Nama Suharto yang Hilang

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Pemberlakuan Kedaulatan Negara menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk pemerhati sejarah. Berbagai forum diskusi untuk membedah kebijakan ini juga digelar. Salah satu yang terhangat seperti webinar Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) yang menghadirkan judul Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022: Antara Sejarah dan Kekuasaan.

Pengamat sejarah pada umumnya mengkritik huruf C Perpres Nomor 2 Tahun 2022 yang berisi; Serangan Umum I Maret diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dan disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, perjuangan rakyat tentara dan seluruh komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia di dunia internasional serta berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Absennya nama Soeharto dalam huruf C Keppres Nomor 2 Tahun 2022 menjadi salah satu alasan keberatan sejumlah pengamat sejarah. Sedangkan Suharto yang pada waktu itu berpangkat letnan kolonel bertindak sebagai komandan Wehkreise (lingkaran pertahanan) III yang membawahi wilayah Jogjakarta sebagai pusat konsentrasi operasi Serangan Umum 1 Maret (SU 1 Maret 1949).

Selain menyoroti ketidakhadiran nama Suharto dalam Keppres tersebut, sejumlah pengamat sejarah juga menyayangkan mengapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Syafrudin Prawiranegara tidak tertulis di poin C. Karena tanpa menyebut PDRI, artinya bahwa eksistensi Indonesia dipertanyakan.

Kritik juga ditujukan kepada peran Soekarno dan Hatta dalam peristiwa SU 1 Maret yang sebenarnya tertuang dalam Keppres. Mengingat kedua proklamator ini sedang ditawan oleh Belanda saat itu. Jadi dalam konteks peran inisiatif dan komando, baik Soekarno maupun Hatta dianggap tidak berperan dalam penyerangan umum tersebut.

Untuk itu, ada sejarawan yang meminta agar Perpres ini direvisi karena dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah. Revisi ini dipandang perlu mengingat ke depan, bukan tidak mungkin Perpres ini akan digunakan sebagai sumber referensi historiografis terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret. Sebagaimana sumber sejarah pada umumnya, harus memuat data sejarah yang objektif berdasarkan fakta sejarah sebagaimana aslinya.

makalah akademik

Sebenarnya jika kita membaca naskah akademik Perpres Nomor 2 Tahun 2022, tertulis sederet nama yang dianggap memiliki peran penting, baik sebelum maupun saat peristiwa SU 1 Maret terjadi. Seperti Syafrudin Prawiranegara (Ketua PDRI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Suderman, AH Nasution, dan nama-nama penting lainnya. Sedangkan nama Suharto disebutkan 48 kali dalam naskah akademik.

Suharto yang saat itu memimpin wilayah tempur III berperan langsung memimpin serangan dari sektor barat. Namun selain Suharto, ada nama lain yang juga berperan penting dalam perencanaan dan penggerak operasi seperti Kolonel Bambang Sugeng (Kepala Divisi III), Kolonel TB Simatupang, Mayor Ventje HN Sumual, dan beberapa tokoh militer lainnya.

Jelas, penyebutan nama dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2022 itu mengarah pada kecenderungan untuk mengulang pengurangan tokoh lain yang juga punya jasa menyerang secara umum. Harusnya pemerintah tahu Perpres itu hanya memiliki daya tampung ruang yang terbatas, kenapa masih tertulis nama-nama tokoh yang dianggap berperan?

Pokoknya sejarah

Seharusnya cukup untuk menulis nama-nama tokoh yang dijelaskan dalam teks akademik. Sementara itu, Perpres tersebut hanya memuat uraian esensial tentang isi pokok yang perlu diketahui publik. Dengan demikian, kesan direduksi menjadi sejumlah tokoh yang berperan dalam peristiwa SU 1 Maret 1949 tidak terjadi. Di sisi lain, jika Perpres tersebut menyebut nama segelintir tokoh, tidak hanya akan terulangnya kesan terpinggirkan oleh tokoh lain yang juga berperan, tetapi juga akan menciptakan persepsi bias. kepentingan penguasa.

Selain itu, hal penting lainnya yang perlu digarisbawahi di sini adalah proses pembuatan naskah akademik yang dinilai kurang partisipatif. Sebaiknya setiap produk hukum yang berkaitan dengan topik sejarah bangsa dibuka dan diuji oleh publik. Sehingga dalam prosesnya secara aktif melibatkan semua pihak terutama para pegiat sejarah yang tersebar di berbagai institusi dan kalangan kajian.

Para penulis naskah akademik dan pendidik di bidang sejarah tidak boleh anti diskusi, tidak anti komplain data, dan tidak sungkan menyampaikan pandangannya terhadap suatu peristiwa sejarah. Jika memang ada argumentasi baru, sampaikan di berbagai ruang diskusi, dan di berbagai media, sehingga menjadi pengetahuan publik. Karena keinginan untuk menanamkan semangat persatuan dan nasionalisme tidak akan tercapai jika akses pengetahuan bagi masyarakat tentang sejarahnya sangat minim.

Apalagi di Indonesia banyak tokoh sejarah yang tidak muncul ke permukaan. Beberapa masih terlihat malu untuk tampil di depan umum. Yang lain bahkan cenderung mengisolasi diri di kampus. Para pertapa sejarah harus diusir dari kesendiriannya. Karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik masyarakat melalui sejarah. Mereka harus tampil reaktif untuk menjawab setiap pertanyaan terkait topik dan momentum hari bersejarah. Tujuannya adalah untuk memberi orang perspektif yang lebih kaya tentang sejarah nasional mereka.

Karena di negeri ini, masih banyak topik sejarah dalam berbagai periode dan peristiwa yang masih diselimuti kabut tebal. Selain itu, yang terpenting jangan sampai narasi sejarah kita hanya berasal dari sejarawan atau pemerhati sejarah yang sederajat. Pokoknya berbicara tentang sejarah meski sarat dengan kepentingan di luar poin utama sejarah.

Related Post