Menunggu Sosok Mafia Minyak Goreng

Belakangan ini, kita semakin disuguhi pandangan yang kontradiktif tentang minyak goreng. Dulu masyarakat rela antre berjam-jam karena barang langka akibat diberlakukannya harga eceran tertinggi, kini antrean terjadi karena minyak goreng murah untuk masyarakat menjadi barang langka.

Baca juga: Minyak Goreng ada di Komputer, bukan di Pasar

Jika saja masyarakat memiliki daya beli yang tinggi, minyak goreng premium yang dijual di toko-toko eceran dengan harga yang mencekik pasti akan terbeli.

Sebelumnya, minyak goreng dalam kemasan mendadak langka begitu ada penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 Tahun 2022 pada 26 Januari 2022.

Indonesia adalah negara yang penuh kejutan. Bayangkan saja ketika minyak goreng wajib dijual dengan harga Rp. 14 ribu per liter, barang itu seolah tiba-tiba menghilang dari muka bumi. Jutaan kilah juga menggalang pihak yang memiliki bisnis minyak ini. Bahkan jika ada, itu hanya akan terjual habis dalam hitungan menit.

Baca juga: Polda Banten Bongkar Minyak Goreng Curah Mafia dalam Paket

Namun begitu harga pasaran dilepas di Rp. 24 ribu per liter, barang-barang yang selama ini tenggelam di dasar bumi langsung memenuhi rak-rak toko retail dan pasar. Lebih menyakitkan lagi ketika seorang pejabat pemerintah menyalahkan para ibu karena membeli minyak, membuat barang itu langka.

Hebatnya, Menteri Perdagangan M Lutfi langsung mengumumkan akan ada tersangka mafia yang mengacak-acak minyak goreng. Namun sebulan berlalu, sang menteri tak menyebut siapa sosok mafia itu. Tidak jelas mengapa dia diam. Jangan berani mengatakan karena ada tekanan, atau karena hal lain. Namun yang pasti, pelaku kisruh ini memang mafia besar, karena telah membuat negara bertekuk lutut.

Setelah tiga dan tiga dolar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, mengungkapkan berita serupa. Seperti yang ditulis Redaksi Media Indonesia pada Rabu, 30 Maret 2022 berjudul Pukul Kartel Minyak Goreng, temuan salah satu alat bukti dugaan kartel minyak goreng. Itu kabar baik, meski tidak mengejutkan.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan KPPU sejak Januari 2022. Satu alat bukti cukup untuk membawa proses penegakan hukum terkait dugaan kartel hingga proses penyidikan. Kami tentu mengapresiasi kerja KPPU dan proses penegakan hukum yang seharusnya mengarah pada penuntutan. Itu adalah hasil yang masuk akal dan, bahkan minimal. Karena penyimpangan suplai sangat mudah dirasakan bahkan oleh orang awam sekalipun.

Kelangkaan simultan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kecuali suatu peristiwa terjadi force majeure yang membuat banyak alat produksi rusak. Bukan begitu, apalagi penyebab turunnya panen dan terganggunya distribusi akibat berkurangnya jumlah kapal sangat sulit dipahami. Apalagi, faktanya polisi menemukan jutaan kilogram minyak goreng menumpuk di sejumlah daerah.

Bau kartel semakin tercium karena begitu pemerintah mencabut HET minyak goreng kemasan pada 19 Maret 2022, pasokan di pasar langsung melimpah. Padahal, sebelumnya, agen dan jaringan ritel berkali-kali mengatakan harus menunggu lama untuk pasokan minyak goreng. Fakta ini menyiratkan adanya persekongkolan di antara produsen untuk menahan stok, yang berarti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penyelidikan KPPU juga melihat bahwa permainan saham mengarah pada praktik permainan harga, yang berarti melanggar Pasal 5 undang-undang yang sama. Investigasi terhadap kartel minyak goreng bahkan harus diperluas untuk memenuhi pasokan minyak sawit mentah, minyak sawit mentah atau CPO dalam negeri. Sejak 27 Januari 2022, Kementerian Perdagangan juga telah menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Kebijakan baru tersebut mengamanatkan eksportir minyak sawit untuk memasok di dalam negeri 30% dari total volume ekspor CPO dan turunannya. Angka itu naik dari kewajiban sebelumnya sebesar 20%.

Selama ini sebenarnya masih banyak hal yang perlu digali lebih dalam. Bahkan, ada perbedaan pendapat dari industri sawit terkait ketahanan pangan dalam negeri. Mereka tidak peduli dengan kondisi pasokan dalam negeri. Namun, mereka memiliki sejumlah manfaat. Pertanyaannya, jika mereka begitu berani mengangkangi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, patut dicurigai ada sesuatu yang membuat mereka memegang kartu as. Jika ada hal seperti itu, wajar saja jika para pelaku industri sawit tidak peduli.

Tak bisa dipungkiri, urusan minyak goreng di negeri ini dikuasai oleh para spekulan yang bermain-main dengan harga semaunya. Sayangnya, pemerintah seolah tak berdaya menindak para pengusaha nakal tersebut.

Kementerian Perdagangan, KPPU, sudah mengungkapkan permasalahan yang ada. Kesamaan ekspresi mereka hanya pada ekspresi permainan dalam proses produksi minyak goreng. Namun kedua lembaga ini tidak mengungkapkan siapa yang mempermainkan nasib rakyat. Polisi masih menunggu keterangan lebih lanjut, seperti diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan yang sebenarnya menyatakan pihaknya akan mengkonfirmasi dengan Mendag.

Untuk para ibu, mohon kesabarannya. Karena harapan agar minyak goreng bisa dibeli dengan harga seperti sebelum kekacauan ini hilang. Padahal, harapan kita adalah memiliki pemerintahan yang melindungi rakyatnya dengan baik, bukan menggoyahkan nasib rakyat yang sudah mulai sesak napas.

Jika aparat terlalu lama bertindak, jangan salahkan masyarakat yang berspekulasi bahwa pejabat yang menangani urusan minyak goreng lebih melindungi kepentingan pengusaha nakal daripada nasib rakyat kecil.

Related Post