MUI DKI Jakarta dan Cyber ​​Army Anies Baswedan

Ada satu berita yang menarik perhatian saya, yaitu rencana pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta tentara dunia maya.

Tentara siber jika diterjemahkan secara bebas berarti pasukan cyber yang tugasnya berperang di dunia maya. Kemudian muncul wacana tentara dunia maya Hal itu untuk membela Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Demikian disampaikan Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar pada Rapat Koordinasi Informasi dan Komunikasi se-Jakarta 11 Oktober 2021, tentara dunia maya dibuat untuk bertarung bel yang menyerang ulama dan gubernur DKI Jakarta.

Menurut Munahar, pasukan siber di bawah Infokom MUI DKI Jakarta akan menghasilkan berita dan informasi yang akan disampaikan kepada publik melalui media sosial resmi MUI Jakarta.

Kontan saja rencana ini menuai pro dan kontra. Namun, jika Anda melihat konteksnya tentara dunia maya Ini adalah hal yang lumrah di era sekarang ini dimana begitu banyak lalu lintas informasi di media sosial. Siapapun bisa membuat tentara dunia maya untuk bertarung di dunia maya. Dalam hal ini, langkah MUI sudah tepat karena tidak alergi terhadap teknologi dan informasi.

Pertanyaannya, ulama mana yang diserang? bel? Berapa banyak? Siapa namanya?

MUI dan ormas lainnya, beberapa waktu lalu mendapat hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Dan MUI menerima hibah sebesar Rp. 10 miliar, jauh lebih besar dari Nahdlatul Ulama yang menerima Rp. 5 miliar atau Muhammadiyah yang menerima Rp. 4 miliar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, porsi hibah MUI cukup besar karena merupakan ormas Islam terbesar. MUI merupakan induk ormas Islam yang menaungi banyak ormas Islam di DKI Jakarta.

Kewenangan pemberian dana hibah merupakan hak pemerintah provinsi. Namun harus diingat bahwa dana tersebut bersumber dari APBD DKI Jakarta yang notabene adalah uang rakyat Jakarta. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.

Jika mengacu pada Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, jelas bahwa kegiatan tersebut dilarang. bel. Pada poin 9 dalam fatwa tersebut dengan jelas dinyatakan,

Aktivitas bel di media sosial, yang membuat pemberian informasi yang mengandung hoax, gibah, fitnah, namimah, intimidasi, aib, gosip, dan sejenisnya sebagai profesi untuk mencari keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Begitu pula orang yang memesan, mendukung, membantu, dan memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Bahkan dalam poin 4 pedoman pembuatan konten informasi disebutkan tidak boleh menjadikan penyediaan konten, informasi yang mengandung hoaks, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal serupa lainnya yang berkaitan dengan individu, atau kelompok sebagai profesi. untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun sosial. non-ekonomi, seperti profesi bel yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Jadi, saya yakin, MUI tidak akan menjadi bel seperti yang tertuang dalam fatwa. Sangat naif jika mereka membuat fatwa tetapi mereka juga yang melanggarnya.

Namun, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa rencana pembentukan cyber army hanya untuk membela Anies Baswedan. Apalagi alasannya karena Anies sering difitnah meski termasuk dalam 21 pahlawan dunia dalam hal transportasi.

Bukankah hanya Anies yang mengalami hal ini? Apakah karena Anies muslim, gubernur, atau ada alasan lain? Bukankah ada juga pejabat publik yang notabene umat Islam mengalami hal yang sama? Mengapa Wakil Gubernur Riza Patria tidak disebutkan? Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga tidak disebutkan dalam wacana tersebut. Belum lagi jika kita menyebut orang lain yang layak mendapat pembelaan. Mulai dari Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Fadli Zon, dan lainnya.

Wakil Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga terkejut. Menurutnya, pembentukan tim cyber khusus itu berlebihan dan bukan porsi ulama.

Jazilul menegaskan MUI DKI akan lepas dari tugasnya jika dibentuk sebagai tentara siber. Sebab, seharusnya MUI bertugas menjaga kerukunan umat Islam, bukan melindungi Anies.

Jika Anda memantau orang atau menjadi tameng seseorang, itu tidak menciptakan harmoni, itu disebut tim yang sukses.

Kritik Jazilul itu senada dengan penegasan Ketua Fatwa MUI DKI Jakarta, Fuad Thohari, yang menekankan pembentukan tentara dunia maya bertujuan untuk memerangi berita palsu dan fitnah di media sosial. Bukan untuk melindungi kepentingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sikap pemerintah provinsi antara senang dan abu-abu. Anies Baswedan enggan berkomentar soal tentara dunia maya. Sementara itu, Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pembentukan tentara dunia maya itu hak setiap organisasi dan komunitas.

Yang pasti, saya termasuk yang menolak wacana pembubaran MUI. Apalagi terkait isu terorisme, seperti yang menimpa salah satu pengurus Komisi Fatwa MUI. Apalagi menghubungkan wacana tentara dunia maya ala MUI DKI Jakarta.

Kami masih membutuhkan MUI, karena masih banyak orang yang membutuhkan kesejukan dari para ulama. Bagi mereka warga belajar agama, bagi mereka warga berharap terciptanya Indonesia yang lebih baik. Jadi lupakan saja tentara dunia maya agar tidak terjadi perpecahan.

Related Post