Mengukur Uang Dari Acara G-20

Ada dua isu utama yang harus diwaspadai ketika Indonesia ditunjuk menjadi pemimpin dalam forum internasional G-20 pada 2021. Pertama, kapasitas Indonesia sebagai motor perubahan bagi 19 negara ditambah Uni Eropa yang menjadi anggota. dari forum. Kedua, dapatkah acara ini menjadi peluang untuk menunjukkan kualitas penunjang perekonomian domestik yang bangkit pasca diterpa badai COVID-19 yang belum usai.

Apalagi, Kepresidenan G-20 juga seperti pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mampu bertahan di tengah pandemi. Sehingga masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi harus merasakan manfaat dari event tahunan ini. G-20 merupakan forum internasional yang dibentuk pada tahun 1999. Dapat dibayangkan bahwa anggotanya adalah negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu 80% produk dunia bruto, 75% perdagangan dunia, dan 60% populasi dunia. Oleh karena itu, pada setiap acara, pembahasan dalam pertemuan tersebut lebih berfokus pada ekonomi dan keuangan global.

Secara umum, penyelenggaraan Kepresidenan G-20 selama satu tahun, melalui berbagai pertemuannya, akan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Rangkaian kegiatan yang mencapai kurang lebih 150 pertemuan dan diadakan secara online di Bali, misalnya, akan menambah pundi-pundi daerah khususnya karena banyak pengunjung yang akan berdatangan.

Sebanyak 20.988 delegasi akan datang ke Indonesia bersama staf atau anggota keluarga. Jumlah ini dinilai akan berlipat ganda menjadi 41.976–83.952 calon peserta yang hadir di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat akhir tahun 2021 menyatakan keuntungan bisa mencapai Rp. Konsumsi domestik juga dikatakan berpotensi meningkat menjadi Rp1,7 triliun. Di sisi lain, acara G-20 juga mendorong sektor tenaga kerja untuk menggeliat. Diperkirakan sekitar 33 ribu lapangan kerja terbuka, terutama untuk mendukung acara ini.

Perhitungan ini tampaknya menggairahkan banyak sektor ekonomi domestik. Ini termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi, ada dukungan fasilitas perpajakan khusus bagi pelaku di sektor ini, setelah pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP memberikan kemudahan dalam hal pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu Nomor Pokok Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Keadilan dan pembelaan bagi UMKM dapat dilihat dari ketentuan peredaran bruto tidak kena pajak (PBTKP) sebesar Rp 500 juta setahun. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Artinya dengan adanya PBTKP ini, UMKM akan mendapatkan keringanan pajak yaitu untuk peredaran bruto sebesar Rp. 500 juta setahun, mereka tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5%.

Fasilitas ini jelas berpihak pada UMKM yaitu mereka yang rata-rata omzet bulanannya kurang dari Rp41 juta tanpa pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Begitu pula dengan pengenaan PPh final sebesar 0,5%, setelah tercapainya peredaran bruto Rp 500 juta dalam satu tahun. Selama peredaran usaha belum mencapai angka tersebut, PPh final sebesar 0,5% dianggap masih nihil.

Sederhananya, UMKM hanya membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) final dengan tarif 1%, 2%, dan 3% dari peredarannya. Sehingga beban UMKM akan lebih ringan karena tidak harus membayar PPN dengan tarif normal tahun 2022 sebesar 11%, saat seluruh rangkaian Kepresidenan G-20 berlangsung.

Setelah event internasional ini berakhir, kita harus melihat betapa riuhnya gemericik pundi-pundi UMKM yang notabene merupakan representasi perekonomian masyarakat. Jika suaranya lantang, tentunya event-event internasional di mana Indonesia tampil sebagai tuan rumah, harus didukung dan disukseskan bersama.

Peserta Bimbingan Teknis Penulisan Press Release Ditjen IKP Kominfo

Related Post