Mengukur Alasan Menteri Tenaga Kerja Pencairan JHT 56 Tahun

Ini seperti jatuh dari tangga. Mungkin begitulah yang dirasakan para pekerja atau pekerja di Indonesia saat ini.

Tak hilang ingatan tentang pemberlakuan peraturan pemerintah terkait pengupahan yang dianggap tidak pantas, kini buruh kembali dikejutkan dengan keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

Peraturan yang ditandatangani Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah itu dinilai perwakilan buruh cacat hukum dan membuat buruh di Indonesia semakin menderita. Betulkah?

Salah satu klausul dalam Permenaker yang diterbitkan pada 4 Februari 2022 menyebutkan bahwa manfaat dana JHT hanya dapat diberikan ketika peserta program JHT berusia 56 tahun. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam peraturan 2015, pekerja yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau kontraknya berakhir dapat menarik dana JHT mereka setelah resmi tidak bekerja selama 1 bulan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang baru, kini pekerja harus menunggu hingga berusia 56 tahun untuk dapat menarik uangnya sendiri yang disimpan dalam program JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, yang ditandai dengan banyaknya pekerja yang di-PHK, Permenaker baru tiba-tiba menjadi sorotan publik dan tentu saja diprotes keras oleh para pekerja. Aksi turun ke jalan sudah dimulai.

Para buruh dengan tegas menolak pemberlakuan Permenaker yang akan berlaku efektif pada Mei 2022 hingga mereka berniat melakukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Mengapa ini terjadi, mari kita lihat.

Pekerja merasa dirugikan. Yakin. Mereka juga merasa diperlakukan tidak adil dengan merampas hak mereka untuk memanfaatkan tabungan sosial mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Fakta di lapangan, tak sedikit pekerja di masa pandemi ini di-PHK di usia muda. Jika Permenaker efektif, dana JHT mereka tidak bisa langsung dicairkan. Di sisi lain, kebutuhan hidup sehari-hari ketika mereka menganggur tidak bisa ditunda lagi.

Kecemasan para pekerja itu coba diredam dengan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program yang akan diluncurkan pada 22 Februari tahun ini menjanjikan pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan santunan selama 6 bulan yang diberikan setiap bulan.

Dalam 3 bulan pertama, pekerja yang diberhentikan akan menerima 45% uang tunai dari upah terakhir yang diperoleh. Selanjutnya, dalam 3 bulan terakhir, Anda akan mendapatkan 15%, kompensasi diberikan dengan platform gaji tertinggi Rp 5 juta.

Kemudahan selanjutnya di JKP adalah akses informasi pasar kerja dan penyediaan data lowongan kerja. Terakhir, pemerintah akan memberikan pelatihan kerja. Baik offline maupun online.

Bantalan sosial bagi para pekerja yang di-PHK memang indah. Pertanyaan yang banyak orang tanyakan adalah. Apakah implementasinya seindah di lapangan,

Di masa sulit ini. Apakah ada cukup waktu dalam 6 bulan untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan pekerjaan lain?

Lalu, bagaimana dengan pekerja yang usianya sudah mencapai 30 hingga 40 tahun? Tentu saja peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Di mana mereka akan berada?

Yang sebenarnya bisa menjawab adalah pekerja yang di-PHK itu sendiri, bukan Kementerian Tenaga Kerja. Banyak dari mereka yang mengatakan ingin membuka usaha kecil-kecilan untuk bertahan hidup.

Bukan tidak mungkin usaha mandiri mereka bisa menjadi tumpuan kehidupan yang lebih baik dibandingkan jika mereka kembali bekerja di sektor formal. Tapi sekali lagi, ini membutuhkan modal.

Namun, modal yang sebenarnya mudah didapat dari dana JHT, yang sebelumnya bisa digunakan maksimal sebulan setelah tidak bekerja lagi, kini harus menunggu hingga berusia 56 tahun.

Memang, ada program sosial lain yang ditawarkan pemerintah kepada para pekerja yang di-PHK. Seperti bantuan sosial, permodalan UMKM, dan lain-lain. Lagi-lagi di lapangan masih sulit diprediksi eksekusinya.

Tentu saja Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa mencuci tangan dengan mengarahkan pekerja yang di-PHK ke program sosial lainnya. Karena filosofinya, setiap kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja tidak boleh mempersulit pekerja atau pengusaha.

Belum lagi, ada ratusan ribu pekerja yang saat ini harus kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi akibat COVID-19. Dana yang cukup harus disediakan oleh pemerintah untuk menutupi program pengusung JKP.

Di tengah defisit APBN, tentunya program JKP ini akan membebani pemerintah dan apakah program JKP sudah terintegrasi dengan baik ke dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Ini harus dijelaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Segudang pertanyaan akan muncul jika Kementerian Tenaga Kerja terus menegakkan aturan baru. Ketidakpastian nasib pekerja yang di-PHK dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

Kemenaker harus berpikir lebih cerdas dan bijaksana. Jangan hanya berlindung dalam pusaran definisi. Bahwa program JHT ditujukan atau seharusnya diberikan pada saat pekerja telah memasuki masa pensiun dan tidak produktif lagi.

Lalu, mengapa Kementerian Tenaga Kerja tidak mengaktifkan saja program dana pensiun yang saat ini masih dijalankan oleh beberapa perusahaan atau pengusaha. Jika ini ditanggapi dengan serius, tentu peruntukannya lebih jelas. Pekerja akan menerima dana rutin saat memasuki usia pensiun, katakanlah 56 tahun. Kami yakin tidak akan ada lagi perdebatan.

Jadi, jangan salahkan jika buruh masih melihat Permenaker no. 2 Tahun 2022 tidak berpihak pada mereka. Hingga timbul rasa curiga, apa yang salah dengan pengelolaan dana JHT di BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai advokat masalah ketenagakerjaan, sebagian kalangan memandang Kementerian Ketenagakerjaan gagal menempatkan kepentingan nyata pekerja dan sebagai teman yang mendampingi pekerja di masa-masa sulit seperti sekarang ini.

Satu hal lagi, mengapa tidak melibatkan banyak perwakilan pekerja dalam proses pembuatan kebijakan.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengklaim, Permenaker nomor 2 Tahun 2022 dibentuk atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Mereka mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN.

Menurut Ida, rekomendasi tersebut antara lain didasarkan pada rapat dengar pendapat Kementerian Tenaga Kerja dengan Komisi IX DPR pada 28 September 2021. Rapat kerja tersebut dihadiri oleh perwakilan institusi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI).

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan penolakan. Berawal dari penolakan online berupa petisi penolakan JHT di usia 56 tahun yang ditandatangani hampir 300 ribu akun hingga 13 Februari. Sedangkan untuk offline, aksi protes juga terjadi dalam bentuk aksi buruh di beberapa lokasi. sebagai uji materi atas peraturan tersebut.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan aturan JHT yang baru belum pernah didengar oleh buruh dan DPR. Anggota Fraksi Pan ini mengatakan peraturan tersebut kurang disosialisasikan sehingga memicu resistensi dari para pekerja. Ia menilai masih banyak masyarakat terutama buruh dan buruh yang belum paham JKP akan menggantikan JHT.

Ia menilai pemerintah seringkali tidak melibatkan kelompok pekerja dalam pengambilan keputusan terkait penghidupan mereka. Pemerintah sepertinya hanya mengeluarkan keputusan sepihak untuk mengeluarkan peraturan tentang pekerja.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk melibatkan pimpinan buruh setiap mengambil keputusan, termasuk polemik JHT. Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai ada miskomunikasi antara buruh dengan Menteri Tenaga Kerja saat ini.

Sedangkan JHT sebagai turunan dari Undang-Undang tentang SJSN nomor 40 Tahun 2004, ditujukan untuk jaminan saat sudah tua guna mendapatkan bantuan keuangan. “Wajar menerima di hari tua. Karena kalau dicairkan sewaktu-waktu tidak dibatasi, tidak ada bantuan di hari tuanya. Makanya namanya juga JHT ya, dapatnya pas masuk. masa tuamu,” katanya.

Terkait desakan agar Ida Fauziah dicopot sebagai Menteri Tenaga Kerja, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji ulang Permenaker nomor 2 Tahun 2022. Permen itu dinilai memberatkan masyarakat. Puan menjelaskan, banyak pekerja yang mengharapkan dana JHT keluar sebelum usia 56 tahun. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19, tak sedikit pekerja yang di-PHK atau terpaksa meninggalkan tempat kerjanya.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengatakan, pekerja yang terkena PHK bisa memanfaatkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun jumlah dana JKP tidak besar dan prosesnya agak lama.

dalam membuat aturan. Setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip filosofis dan substantif. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek sosiologis. Cara berpikir pemerintah yang mungkin menjadi alasan mengapa pengacara senior, Hotman Paris Hutapea, juga menilai aturan baru itu tidak adil.

“Menteri, dalam membuat peraturan, abstraksi hukum dan keadilan harus diperhatikan.” Demikian kata Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Kamis 17 Februari 2022.
“Karena, demi abstraksi hukum dan alasan hukum apa pun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain,” kata Hotman Paris.

Related Post