Merek dan Harga, Kebijakan Publik Partai Politik

TAPI kami juga percaya pada sesuatu yang disebut kewarganegaraan, sebuah kata di jantung pendirian kami, sebuah kata pada esensi demokrasi kami, gagasan bahwa negara ini hanya berfungsi ketika kami menerima kewajiban tertentu satu sama lain dan untuk generasi mendatang.

Kutipan di atas adalah bagian dari pidato Barack Obama pada konvensi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat pada tanggal 6 September 2012. Pidato ini menggambarkan tanggung jawab warga negara untuk membuat pilihan atas pembentukan pemerintahan yang akan mengelola negara di beberapa tahun ke depan.

Sebagai warga negara, individu tidak hanya dapat menghadirkan masalah yang harus diselesaikan, tetapi juga terlibat dan mendukung setiap upaya penyelesaian masalah yang ada. Hal ini mengingat tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan program pemerintah lainnya, namun harus dipastikan bahwa program tersebut dijalankan oleh pemerintah yang tepat.

Tanggung jawab dan penyelesaian suatu masalah tidak hanya dipikul oleh pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara. Fakta ini merupakan konsekuensi dari adanya keterikatan (atau ikatan), antara warga negara dan partai politik yang melahirkan pemerintahan. Tidak mungkin partai politik hanya ‘melayani’ publik tanpa masyarakat itu sendiri berkontribusi pada partai politik.

Obama layak membicarakannya. Warisan kebijakannya bagi rakyat Amerika Serikat tidak hanya Obamacare yang memberikan jejak yang jelas bagi keberlanjutannya sebagai sebuah bangsa, yaitu setiap orang dapat mewujudkan impiannya. Jejak lain dari warisannya adalah kebijakan memberikan dana talangan kepada pembuat mobil General Motors, yang berada di ambang kebangkrutan.

Meskipun banyak tentangan dari anggota Senat, kebijakan itu tetap berjalan. Ternyata, kebijakan ini tidak hanya mencegah terjadinya PHK besar-besaran, tetapi juga menyelamatkan perekonomian negara. Dari Obama, ada pelajaran bahwa kebijakan harus mampu mengangkat individu secara pribadi dan sekaligus mengikat mereka dalam ikatan sosial yang lebih kuat.

Nilai dari sebuah kebijakan

Suatu kebijakan akan memiliki nilai setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam bahasa Eugene Bardach, Apa yang terjadi setelah RUU menjadi undang-undang?” (Apa yang sebenarnya terjadi setelah kebijakan itu disahkan?) Seringkali, kebijakan tersebut dianggap tidak memberikan ekses yang serius kepada warga hanya karena sebuah kebijakan tidak populer. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang bersifat kerakyatan akan dianggap memiliki ekses yang signifikan dalam kehidupan sosial warga negara, meskipun belum tentu demikian.

Pembuat kebijakan atau bahkan partai politik terkadang mengambil kebijakan yang tidak populer karena dianggap tidak mampu meningkatkan popularitas. Kebijakan yang dipandang mengundang kontroversi atau menimbulkan polemik cenderung dihindari. Pilihan suatu kebijakan pada akhirnya lebih sering bersifat praktis dan pragmatis. Misalnya, saat ini ada satu RUU yang tidak populer dan RUU lainnya dianggap menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pertama, RUU Pendidikan Dokter (RUU Dikdok).

RUU ini hampir tidak pernah dibahas (atau bahkan tidak diketahui) di mata publik. Terlepas dari sifat RUU ini yang terbatas pada satu segmen atau sasaran, RUU ini dianggap jauh dari isu publik. Padahal, jika dicermati, RUU ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi sistem pendidikan kedokteran di tanah air, dan dalam jangka panjang akan berdampak pada pembangunan sistem kesehatan nasional kita.

RUU kedua adalah RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menuai kontroversi berkepanjangan. Bahkan, ia membagi masyarakat dalam dua posisi diametris. Saking sensitifnya RUU ini, banyak fraksi di DPR yang menghindarinya. Apalagi, pasang badan dan ambil bagian dalam lamaran dan diskusi. Dalam perjalanannya, lebih banyak faksi berdiri dalam sikap hati-hati. Padahal, dalam lingkup yang lebih luas, RUU TPKS merupakan desakan bagi negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Justru dalam dua RUU inilah Partai NasDem mengambil peran dan posisi, yang tidak hanya sebagai inisiator, tetapi juga aktif menggalang dukungan dan membangun upaya pemahaman. Dalam hal ini, NasDem mengambil peran sebagai kelompok politik yang aktif membangun ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa suatu kebijakan harus dibangun atas dasar saling pengertian, sebagaimana ‘genre’ kita demokrasi yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat. Di sisi lain, dengan dua RUU ini, Partai NasDem justru mengusung isu kerakyatan meski tidak populer.

Populisme merupakan upaya sadar untuk terus mewujudkan keniscayaan hak setiap warga negara, dalam setiap rekonstruksi kehendak umum sebagai perwujudan ‘kepentingan’ (kedaulatan) rakyat. Jadi, selain bersifat politis, populisme juga mengandung dimensi moral karena bertumpu pada retorika pencapaian keadilan.

Berbeda dengan popularitas yang lebih merupakan rekayasa citra, justru memanfaatkan posisi pasif masyarakat dalam hubungan komunikasi yang cenderung searah. Dalam konteks politik partisipatif, dimensinya hanya bersifat politis; itu pun dalam bentuk yang paling pragmatis (Danujaya, 2008). Partai NasDem, dalam dua RUU yang diperjuangkannya, tampaknya mencoba mengayuh dua batu. Tentu saja, jika Anda bertahan, itu adalah kemenangan, sedangkan jika Anda hancur, warisan adalah semangat perjuangan.

Bukan jastip atau layanan ekspres

Dalam demokrasi prosedural, kebijakan publik merupakan ukuran paling awal untuk menilai apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan praktik demokrasi atau tidak. Demokrasi di sini bukan hanya proses yang berkelanjutan, tetapi juga penyertaan kepentingan publik dalam kebijakan yang lahir. Keduanya, harus ada dan berada dalam satu paket yang lengkap dan padu. Dalam pemerintahan, partai politik merupakan aktor sentral yang menentukan keluaran dari kebijakan pemerintah. Entah dia adalah partai yang berkuasa di pemerintahan, atau sebagai oposisi di parlemen.

Baik sebagai partai pemerintah maupun sebagai oposisi, keduanya berada pada tataran untuk menentukan apakah suatu kebijakan akan dilaksanakan atau tidak. Bentuk minimalnya adalah memberi warna pada sebuah kebijakan. Memang tidak mudah untuk membuat suatu kebijakan mutlak yang hanya memuat satu warna kepentingan partai politik sehingga kemungkinan terjadinya dialog dan kompromi antara partai politik, kelompok kepentingan, dan sebagainya, akan selalu terjadi sehingga suatu kebijakan dapat diterima, setidaknya jika itu menguntungkan satu orang setidaknya, dan tidak merugikan siapa pun. (doktrin kepuasan maksimal).

Seperti dikutip dari Santoso (2010), kebijakan publik merupakan urat nadi dari proses pemerintahan. Dalam kebijakan, kekuasaan negara bertemu dengan kedaulatan, yang dalam norma demokrasi dipegang oleh rakyat atau warga negara karena dalam rezim negara-bangsa yang dominan saat ini, hanya negara yang memiliki legitimasi untuk membuat kebijakan publik.

Dalam konteks demokrasi, pertanyaan paling mendasar tentang sebuah kebijakan adalah, sejauh mana kebijakan pemerintah ‘terkait’ dengan kehendak publik? Sebab, akibat dari sistem keterwakilan (representasi), adalah kemungkinan terjadinya inkompatibilitas infrastruktur, yaitu antara level satu (presentasi) dan level dua (representasi), suatu struktur politik (Alain Badiou dalam Danujaya 2008).

Pertanyaan yang paling mendasar, dalam hubungan partai politik dengan publik, adalah bagaimana partai mampu mencerminkan kepentingan (will) publik. Dalam hal ini, hampir semua jawaban bersifat normatif, dan semua jawaban seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Tidak hanya kusut, tetapi juga terdengar sumbang.

Intinya bagaimana partai politik membangun komunikasi dan berperan dalam masyarakat. Tentu semua itu bisa disepakati sebagai jalan yang harus dipilih oleh setiap parpol. Namun, benarkah hanya dari sisi parpol saja masalah itu lahir dan tumbuh? Apakah tidak ada kontribusi kebobolan dari publik?

Bukan ingin membangun apologetika, tapi membangun kehidupan masyarakat yang layak secara demokratis, tentunya harus dari dua sisi. Harus menjadi pemahaman bersama bahwa, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab sebagaimana kita memiliki hak. Tanggung jawab dan hak inilah yang mengikat kita sebagai warga negara sehingga kita membayangkan bahwa warga negara yang berkomitmen pada kepentingannya adalah mereka yang ingin terlibat dalam kehidupan politik (publik). Dengan demikian, proses kebijakan publik tidak boleh selalu dipandang sebagai proses yang tiba-tiba dan tergesa-gesa. Ada proses panjang yang harus dilalui, baik itu proses internal
maupun eksternal.

Ketidakpercayaan yang menganggap partai politik hanya sebagai representasi kelompok tertentu, harus diberantas dengan kehadiran, dan kehadiran banyak warga yang peduli terhadap isu publik tertentu. Sebab, partai politik akan sangat sulit mencerna, dan memahami kepentingan yang tidak mereka libatkan.

Pemahaman kognitif tentu mudah didapat. Namun, untuk merasakan urgensi dan urgensi suatu isu atau masalah tentunya tidak hanya dibutuhkan pengetahuan, tetapi juga ‘pengalaman’. Ini adalah wilayah di mana warga dapat memilikinya secara sah dan nyata.

Sedangkan yang dipahami secara umum adalah bahwa partai politik adalah pemegang segala kepentingan sehingga setiap orang atau partai merasa berhak untuk menitipkan kepentingannya, tanpa merasa perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Hal ini menempatkan partai politik hanya sebagai ‘jasa wali amanat’ (jastip), yang mana ketika apa yang dipercayakan masyarakat tidak sampai (deliver), mereka langsung merasa berhak untuk mengadu dan menggugat. Kurang lebih inilah yang terjadi dalam konteks RUU TPKS yang mendadak menghangat setelah Presiden Jokowi menyampaikan siaran persnya.

Segera setelah itu, muncul reaksi sporadis yang tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang isu dan proses politik yang terjadi terkait RUU ini. DPR tiba-tiba menjadi ‘terdakwa’ karena dianggap sebagai pihak yang menghambat pengesahan RUU tersebut. Bahkan, selama RUU ini dibekukan, banyak pihak yang enggan ‘menyentuhnya’ karena sensitifitas yang melekat pada persoalan ini – bahkan pemerintah. Namun fakta tersebut belum banyak dipahami oleh masyarakat umum, termasuk media massa sebagai saluran utama informasi dan edukasi masyarakat. Yang terjadi adalah putusan akhir DPR yang lebih parahnya ditujukan kepada DPR secara kelembagaan.

Pada gilirannya, DPR sebagai ruang pertarungan politik telah gagal dipahami oleh kebanyakan orang. Akibatnya, kelompok politik yang berkontribusi terhadap kemajuan pembahasan RUU TPKS bahkan tidak mendapatkan poin kredit. Terutama bagi NasDem sebagai pendukung utama RUU ini.

Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan untuk memahami bahwa proses politik dalam pembuatan kebijakan bukanlah proses yang monolitik, kebanyakan orang tidak mampu, (atau mungkin tidak mau). Akibatnya, mereka merasa bahwa suatu kebijakan harus diungkapkan dan sekali saja. Ini tentu tidak sehat bagi kehidupan politik kita, jika praktik seperti ini terus berlanjut.

Penutupan

Sebagai penutup, berikut petikan pidato kemenangan Barack Obama dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat, 7 November 2012: “Anda memilih kami untuk fokus pada pekerjaan Anda, bukan pekerjaan kami. Tapi itu tidak berarti pekerjaan Anda selesai. Peran warga negara dalam Demokrasi kita tidak berakhir dengan suara Anda. Amerika tidak pernah tentang apa yang bisa dilakukan untuk kita. Ini tentang apa yang bisa kita lakukan bersama melalui kerja keras dan frustasi, tetapi perlu dari pemerintahan sendiri. Itulah prinsip kami didirikan.”

Kutipan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa proses politik tidak bisa hanya sejalan dengan kepentingan yang sama dan tunggal. Proses politik merupakan negosiasi dan kompromi dari proses dialogis yang panjang, dengan berbagai pertimbangan, baik kepentingan ideologis maupun politik sehingga tanggung jawab terhadap suatu kebijakan tidak hanya ada pada saat kebijakan tersebut disusun atau akan diundangkan. Namun, itu juga jauh sebelum implementasi suatu kebijakan.

Oleh karena itu, warga negara memiliki tanggung jawab untuk terlibat penuh dalam proses politik yang ada. Sementara itu, partai politik berperan dalam mengartikulasikannya melalui meringkas, menyeleksi, dan merancang kebijakan, yang kemudian mampu menjadi merek dan harga dalam politik sehari-hari.

Related Post