilan HAM tidak dapat diselesaikan. Sehingga menyebabkan tujuan untuk tidak memberikan hak atas keadilan tidak tercapai.

Hingga saat ini, berkas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia hanya bolak-balik dari Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM meliputi peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari Lampung 1989, rumah Geudong dan Pos Sattis Aceh 1998, penghilangan paksa 1997-1998, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998, simpang KAA Aceh 1999, Wasior dan Wamena 2001, Jambu Keupok Aceh 2003, kejadian Paniai 2014.

Meski penyelesaiannya sangat kompleks, pemerintah saat ini memikul tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan itu tidak hanya membutuhkan komitmen dan kemauan politik pemerintah saat ini, tetapi juga membutuhkan kekuatan politik transisional yang sangat kuat. Apalagi, sejumlah pihak yang diduga terlibat sejumlah kasus pelanggaran HAM masih berdimensi dan posisi politik di pemerintahan saat ini.

Tidak adanya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM, berdampak pada lahirnya kasus-kasus baru pelanggaran HAM di Indonesia. Artinya, ketiadaan penegakan HAM akan sangat mempengaruhi penghormatan dan perlindungan HAM di masa depan.

Padahal, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ini telah diakui secara universal. Tidak hanya sebagai tanggung jawab yuridis negara, tetapi juga tanggung jawab moral yang terselip dalam konsepsi negara Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Dengan kata lain, negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam rangka menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi, pelanggaran hak asasi manusia telah diakui dan disepakati secara universal sebagai musuh seluruh umat manusia (hostis humani gene-ris).

Perspektif korban

Belum optimalnya penegakan HAM di Indonesia tidak lepas dari banyaknya kelemahan substansial yang terkandung dalam UU No. 26 Tahun 2000. Adanya kelemahan tersebut erat kaitannya dengan proses perumusan dan pembentukannya.

Secara formal, berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan amanat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan UU Pengadilan HAM sebenarnya merupakan reaksi atas tekanan internasional agar Indonesia dapat mengadili tuduhan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.

Tekanan yang juga datang dari Komisi Tinggi HAM PBB memaksa Indonesia ‘mempercepat’ pembentukan pengadilan HAM di tingkat nasional. Hanya saja justru membuat perumusan UU Pengadilan HAM tidak maksimal.

Namun, harus diakui juga bahwa hukum merupakan langkah penting dalam membangun sistem formal perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ini juga merupakan instrumen hukum yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia nasional setelah UU No. 39/1999.

Salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu (sebelum berlakunya UU 26 Tahun 2000) adalah ketentuan dalam undang-undang yang mengharuskan DPR ‘terlibat’ dalam menentukan perlu atau tidaknya tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Ia juga sekaligus merekomendasikan pembentukan pengadilan hak asasi manusia AD hoc kepada Presiden.

Prosedur pembentukan pengadilan hak asasi manusia AD hoc mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang bergantung pada usulan atau rekomendasi DPR, tentu saja menimbulkan masalah. Karena pembentukan pengadilan akan sangat subjektif dan bersyarat dengan kompromi dan kepentingan politik.

Selain itu, intervensi DPR dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM berat, juga menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai proses politik daripada proses hukum yang objektif. Secara tidak langsung telah mengamputasi peran Pengadilan HAM sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus ada atau tidaknya pelanggaran HAM.

Kelemahan lain dari undang-undang ini juga dapat dilihat dari perspektif korban. Padahal undang-undang ini mengatur tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat (pasal 35). Namun mekanisme pemenuhan hak-hak korban tersebut memiliki keterbatasan yuridis, karena sangat bergantung pada aspek pelaku yang dihukum, dan bukan karena telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat.

Artinya, meskipun hak-hak tersebut telah dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang ini, prosedur yang berlaku saat ini sangat kaku dan menyebabkan para korban tidak dapat menikmati hak-hak tersebut secepat mungkin. (Lihat kasus Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999 dan Abepura 2000)

Idealnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya berperspektif menghukum pelakunya.keadilan retributif), tetapi juga pemulihan korban (keadilan restoratif). Oleh karena itu, sebagai respon untuk menengahi kepentingan para korban dan mengurangi kerugian dan penderitaan para korban. Mekanisme pemenuhan hak korban harus diatur tersendiri melalui putusan pengadilan sebagai terobosan hukum, dan tidak mengandalkan putusan pengadilan terhadap pelaku yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, keterlambatan proses hukum terhadap pelaku tidak akan menjadi alasan tertundanya proses pemulihan hak-hak korban. Rekonstruksi yuridis seperti ini diperlukan untuk memperkuat posisi korban. Dengan demikian, keadilan reparatoris yang diharapkan oleh korban dan keluarganya dapat tercapai. Selain itu, kewajiban untuk memastikan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia menerima pemulihan yang efektif (obat yang efektif) merupakan kewajiban negara yang tersirat dalam setiap peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Harapan terakhir

Sejumlah kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 harus segera dibenahi, sebagai bentuk komitmen politik hukum Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional. Politik hukum ini merupakan upaya untuk merumuskan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Jangan sampai perhatian serius Indonesia dalam menempatkan isu HAM sebagai isu sentral hanya ditunjukkan di tingkat internasional melalui perannya di forum-forum internasional, salah satunya dengan menjadi anggota Dewan HAM PBB selama 5 periode (2006 -2007, 2007-2010, 2011). -2014, 2015-2017, 2020-2022).

Penyempurnaan melalui revisi terhadap instrumen hukum tersebut juga harus diikuti dengan segera meratifikasi instrumen hukum internasional yang penting, yaitu Statuta Roma 1998. Ini adalah bagian integral dari upaya Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia nasionalnya di masa depan.

Dengan demikian, ketika Pengadilan Nasional Hak Asasi Manusia tidak dapat bekerja secara efektif dan mengakibatkan terpenuhinya prinsip-prinsip Penerimaan yang diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma, yaitu tidak mampu (tidak dapat) baik dalam memperoleh bukti, saksi dan tersangka, serta tidak mampu melaksanakan proses peradilan. Atau tidak mau (enggan) melakukan tindakan nyata dan konkrit untuk menegakkan keadilan. Di situlah letak prinsip saling melengkapi (Prinsip saling melengkapi) dari pengadilan pidana internasional sebagai harapan terakhir korban akan keadilan.

Berkaca dari banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang kedudukannya sebagai lembaga pelengkap pengadilan dalam negeri berdasarkan Pembukaan dan Pasal 1 Statuta Roma , diharapkan mampu memberikan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. di masa depan. Selain itu, juga menjadi jalan keluar ketika mekanisme penegakan HAM nasional di Indonesia kembali menemui jalan buntu.

Langkah-langkah tersebut sangat mendesak untuk segera dilakukan. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga untuk dapat menghilangkan praktik impunitas (kekebalan) atas pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Selain itu, untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di masa depan. Semoga.

Related Post