Negara yang Hilang di Hadapan Mafia Bisnis

SIMSALABIM. Minyak goreng kemasan yang sempat menghilang dari pasaran tiba-tiba memenuhi rak-rak minimarket di berbagai daerah.

Fakta ini terjadi setelah pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan dan pemberian subsidi minyak goreng curah, Selasa 15 Maret 2022. Keputusan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu diumumkan usai rapat terbatas. diadakan pada distribusi dan kebijakan harga. minyak goreng.

Baca juga: Atur Alasan Anda Melawan Imajinasi Kemewahan ala Crazy Rich

Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022, HET minyak goreng kemasan ditetapkan sebesar Rp. 14.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah Rp. 11.500 per liter. Namun yang terjadi adalah kelangkaan minyak goreng di pasaran dimana-mana.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Melonjak, SPI: Petani Sawit Tak Untung

Akibatnya, orang mengantri untuk mendapatkan minyak goreng adalah fenomena sehari-hari. Akibatnya dua warga meninggal dunia.

Penerbitan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang menghapus HET dan menyesuaikan mekanisme pasar direspon dengan cepat oleh produsen dan distributor. Dalam hitungan satu hari, pasar dibanjiri minyak goreng.

Baca juga: Polisi selidiki dugaan kartel minyak goreng

Namun, ketersediaan minyak goreng kemasan di toko-toko dan retail modern tidak serta merta menyelesaikan krisis minyak goreng di masyarakat. Keluhan masyarakat berubah karena harganya naik dua kali lipat di kisaran Rp. 25 ribu dari sebelumnya Rp. 14 ribu per liter. Sebaliknya, yang terjadi pada minyak goreng curah yang biasanya tersedia di pasar tradisional atau toko-toko kecil masih jarang ditemui. Kebijakan harga bersubsidi Rp11.500 tidak bisa berjalan.

Masyarakat -terutama ibu-ibu- masih harus membayar lebih karena kelangkaan. Harga minyak goreng curah dari tangan pedagang di pasar menembus Rp. 18 ribu per kilogram.

Artinya, kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 yang baru saja diterbitkan juga tidak efektif. Masyarakat masih merasa sangat keberatan dengan harga minyak goreng di pasaran.

Pertanyaannya, mengapa kebijakan pencabutan HET minyak goreng kemasan menjadi pilihan Kementerian Perdagangan. Jawabannya ternyata bisa ditemukan saat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI meminta maaf kepada Dewan karena tidak bisa mengendalikan kelangkaan minyak goreng.

Di sana, Mendag Lutfi mengatakan bahwa krisis minyak goreng dalam beberapa bulan terakhir disebabkan oleh keserakahan orang jahat atau mafia minyak goreng yang menyelundupkan kuota Domenstic Market Obligation (DMO) yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%, beberapa di antaranya yang diselundupkan ke luar negeri atau bahkan ditimbun. Hal ini terjadi karena adanya disparitas harga yang tinggi antara kebijakan HET dengan harga di pasar internasional.

Di sisi lain, para pelaku bisnis yang diikuti oleh para spekulan CPO tampaknya sudah mengetahui bahwa kebijakan HET juga akan ambruk. Sambil menunggu harga domestik menyesuaikan harga internasional. Dalam pertemuan dengan DPR RI, Mendag juga beralasan kementeriannya memiliki kewenangan terbatas untuk menindak mafia minyak goreng.

Permendag terbaru No. 11 Tahun 2022 tentang minyak goreng yang mengeluarkan harga sesuai mekanisme pasar (internasional) mengingatkan bagaimana pasar domestik tidak lepas dari fluktuasi pasar internasional. Harga minyak sawit mentah (CPO) yang merupakan bahan baku minyak goreng akan selalu dikaitkan dengan harga internasional.

Dalam hal ini, pemerintah berpendapat bahwa dampak invasi Rusia ke Ukraina mengakibatkan kelangkaan CPO. Pasalnya, Rusia sebagai pengekspor minyak konsumsi berbahan baku bunga matahari terpaksa tak mampu mengisi pasar internasional akibat sanksi ekonomi dari AS dan sekutunya.

Menurut Rhido Jusmadi dalam bukunya The Concept of Business Competition Law: History, Free Trade, and Merger-Acquisition Arrangements, Equivalent Pres (2014), fenomena keterkaitan harga domestik dengan pasar internasional sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1990-an sejalan dengan era globalisasi perdagangan.

Hal ini mengakibatkan banyak negara termasuk Indonesia cenderung mengadopsi kebijakan deregulasi, privatisasi, dan perdagangan bebas. Fenomena ini berkembang dan didukung oleh adanya hubungan terkait antara pengambil keputusan dengan pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di sinilah sebenarnya fenomena kelangkaan minyak goreng dalam negeri bisa terjadi selama berbulan-bulan. Salah satu penyebab lainnya adalah struktur bisnis CPO di dalam negeri yang mengarah pada oligopoli.

Dalam hal ini, minimnya jumlah pelaku usaha minyak goreng nasional mengarah pada kolusi oligopoli yang menimbulkan kartel dan kepemimpinan harga. Dalam Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, kartel didefinisikan sebagai persekongkolan atau aliansi antara beberapa produsen produk sejenis dengan tujuan untuk mengendalikan produksi, harga dan penjualan mereka, serta untuk mendapatkan posisi monopoli.

Di bawah undang-undang antitrust, kartel sebenarnya dilarang karena tentu akan merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Maka tidak heran jika penerapan HET sebesar Rp. 14 ribu oleh pemerintah cq Kementerian Perdagangan tidak berjalan mulus di lapangan.

Maka tak heran jika Menteri Luthfi tidak mau disalahkan dan mencari kambing hitam. Sebagai menteri atau pemegang kebijakan, seharusnya Mendag tidak bersikap seperti itu. Padahal, sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tunduk pada kartel minyak goreng.

Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan kartel atau yang dikenal dengan mafia selalu mencari celah untuk beroperasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sehingga keputusan pencabutan HET seharusnya tidak terjadi jika Kemendag bersikukuh memotong mafia atau kartel atas nama kepentingan umum yang kondisinya saat ini sedang tidak berdaya.

Kemendag sebenarnya masih bisa memberlakukan HET sebesar Rp. 14 ribu per liter karena dilengkapi dengan sumber daya negara seperti kepolisian dan kejaksaan bahkan UU Antimonopoli. Sekedar mengingatkan, terbitnya UU Antimonopoli sendiri di Indonesia merupakan upaya reformasi hukum di bidang ekonomi yang berbasis demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Beras sudah jadi bubur, HET sudah dicabut. Hal ini juga membatalkan penjelasan Kementerian Perdagangan sebelumnya tentang melimpahnya minyak goreng di pasaran berdasarkan kebijakan DMO 20% yang ternyata hanya di atas kertas.

Beberapa fakta di lapangan sebenarnya telah membuktikan adanya semacam pembangkangan dari para pelaku usaha minyak goreng terhadap kebijakan negara dengan berbagai alasannya. Sebagai contoh, Satgas Pangan Polri juga menggerebek timbunan minyak goreng 1,1 juta kilogram di Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski, Polda Sumut beberapa waktu kemudian menyatakan temuan itu bukan bagian dari aksi penimbunan. Di pelabuhan-pelabuhan besar upaya penyelundupan juga ditangkap, hanya keseriusan aparat untuk memproses hukum.

Senada dengan itu, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai pemerintah sebenarnya mampu menegakkan HET dengan menindak tegas mafia dan kartel minyak goreng. Menurut Yudi, jika DMO dan HET diterapkan dengan baik, masalah kelangkaan minyak goreng bisa teratasi.

Juga tidak adil bagi para pengusaha jika mereka terpaksa menjual dengan merugi di pasar domestik. Namun alasan itu terbantahkan karena pemerintah sudah mengantisipasinya dengan subsidi DMO yang disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Rencana subsidi sebesar Rp 7,6 triliun untuk menjamin pasokan 1,2 miliar liter selama 6 bulan, mulai Februari hingga Juli 2022 atau setelah Idul Fitri.

Dari fenomena kelangkaan minyak goreng di pasaran, YLKI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusut dugaan kartel dalam bisnis minyak goreng. Sekaligus mendesak pemerintah untuk transparan, ternyata DMO 20% mengalir kemana-mana. Anehnya jika subsidi dibagikan, ternyata minyak goreng masih langka di pasaran.

Di sisi lain, secara kasat mata, setelah HET dicabut, kini barang-barang tersebut membanjiri pasar namun dengan harga yang memberatkan masyarakat. Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, diduga kuat kekuatan kartel bisnis atau mafia di Indonesia lebih dominan. Tentu saja hal ini bisa terjadi karena kelemahan Kementerian Perdagangan dalam menjalankan salah satu fungsinya, yakni menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat dan stabilisasi harga komoditas.

Kondisi di Indonesia sangat berbeda dengan negara tetangga, Malaysia. Sebagai salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia -sama seperti Indonesia – pemerintah di sana dapat menetapkan HET sebesar 2,5 ringgit atau sekitar Rp. 8.500 per kilogram.

Sebenarnya kebijakan yang diterapkan pemerintah Malaysia tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni melalui program Cooking Oil Stabilization Scheme (COSS) memberikan subsidi langsung untuk menjaga daya beli masyarakat, dengan tetap tidak merugikan produsen minyak goreng.

Skema DMO yang dijalankan pemerintah Indonesia memang terlihat bagus di atas kertas, namun implementasinya di lapangan banyak dikeluhkan pengusaha minyak goreng karena lemahnya penyaluran subsidi.

Yang jelas, kekalahan Kementerian Perdagangan dalam mengendalikan harga minyak goreng kali ini tentu menjadi preseden buruk. Dan tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terjadi pada produk komoditas lainnya dalam waktu dekat.

Kemendag harus belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dengan membuat kebijakan yang tepat dan strategis untuk menghadapi gejolak pasar dan struktur lingkungan bisnis oligopoli agar tidak membebani masyarakat.

Apalagi, kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok dalam waktu dekat ini tentu akan semakin besar untuk menyambut tradisi lebaran. Sebut saja harga gula pasir, tepung terigu, kedelai yang saat ini merangkak naik.

Related Post